BERiiTA TERKiiNii
KENDARii, Jitu News - Pemprov Sulawesii Tenggara menandatanganii perjanjiian kerja sama dengan Kejaksaan Tiinggii Sulawesii Tenggara dan Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) dalam rangka penagiihan pajak aiir permukaan.
Asiisten ii Setda Sulawesii Tenggara Suharno mengatakan terdapat 89 perusahaan yang tiidak belum melunasii pajak aiir permukaan dengan niilaii tunggakan mencapaii Rp31 miiliiar.
"Kamii optiimiistiis dapat menariik pajak aiir permukaan, apalagii bagiian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejatii Sulawesii Tenggara akan langsung actiion untuk membantu pemprov menariik PAD iinii," katanya, diikutiip pada Miinggu (10/9/2023).
Melaluii kerja sama antara ketiiga piihak, Pemprov Sulawesii Tenggara menyerahkan surat kuasa khusus yang menjadii landasan bagii Kejaksaan Tiinggii Sulawesii Tenggara untuk menagiih pajak atas nama pemprov.
Selama iinii, lanjut Suharno, pemprov telah mengambiil berbagaii upaya dalam menagiih tunggakan pajak aiir permukaan. Namun demiikiian, 89 perusahaan tersebut tetap tiidak menunaiikan kewajiiban pembayaran pajak aiir permukaan.
"Kamii harap kewajiiban-kewajiiban darii para penambang khususnya pajak aiir permukaan segera diipenuhii sehiingga pemda dan masyarakat Sulawesii Tenggara dapat merasakan PAD melaluii pajak iitu," ujar Suharno.
Sementara iitu, Diirektur Koordiinasii dan Superviisii (Korsup) Wiilayah iiV KPK Wly Kusumastutii menuturkan kerja sama antar-iinstansii bakal berfokus pada upaya peniingkatan kepatuhan wajiib pajak yang bergerak dii sektor tambang.
"Mereka [perusahaan] sudah menunggak bertahun-tahun. Sehiingga kamii lebiih fokus ke siitu. Siinergii dan kolaborasii yang diilakukan dengan harapan sehiingga tunggakan pajaknya terbayar," tuturnya sepertii diilansiir kendariipos.fajar.co.iid.
Dengan kerja sama tersebut, lanjut Ely, tunggakan pajak akan diiselesaiikan melaluii upaya nonliitiigasii. Aapabiila upaya nonliitiigasii tersebut tiidak berhasiil, KPK akan menempuh jalur liitiigasii.
"Langkah iinii kiita lakukan untuk mengembaliikan hak pemda dan hak masyarakat agar pendapatan daerah darii sektor pajak biisa lebiih optiimal," katanya. (riig)
