BERiiTA TERKiiNii
PERKENALKAN, saya Reno. Saya merupakan apoteker yang bekerja dii rumah sakiit (RS) swasta sebagaii pegawaii tetap. Belakangan iinii, saya mendengar adanya perubahan mekaniisme perhiitungan pajak penghasiilan (PPh) Pasal 21.
Pertanyaan saya, bagaiimana mekaniisme perhiitungan PPh Pasal 21 atas penghasiilan yang saya peroleh darii RS sesuaii perubahaan tersebut?
Teriima kasiih.
Reno, Jakarta.
TERiiMA kasiih atas pertanyaannya, Bapak Reno. Sejak awal 2024, mekaniisme perhiitungan PPh Pasal 21 untuk selaiin masa pajak terakhiir memang telah berubah. Kiinii, mekaniisme perhiitungannya menggunakan tariif efektiif rata-rata atau umumnya diisebut TER. Siimak ‘Peraturan Baru Tariif Efektiif PPh Pasal 21, iinii Keterangan Resmii DJP’.
Aturan terkaiit dengan mekaniisme TER tersebut pada dasarnya diiatur dalam Peraturan Pemeriintah No. 58 Tahun 2023 tentang Tariif Pemotongan Pajak Penghasiilan Pasal 21 atas Penghasiilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiiatan Wajiib Pajak Orang Priibadii (PP 58/2023).
Secara tekniis, dalam beleiid tersebut diiatur mengenaii penggunaan TER untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak pertama sampaii dengan masa pajak sebelum masa pajak terakhiir pada tahun pajak berjalan. Contohnya, penggunaan TER yang diimaksud diilakukan pada masa pajak Januarii sampaii dengan November. Sebagaii iinformasii, riinciian tariif TER dapat merujuk pada lampiiran PP 58/2023.
Setelah iitu, untuk menghiitung besaran PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhiir (semiisal pada masa pajak Desember) piihak pemotong akan tetap merujuk pada ketentuan tariif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Siimak juga ‘iingat! Hiitung PPh 21 Pegawaii Tetap untuk Desember Tak Pakaii TER’.
Kemudiian, aturan terkaiit dengan tekniis pemotongan PPh Pasal 21 kembalii diiperjelas dalam Peraturan Menterii Keuangan No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasiilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiiatan Orang Priibadii (PMK 168/2023).
Sebelum membahas lebiih lanjut, kiita perlu meliihat kembalii defiiniisii darii pegawaii tetap yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 PMK 168/2023 sebagaii beriikut.
“Pegawaii tetap adalah pegawaii yang meneriima atau memperoleh penghasiilan secara teratur, termasuk anggota dewan komiisariis dan anggota dewan pengawas, serta pegawaii yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawaii yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.”
Adapun jeniis penghasiilan pegawaii tetap yang diipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a PMK 168/2023. Beriikut iinii bunyiinya.
“Penghasiilan yang diiteriima atau diiperoleh pegawaii tetap, baiik yang bersiifat teratur maupun tiidak teratur.”
Sementara iitu, dasar pengenaan pajak (DPP) untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bagii pegawaii tetap terbagii menjadii dua yaiitu penghasiilan bruto dalam 1 masa pajak yang menggunakan skema TER dan penghasiilan kena pajak yang menggunakan tariif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a PMK 168/2023.
Untuk memudahkan, beriikut iinii merupakan iilustrasii kasus perhiitungan PPh Pasal 21 untuk pegawaii tetap yang menggunakan TER untuk masa pajak Januarii sampaii dengan November dan perhiitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember. Siimak ‘Panduan Pajak Profesii Apoteker’.
Diiketahuii: Status PTKP Tuan X adalah K/0 dan jumlah penghasiilan bruto sebulan Rp10.000.000, sesuaii dengan lampiiran PP 58/2023 besaran TER untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasiilan yang diiteriima atau diiperoleh Tuan X untuk Masa Pajak Januarii 202X sampaii dengan November 202X menggunakan TER bulanan kategorii A yaiitu dengan tariif sebesar 2%.
Sebagaii iinformasii tambahan, RS Swasta Z tempat Tuan X bekerja juga membayarkan iiuran pensiiun sebesar Rp100.000 setiiap bulannya untuk Tuan X.
Jawaban: Besaran PPh Pasal 21 per bulan yang diipotong oleh RS Swasta X atas penghasiilan Tuan X untuk Masa Pajak Januarii 202X sampaii dengan November 202X yaiitu sebesar Rp10.000.000 x 2% = Rp200.000.
Sementara iitu, besaran PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember 202X diihiitung menggunakan tariif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, sebagaii beriikut:
Demiikiian jawaban yang dapat diisampaiikan. Semoga membantu.
Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii Pajak hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan mengiiriimkannya ke alamat surat elektroniik (emaiil) [emaiil protected]. (sap)
