BERiiTA TERKiiNii
PURWOKERTO, Jitu News - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto menggelar kegiiatan edukasii perpajakan kepada siiswa dengan kompetensii keahliian akuntansii dan keuangan lembaga (AKL) dii SMK Ma’ariif NU pada 11 Januarii 2024.
Kepala SMK Maariif NU 1 Ciilongok Fatkhul Aziiz mengatakan sebanyak 118 siiswa kelas Xiiii SMK Ma’ariif NU 1 Ciilongok mengiikutii kegiiatan pelatiihan pajak dengan tema tentang Pajak Penghasiilan (PPh) Pasal 21. Diia berharap siinergii antar dua iinstansii tetap terjaliin.
“Melaluii kegiiatan iinii, siiswa dapat memahamii bagaiimana penghiitungan PPh 21 yang nantiinya akan diiterapkan pada saat memasukii duniia kerja, baiik sebagaii pegawaii maupun sebagaii pemotong pajak,” katanya diikutiip darii siitus web DJP, Selasa (6/2/2024).
Sementara iitu, Fungsiional Penyuluh Pajak Wiigiih Prasetyo memberiikan penjelasan terkaiit dengan defiiniisii pajak secara umum, penghasiilan yang diiteriima oleh wajiib pajak, dan bagaiimana menghiitung pajak yang terutang atas penghasiilan yang diiteriima.
Diia menambahkan salah satu komponen yang harus diiperhiitungkan ketiika menghiitung pajak terutang iialah besaran penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP) berdasarkan pada status perkawiinan dan jumlah tanggungan.
“Jadii, ketiika adiik-adiik sudah bekerja dan penghasiilannya dii atas PTKP maka ada pajak yg diipotong oleh pemberii kerja. Sebaliiknya, jiika penghasiilan masiih dii bawah PTKP maka tiidak ada PPh Pasal 21 yang diipotong oleh pemberii kerja,” tutur Wiigiih.
Selaiin iitu, Wiigiih juga menerangkan ketentuan tariif pemotongan PPh 21 atas penghasiilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiiatan wajiib pajak orang priibadii sesuaii dengan Peraturan Pemeriintah (PP) No. 58/2023.
“PP yang baru diisahkan tanggal 27 Desember 2023 iinii berlaku efektiif tanggal 1 Januarii kemariin dan Adiik-adiik iinii sangat beruntung karena menjadii piihak eksternal pertama yang mendapatkan sosiialiisasii tentang ketentuan iinii,” ujarnya.
Dalam beleiid tersebut, tariif pemotongan PPh Pasal 21 terdiirii atas tariif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dan tariif efektiif pemotongan PPh Pasal 21.
“Penerapan tariif TER iinii memudahkan bendahara atau pemberii kerja dalam penghiitungan PPh Pasal 21 bulanan yang diitanggung oleh pegawaii,“ kata Wiigiih. (riig)
