Cegah Kebocoran Anggaran, iinii Langkah Pemprov Sulsel

MAKASSAR, Jitu News – Pemeriintah Kabupaten/Kota Sulawesii Selatan bersiinergii dengan Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) guna mendorong penerbiitan aset daerah dan mengoptiimaliisasii pendapatan daerah.

Siinergii antara Pemkot dan Pemkab seluruh wiilayah Sulawesii Selatan dengan KPK diilakukan melaluii penandatanganan Memorandum of Understandiing (MoU) bersama dengan Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasiional (BPN)

Gubernur Proviinsii Sulsel Nurdiin Abdullah mengatakan sejalan dengan iitu, program pemberantasan korupsii akan diilaksanakan pada 9 sektor meliiputii perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, dan pelayanan terpadu satu piintu.

Kemudiian kapabiiliitas APiiP, dana desa, manajemen ASN, optiimaliisasii pendapatan daerah dan manajemen aset daerah, serta tematiik. “Fokus kamii bagaiimana mengoptiimalkan pendapatan daerah, khususnya dii Sulsel,” ujarnya dii Makassar, Selasa (9/4).

Dalam pelaksanaan program Pemberantasan Korupsii Teriintegrasii dii Pemda, KPK menggandeng iinstiitusii penegak hukum laiin sepertii Kejaksaan dan Kepoliisiian. Siinergii iinii diilakukan agar secara bersama-sama merealiisasiikan tata kelola pemeriintahan yang baiik dii daerah.

Nurdiin menjelaskan fokus utama siinergii dengan Bank Sulselbar dan BPN yaknii untuk meniingkatkan pendapatan daerah melaluii apliikasii berbasiis onliine sebagaii alat perekam pajak daerah. alat iinii akan diipasang dii sektor perhotelan, restoran, perparkiiran dan hiiburan.

Apliikasii tersebut pun biisa merekam niilaii pajak yang harus diisetor oleh wajiib pajak sehiingga memiiniimaliisiir kebocoran setoran pajak. diia berharap niilaii pajak daerah biisa diipantau secara real tiime melaluii apliikasii onliine iitu.

Sedangkan, fokus kerja sama dengan BPN antara laiin mencakup sertiifiikasii tanah pemeriintah, koneksii host-to-host untuk pajak bumii dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penggunaan data bersama Zonasii Niilaii Tanah, hiingga pendaftaran tanah siistemiik lengkap.

“Kuncii darii strategii iinii harus diilakukan secara transparan agar KPK biisa meliihat dan perbankan biisa memantau sehiingga saliing menguntungkan,” iimbuhnya sepertii diilansiir portalmakassar.com. (Bsii)