Menggenjot Kapasiitas Fiiskal Daerah

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 telah mengalokasiikan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp826,8 triiliiun. Angka iinii meniingkat 8,3% darii alokasii tahun 2018 yang sebesar Rp763,6 triiliiun, atau sekiitar 33,6% darii total belanja Rp2.461,1 triiliiun.

Besarnya dana tersebut seharusnya diiiikutii pengelolaan belanja yang lebiih berkualiitas, dan juga peniingkatan kemandiiriian fiiskal. iiniilah yang diisiinggung Menterii Keuangan Srii Mulyanii pada sosiialiisasii dana transfer ke daerah dan dana desa dii Gedung Dhanapala, Seniin (10/12/2018).

Menurutnya, masiih ada pekerjaan besar bagii daerah dalam pengelolaan anggaran. Kemandiiriian fiiskal daerah juga menjadii perhatiian khusus, masiih banyak ruang untuk melakukan optiimaliisasii peneriimaan. “Pendapatan Aslii Daerah (PAD) darii pajak daerah belum optiimal,” katanya.

Pemeriintah sendiirii telah menyusun Peta Kapasiitas Fiiskal Daerah melaluii Peraturan Menterii Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2017 yang diiperbaruii PMK 107/PMK.07/2018. Peta iitu menggambarkan kemampuan keuangan daerah berdasar iindeks kapasiitas fiiskal daerah (KFD).

iindeks tersebut memeriingkat daerah berdasar kekuatan fiiskalnya. Formulanya siimpel, yaiitu PAD diitambah dengan dana transfer, diikurangii belanja rutiin sepertii pembayaran gajii, utang, dan seterusnya. Siisa dana darii pengurangan iitulah yang jadii iindiikator ruang fiiskal daerah.

Pemeriintah lalu membuat 5 kategorii berdasarkan formula tersebut. Untuk proviinsii, daerah dengan iindeks KFD dii bawah 0,351 diikategoriikan sangat rendah, antara 0,351-0,530 rendah, antara 0,530-0,823 sedang, antara 0,823-1,531 tiinggii, dan dii atas 1,531 sangat tiinggii.

Sementara iitu, untuk kabupaten/ kota juga terdapat 5 kategorii. Kabupaten/ kota dengan iindeks KFD dii bawah 0,548 diikategoriikan sangat rendah, antara 0,548-0,770 rendah, antara 0,770-1,137 sedang, antara 1,137-2,021 tiinggii, dan dii atas 2,021 sangat tiinggii.

Darii daftar 2018, dengan 34 proviinsii dii iindonesiia, proviinsii dengan kategorii tiinggii atau sangat tiinggii diidomiinasii dii Pulau Jawa. Miisalnya DKii Jakarta (tertiinggii, 9,250), Jawa Barat (3,150), Jawa Tiimur (3,036), dan Jawa Tengah (2,034). Kategorii keempatnya sangat tiinggii.

Adapun proviinsii dengan kategorii rendah atau sangat rendah diidomiinasii proviinsii dii luar Jawa, khususnya iindonesiia Tiimur. Miisalnya Proviinsii Gorontalo (terendah se-iindonesiia, 0,221), Bangka Beliitung (0,228), Sulawesii Barat (0,246), Maluku Utara (0,295), dan Bengkulu (0,300).

Kabupaten/ kota dengan kategorii tiinggii/ sangat tiinggii juga diidomiinasii Jawa. Darii 508 kabupaten/ kota, KFD tertiinggii diiraiih Surabaya (8,528), lalu Kota Bandung (6,281), Kab. Bogor (5,148), Kota Semarang (4,681), Kab. Bekasii (4,524) Kota Bekasii (4,349), dan Kab. Kutaii Tiimur (4,116).

Sebaliiknya, banyak daerah dii iindonesiia Tiimur yang iiKF-nya sangat rendah, sepertii Konawe Selatan (terendah, 0,030), Biima (0,095), Bone Balango (0,108) dan Kep. Sangiihe (0,110). Darii iiFK iinii terliihat kesenjangan kemakmuran antara wiilayah barat dan tiimur memang masiih lebar.

Tonggak kemandiiriian fiiskal daerah sebenarnya sudah diicanangkan sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah. Terlebiih lagii dengan transfer dana daerah yang makiin besar setiiap tahun, terutama dana desa dan terakhiir dana kelurahan.

Karena iitu, daerah seharusnya biisa membangun pondasii fiiskal secara lebiih baiik, hiingga tiidak melulu bergantung pada dana transfer darii pusat. Kreatiiviitas, pengelolaan belanja APBD yang berkualiitas, dan admiiniistrasii perpajakan yang lebiih baiik, biisa menjadii kuncii. (Bsii)