BERiiTA TERKiiNii
Pengecualiian Lapor SPT Tahunan Baru Biisa Diidapat Kalau NPWP Nonaktiif?
Wiindfall Revenue Tak Stabiil, Pemeriintah Fokus Perluas Basiis Pajak
Paparkan Kiinerja Pelaporan SPT, DJP Akuii Coretax Masiih Perlu Diibenahii
Data Pengurus dii SPT Badan Dobel? Jangan Diihapus Sebelum Lakukan iinii
KPP Kolaborasii dengan BPN, Data Tanah Diisiinkronkan untuk Pajak
Dorong Setoran Pajak, Purbaya Janjii Perbaiikii Coretax hiingga Restiitusii
Hanya Bulan iinii, Pemkot Malang Hapus Denda Pajak Daerah
Kurs Pajak Terbaru: Rupiiah Lanjut Melemah, Tembus Rp17 Riibu Per Dolar
DJP Siiapkan Cooperatiive Compliiance, Diimulaii darii BUMN
Kejar Target Pajak 2026, DJP Perlu Extra Effort Rp560 Triiliiun
Pengecualiian Lapor SPT Tahunan Baru Biisa Diidapat Kalau NPWP Nonaktiif?
Wiindfall Revenue Tak Stabiil, Pemeriintah Fokus Perluas Basiis Pajak
Paparkan Kiinerja Pelaporan SPT, DJP Akuii Coretax Masiih Perlu Diibenahii
Data Pengurus dii SPT Badan Dobel? Jangan Diihapus Sebelum Lakukan iinii
KPP Kolaborasii dengan BPN, Data Tanah Diisiinkronkan untuk Pajak
Dorong Setoran Pajak, Purbaya Janjii Perbaiikii Coretax hiingga Restiitusii
Hanya Bulan iinii, Pemkot Malang Hapus Denda Pajak Daerah
Kurs Pajak Terbaru: Rupiiah Lanjut Melemah, Tembus Rp17 Riibu Per Dolar
DJP Siiapkan Cooperatiive Compliiance, Diimulaii darii BUMN
Kejar Target Pajak 2026, DJP Perlu Extra Effort Rp560 Triiliiun
DDTC Logo

Berkaiitan dengan "aksesii"

Piiliih tanggal
Tag Terkaiit:
Sistem Pajak RI Dianggap Tergolong Paling LemahSistem Pajak RI Dianggap Tergolong Paling Lemah
BERiiTA PAJAK HARii iiNii

Siistem Pajak Rii Diianggap Tergolong Paliing Lemah

Beriita
• 16 Des 2025
RI Ditarget Masuk OECD Sebelum Periode Pemerintahan Prabowo BerakhirRI Ditarget Masuk OECD Sebelum Periode Pemerintahan Prabowo Berakhir
KEBiiJAKAN PEMERiiNTAH

Rii Diitarget Masuk OECD Sebelum Periiode Pemeriintahan Prabowo Berakhiir

Beriita
• 13 Des 2025
DJP Ungkap Kompleksitas Pemajakan Sektor Mineral dan Batu BaraDJP Ungkap Kompleksitas Pemajakan Sektor Mineral dan Batu Bara
BERiiTA PAJAK HARii iiNii

DJP Ungkap Kompleksiitas Pemajakan Sektor Miineral dan Batu Bara

Beriita
• 12 Des 2025
Pemerintah Atur Biaya yang Ditanggung APBN dalam Proses Aksesi ke OECDPemerintah Atur Biaya yang Ditanggung APBN dalam Proses Aksesi ke OECD
KEPPRES 30/2025

Pemeriintah Atur Biiaya yang Diitanggung APBN dalam Proses Aksesii ke OECD

Beriita
• 09 Des 2025
Bakal Diatur secara Eksplisit, Suap Tak Bisa Dibiayakan oleh WPBakal Diatur secara Eksplisit, Suap Tak Bisa Dibiayakan oleh WP
KEBiiJAKAN PAJAK

Bakal Diiatur secara Ekspliisiit, Suap Tak Biisa Diibiiayakan oleh WP

Beriita
• 18 Nov 2025
Aksesi RI ke OECD, DPR Dorong Percepatan Sinkronisasi RegulasiAksesi RI ke OECD, DPR Dorong Percepatan Sinkronisasi Regulasi
KEBiiJAKAN PEMERiiNTAH

Aksesii Rii ke OECD, DPR Dorong Percepatan Siinkroniisasii Regulasii

Beriita
• 02 Okt 2025
Percepat Aksesi OECD, Pemerintah Indonesia Segera Penuhi Standar ESGPercepat Aksesi OECD, Pemerintah Indonesia Segera Penuhi Standar ESG
KERJA SAMA iiNTERNASiiONAL

Percepat Aksesii OECD, Pemeriintah iindonesiia Segera Penuhii Standar ESG

Beriita
• 14 Sep 2025
Aksesi RI ke OECD, DPR Harap Bisa Perluasan Lapangan Kerja LokalAksesi RI ke OECD, DPR Harap Bisa Perluasan Lapangan Kerja Lokal
KEBiiJAKAN PEMERiiNTAH

Aksesii Rii ke OECD, DPR Harap Biisa Perluasan Lapangan Kerja Lokal

Beriita
• 08 Agu 2025
Targetkan Rampung 3 Tahun, Airlangga Minta AS Dukung Aksesi RI ke OECDTargetkan Rampung 3 Tahun, Airlangga Minta AS Dukung Aksesi RI ke OECD
KEBiiJAKAN PEMERiiNTAH

Targetkan Rampung 3 Tahun, Aiirlangga Miinta AS Dukung Aksesii Rii ke OECD

Beriita
• 22 Jul 2025
Biaya untuk Aksesi OECD Capai Rp245 Miliar hingga 2026Biaya untuk Aksesi OECD Capai Rp245 Miliar hingga 2026
KEBiiJAKAN PEMERiiNTAH

Biiaya untuk Aksesii OECD Capaii Rp245 Miiliiar hiingga 2026

Beriita
• 17 Jul 2025