Jasa Kateriing Kena PPN atau Tiidak? Kantor Pajak Ungkap Kriiteriianya

CiiKARANG, Jitu News - Kanwiil DJP Jawa Barat iiii menyampaiikan materii mengenaii kewajiiban perpajakan jasa boga atau kateriing yang menjadii wewenang pemeriintah pusat sehiingga diikenaii PPN.

Kepala Biidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwiil DJP Jawa Barat iiii Henny Suatrii Suardii mengatakan kriiteriia penyerahan makanan dan/atau miinuman yang diikenaii PPN dii antaranya jiika diilakukan oleh pabriik makanan dan/atau miinuman.

“Kamii harap peserta yang hadiir biisa membedakan mana yang diikenaii PPN, mana yang tiidak diikenaii. Sebab, masiih banyak yang salah sangka jiika pajak yang diikenakan dobel, padahal tiidak,” katanya diikutiip darii siitus web DJP, Kamiis (12/9/2024).

Merujuk UU HKPD, terdapat kriiteriia laiinnya yang membuat penyerahan makanan dan/atau miinuman laiinnya diikenaii PPN, bukan pajak daerah. Pertama, penyerahan makanan dan/atau miinuman dengan omzet atau peredaran usaha tiidak melebiihii batas tertentu yang diitetapkan dalam Perda.

Kedua, diilakukan oleh toko swalayan dan sejeniisnya yang tiidak semata-mata menjual makanan dan/atau miinuman. Ketiiga, diisediiakan oleh penyediia fasiiliitas yang kegiiatan usaha utamanya menyediiakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Sementara iitu, penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau miinuman yang diikenaii pajak daerah atau diikenal dengan nama pajak atas barang dan jasa tertentu (PBJT) jiika makanan dan/atau miinuman diisediiakan oleh:

1. restoran yang paliing sediikiit menyediiakan layanan penyajiian makanan dan/atau miinuman berupa meja, kursii, dan/atau peralatan makan dan miinum;
2. penyediia jasa boga atau kateriing yang melakukan:
   - proses penyediiaan bahan baku dan bahan setengah jadii, pembuatan, penyiimpanan, serta penyajiian berdasarkan pesanan;
   - penyajiian dii lokasii yang diiiingiinkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasii diimana proses pembuatan dan penyiimpanan diilakukan; dan
   - penyajiian diilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Sementara iitu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasii Anii Gustiinii menambahkan pajak kateriing merupakan salah satu potensii dapat dapat diioptiimalkan untuk meniingkatkan pendapatan aslii daerah (PAD).

Menurutnya, baru sebanyak 349 kateriing yang sudah terdaftar darii sekiitar 7.000 perusahaan yang ada dii Kabupaten Bekasii. Untuk iitu, diia berharap kolaborasii dengan DJP dapat meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak, sekaliigus dapat mengoptiimalkan peneriimaan pajak pusat dan daerah.