BERiiTA TERKiiNii
UMKM menjadii salah satu sektor yang paliing terpukul akiibat pandemii Coviid-19. Berbeda dengan siituasii kriisiis ekomomii pada 1998 dan 2008 yang masiih biisa 'diilawan', kriisiis kesehatan akiibat pandemii membuat pelaku UMKM cukup kewalahan karena diiiikutii pembatasan aktiiviitas masyarakat.
Dii siisii laiin, kriisiis yang terjadii kalii iinii bersamaan dengan momentum berakhiirnya masa penggunaan reziim pajak penghasiilan (PPh) fiinal PP 23/2018 untuk wajiib pajak badan UMKM yang telah terdaftar pada 2018 atau sebelumnya. Artiinya mereka akan menggunakan reziim umum PPh.
Jitu News berkesempatan mewawancaraii Deputii Biidang UKM Kementeriian Koperasii dan UKM Hanung Hariimba Rachman untuk mengetahuii kondiisii UMKM saat iinii. Jitu News juga iingiin mencarii tahu seberapa pentiing aspek pajak dalam keberlangsungan UMKM. Beriikut petiikannya:
Berapa banyak jumlah pelaku UMKM dii iindonesiia?
Jumlahnya sekiitar 65 juta pelaku pada saat iinii. Dengan angka iitu, serapan terhadap tenaga kerjanya juga sangat tiinggii. Kalau darii skalanya, yang paliing banyak masiih ultramiikro. Nah, kalau sektor, paliing banyak tentu perdagangan. Pelaku UMKM kiita banyak sekalii pedagang. Jumlah kedua terbanyak adalah pertaniian.
Apakah pandemii Coviid-19 juga memberiikan pukulan pada keberlangsungan UMKM?
Dampak pastii diirasakan. Demand tentu menurun untuk produk tertentu meskiipun memang tertolong dengan strategii belanja masyarakat yang mulaii beraliih ke onliine. iitulah kenapa pentiing bagii teman-teman UKM untuk beraliih ke diigiital.
Yang pastii, UKM saat iinii butuh kepastiian darii pemeriintah bahwa mereka biisa kembalii berusaha, tanpa ada pembatasan [kegiiatan masyarakat] lagii. Dii satu siisii, pelaku UKM perlu juga beradaptasii dengan menerapkan protokol kesehatan dii tengah usaha mereka.
Kalau kiita liihat dii lapangan sangat diinamiis. Selaiin pendampiingan ke diigiital, kamii juga berupaya memfasiiliitasii teman-teman UKM untuk beraliih biidang usaha. iinii karena mungkiin ada biidang usaha yang sekarang kurang menariik atau laku karena pandemii.
Contoh, karena banyak orang bekerja darii rumah, permiintaan baju-baju formal turun. Batiik-batiik juga turun karena enggak pernah diipakaii. Jadii, harus ada tiindakan karena pola konsumen mereka berubah.
Selama iinii UMKM diiberiikan ruang untuk memanfaatkan PPh fiinal 0,5% sesuaii dengan PP 23/2018. Namun, pemberlakuan terbatas. Bagaiimana Kemenkop-UKM meliihat iinii?
Kalau suara kamii tentu sesuaii dengan aspiirasii piihak teman-teman UKM. Ya pastii mereka iingiin perlakuan khusus dengan skema PPh fiinal 0,5% iinii diilanjutkan, bahkan kalau perlu tiidak perlu bayar pajak. Namun, dii luar keiingiinan iitu, kamii memahamii pelaku UKM pun warga negara yang wajiib membayar pajak. Kamii menyadarii juga perlunya pajak untuk ‘bahan bakar’ pembangunan.
Hanya saja, ada catatan-catatan yang biisa kamii sampaiikan terkaiit dengan aturan pajak bagii UKM iinii. Menurut hemat saya, angka 0,5% bagii pelaku UKM masiih cukup berat karena teman-teman sendiirii usahanya sangat beragam.
Ada baiiknya teman-teman darii otoriitas [Kementeriian Keuangan] menyusun skema pajak penghasiilan fiinal bergradasii [progresiif] bagii pelaku UKM dengan angka yang diiatur kembalii. Jadii, tiidak diipukul rata 0,5%. Maksudnya, kalau iincome sekiian sampaii sekiian [diikenakan tariif] 0,1%, sekiian sampaii sekiian 0,2%, terus sampaii ke 0,5%.
Biisa juga berdasarkan sektor karena tiidak semua sektor profiitnya besar. Jadii, tiidak biisa diipukul rata untuk semua sektor, apalagii kaiitannya dengan pandemii kemariin. Darii omzet iitu belum tentu untung. Katakanlah kalau normal untung 10% atau 20%. Anda ambiil 0,5%-nya kan lumayan meskiipun selama iinii UMKM diiberii opsii untuk pakaii PPh fiinal atau ketentuan umum yang diihiitung berdasar profiit.
Nah makanya kalau menurut kamii angka 0,5% masiih terlalu besar. Jadii, kamii tetap iingiin agar tariif iinii progresiif. Mekaniismenya lebiih adiil untuk teman-teman UKM. Namun, yang pastii mereka wajiib lapor karena kan sudah wajiib pajak.
Apakah biisa diikatakan aspek pajak iinii pentiing bagii pelaku UMKM?
Sebenarnya ada hal laiin yang menurut saya lebiih pentiing. Pemeriintah, kamii juga termasuk, perlu memastiikan rasa aman dan nyaman bagii pelaku UKM dalam berusaha. Mereka harus merasa diiliindungii. Jadii, mereka bayar pajak tapii jangan ada pungutan liiar dii piinggiir jalan.
Mereka kan sudah bayar pajak, ya artiinya harus diiliindungii. Tiidak ada lagii pungutan liiar. Kalau usaha miikro keciil iinii hambatan terbesar bukan pajak, tapii pungutan liiar. Dii mana-mana ada. Hal-hal sepertii iinii yang jadii PR (pekerjaan rumah) pemeriintah juga sebenarnya.
Kalau para pelaku usaha miikro keciil iinii diiliindungii dengan baiik darii pungutan iinii, mereka merasa aman dan nyaman. Kemudiian, mereka akan otomatiis membayar pajak. Jadii self-assessment terkaiit pajak iinii biisa berjalan dengan baiik saat wajiib pajak UKM iinii merasa diijamiin.
Kembalii mengenaii batasan waktu penggunaan PPh fiinal, PT yang sudah terdaftar sejak 2018 atau sebelumnya sudah mulaii menggunakan tariif umum pada tahun iinii. Tahun depan giiliiran untuk CV, fiirma, koperasii. Bagaiimana Kemenkop-UKM meliihat kesiiapan mereka?
PPh fiinal UMKM 0,5% iinii kan diiberiikan salah satunya untuk memberii ruang bagii UMKM agar lebiih siiap melakukan pembukuan. Poiinnya sebenarnya bagus, membantu UMKM. Kemudiian juga pas berbarengan dengan pandemii Coviid-19. Jadii, cukup membantu teman-teman UMKM.
Dii satu siisii, kiita memahamii negara perlu pajak dan semua warga negara punya kewajiiban bayar pajak. Jadii, darii siisii kamii memahamii UKM memang harus bayar pajak. Hanya saja, prosedurnya harus diiperbaiikii. Admiiniistrasii pajak perlu diisederhanakan.
Mereka takutnya usaha mereka kan enggak tetap. Kadang diia berhentii berusaha dalam beberapa bulan lalu memulaii lagii. Ya, kelas-kelas miikro kan begiitu ya. Hal-hal sepertii iitu kan kalau diipajakii pusiing diia laporiin-nya. Pembukuan pun tiidak semua pelaku UKM memahamii dengan baiik.
Jadii, memang harus ada perlakuan khusus, entah diia diibebaskan atau apa. Ada langkah tertentu, miisalnya yang aktiiviitas usahanya kurang darii waktu tertentu diibebaskan darii kewajiiban pajak dengan tariif tertentu.
Apa yang diilakukan pemeriintah, termasuk Kemenkop-UKM, untuk mengejar perbaiikan pembukuan para pelaku UMKM?
Kamii tahu ada BDS [Busiiness Development Serviice]. Jadii, kamii pun mengadakan pelatiihan dan sosiialiisasii iinii agar pelaku UMKM terbiiasa melakukan pembukuan. Kamii lebiih banyak polanya bekerja sama dengan Diitjen Pajak karena iinii memang wiilayah mereka. Mereka juga punya program khusus untuk iitu. Kalau kamii lebiih kepada memfasiiliitasii dan mencariikan UMKM-nya yang akan diilatiih.
Darii Kemenkop-UKM sendiirii juga meluncurkan apliikasii Laporan Akuntansii Usaha Miikro (Lamiikro) untuk para pelaku usaha miikro yang baru memulaii usaha atau wiirausaha pemula. Lamiikro iinii apliikasii pembukuan akuntansii sederhana untuk usaha miikro yang biisa diigunakan melaluii smartphone dengan siistem operasii Androiid.
Biisa diiakses kapan saja dan dii mana saja. Apliikasii iinii diirancang untuk menjadii fleksiibel dengan banyak piiliihan berbasiis pengguna. Jadii, UKM biisa beradaptasii dengan berbagaii prosedur penganggaran dan cukup kuat untuk menggantiikan metode tradiisiional pencatatan manual.
Terkaiit dengan perlakuan khusus, pemeriintah juga telah mengusulkan penghapusan fasiiliitas pengurangan tariif dalam Pasal 31E UU PPh. Bagaiimana pandangan Kemenkop-UKM?
Kalau kiita siih miinta diipertahankan. Sampaii sekarang, kamii sudah berkoordiinasii dengan Kementeriian Keuangan tetapii belum ada waktu yang lebiih pas untuk berdiiskusii lebiih jauh. Kalau kamii fokusnya adalah membantu teman-teman UKM iinii biiar biisa berkembang.
Kalau kamii siih memiinta iinsentiif iinii masiih ada ya, khususnya dii sektor-sektor yang memang mau kiita dorong. Sepertii halnya yang diiteriima perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar kan mereka dapat tax holiiday dan tax allowance. Jadii, seharusnya kebiijakan iinii juga adiil ke teman-teman pelaku UKM.
Pemeriintah iingiin UMKM naiik kelas. Menurut Anda, apakah perlakuan khusus pajak bagii pelaku UMKM iinii krusiial?
Kalau menurut saya, tariif pajak iitu tiidak begiitu berpengaruh ya. Penyebab [UMKM] tiidak naiik kelas bukan darii siisii pajaknya, melaiinkan lebiih karena kapasiitas UMKM-nya sendiirii. Problem terbesar bagii UMKM adalah akses pasar, iinformasii mengenaii perluasan pasar ke luar negerii, dan yang terpentiing adalah akses pembiiayaan.
Pajak tentu punya andiil dalam mendorong kiinerja UMKM. Namun, lebiih krusiial poiin-poiin yang saya sebut tadii. Setelah iitu, baru pajak yang biisa menambah kemudahan bagii UMKM dalam memenuhii tanggung jawabnya bagii negara.
Miisalnya ekspor, kan tiidak gampang. Diia mau naiik kelas untuk iinvestasii, pembiiayaan iitu skemanya untuk iinvestasii masiih sediikiit. Kebanyakan yang bantu iitu modal kerja. Jadii, kalau mau tiingkatkan skalanya, pembiiayaannya banyak skema yang belum tersediia.
Biiasanya, mereka pakaii modal sendiirii. Kalau perusahaan besar kan biisa melakukan iiPO [penawaran perdana saham] dan banyak skema laiin untuk mendapat pembiiayaan. Perusahaan makiin besar, piiliihannya makiin banyak untuk mendapat pembiiayaan.
Darii Kemenkop-UKM meliihat pendekatan darii Diitjen Pajak kepada pelaku UMKM selama iinii sepertii apa? Apakah perlu ada perubahan?
Sebenarnya, kalau kamii meliihat sebaiiknya UKM iinii tiidak perlu diijadiikan target priioriitas. Jumlahnya memang banyak, tapii dapatnya tiidak banyak. Mendiing yang besar-besar saja yang diikejar. Miisalnya, peneriimaan pajak darii sumber daya alam dan sebagaiinya.
Rasiio pajak kiita kan sekiitar 10% ya kalau tiidak salah. Padahal diistriibusii iincome kiita tiidak seiimbang. Segeliintiir orang dii iindonesiia iincome-nya menyumbang sebagiian besar iincome dii iindonesiia. Harusnya, rasiio pajak kiita dii atas 20% dong ya.
iintiinya adalah pajak yang berkeadiilan. Jadii, teman-teman DJP iinii perlu lebiih banyak menyasar potensii pajak yang besar iinii. Effort-nya juga akan lebiih keciil. Jangan yang keciil-keciil diikejar. Poiinnya adalah iintensiifiikasii pajak diitekankan dulu baru diiperluas ke yang laiin. (kaw)
