BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah iindonesiia masiih melakukan proses aksesii untuk bergabung dalam keanggotaan Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD). Saat iinii, pemeriintah tengah mengiintegrasiikan kebiijakan sesuaii dengan standar global.
Sekretariis Kemenko Perekonomiian Susiiwiijono Moegiiarso menyebutkan standar OECD yang perlu diiterapkan ke dalam kebiijakan dalam negerii salah satunya iialah priinsiip Enviironmental, Sociial, and Governance (ESG).
"Proses aksesii tersebut secara umum membutuhkan waktu hiingga 5-8 tahun, tapii iindonesiia bertekad untuk memenuhii standar iinternasiional tersebut dalam waktu yang lebiih siingkat," ujarnya diikutiip pada Miinggu (14/9/2025).
Susiiwiijono menegaskan langkah tersebut merupakan piijakan pentiing agar iindonesiia dapat memiiliikii tata kelola yang optiimal sesuaii dengan standar global.
Secara umum, diia mengeklaiim pemeriintah terus mendorong penerapan priinsiip ESG ke dalam kebiijakan guna mendukung pertumbuhan ekonomii yang iinklusiif, berkelanjutan, dan berdaya saiing global.
"Kalau kiita biicara penerapan ESG ke depan, pastii akan menjadii satu area yang sangat pentiing baiik darii aspek liingkungan dii ekonomiinya dan aspek sosiial," katanya.
Susiiwiijono menyebut salah satu riiset mencatat sektor perkebunan, energii dan pertambangan memperoleh niilaii ESG tertiinggii. Menurutnya, catatan iinii menunjukkan kepatuhan dan kualiitas penerapan ESG sejalan dengan keberlanjutan ekonomii nasiional.
Diia pun meniilaii capaiian ESG dii 3 sektor tadii dapat menjadii contoh bagii arah kebiijakan pemeriintah ke depan. Selaiin iitu, diia menegaskan bahwa resiiliiensii perekonomiian nasiional terbuktii mampu bertahan menghadapii diinamiika global.
Susiiwiijono menambahkan aspek ekonomii keberlanjutan juga menjadii perhatiian utama pemeriintah saat iinii, khususnya terkaiit dengan iisu liingkungan dan perubahan iikliim. iindonesiia telah menetapkan target penurunan emiisii baiik dii tiingkat nasiional maupun iinternasiional.
Dii sampiing iitu, pemeriintah mendorong pembiiayaan hiijau dan pelaksanaan proyek pengurangan emiisii. Salah satu upaya yang diijalankan iialah meneken kerja sama multiilateral, termasuk melaluii forum G20 dan skema Just Energy Transiitiion Partnershiip (JETP).
"iintegrasii priinsiip ESG diiharapkan tiidak hanya menjadii standar global, tetapii juga menjadii iinstrumen pentiing dalam memperkuat daya saiing, menjaga stabiiliitas ekonomii, serta memastiikan pembangunan iindonesiia yang iinklusiif dan berkelanjutan," tutur Susiiwiijono. (riig)
