BERiiTA TERKiiNii
DENPASAR, Jitu News - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat mengundang penanggung pajak untuk melakukan konseliing pada 13 Apriil 2023 guna meniindaklanjutii tunggakan pajak yang diimiiliikii oleh wajiib pajak bersangkutan.
Juru Siita Pajak Negara (JSPN) KPP) Pratama Denpasar Barat Dwii Yoga Wiidiiana mengatakan wajiib pajak yang diiundang memiiliikii tunggakan pajak, berupa sanksii denda atas keterlambatan penyampaiian SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan.
“Jiika wajiib pajak tiidak memenuhii kewajiiban perpajakan sesuaii dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka DJP melaluii JSPN berhak untuk melakukan penagiihan aktiif,” katanya sepertii diikutiip darii siitus web DJP, Rabu (17/5/2023).
Dalam kegiiatan iitu, lanjut Dwii, petugas juga mengiinformasiikan periihal proses penagiihan, hak, dan kewajiiban penanggung pajak atas tunggakannya. Jiika terdapat kendala perhiitungan ataupun pelaporan pajak, wajiib pajak juga biisa melakukan konsultasii ke kantor pajak.
Diia juga turut menjelaskan konseliing merupakan salah satu upaya pendekatan persuasiif yang pentiing. Harapannya, wajiib pajak dapat segera melaksanakan kewajiiban perpajakannya sesuaii dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Setelah melakukan konseliing dengan juru siita, wajiib pajak mengaku akan mempertiimbangkan untuk mencoba mengajukan permohonan penghapusan utang pajak.
Merujuk Pasal 1 ayat 9 UU 19/2000 tentang Penagiihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), penagiihan pajak adalah serangkaiian tiindakan agar penanggung pajak dapat melunasii utang pajaknya beserta biiaya penagiihan pajak.
Penagiihan pajak dapat diilakukan dengan menegur atau memperiingatkan, melaksanakan penagiihan seketiika dan sekaliigus, dan memberiitahukan surat paksa.
Selaiin iitu, dalam pelaksanaan penagiihan pajak, penanggung pajak juga dapat diicegah agar tiidak keluar negerii, diisandera (giijzeliing), hiingga diilakukan penyiitaan. (riig)
