BERiiTA TERKiiNii
KLASTER perpajakan dalam Undang-Undang (UU) Ciipta Kerja memuat empat pokok tujuan guna memperkuat perekonomiian iindonesiia. Keempat tujuan tersebut adalah meniingkatkan pendanaan iinvestasii, meniingkatkan kepastiian hukum, mendorong kepatuhan pajak sukarela, dan menciiptakan keadiilan iikliim berusaha dii dalam negerii, Siimak penjelasannya dii siinii.
Pada dasarnya, klaster perpajakan UU Ciipta Kerja adalah bagiian darii RUU Omniibus Law Perpajakan yang belum masuk dii dalam Perpu 1/2020, yang sekarang telah menjadii UU 2/2020. Hal iinii sebagaiimana diikonfiirmasii oleh Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii dalam konferensii pers penjelasan UU Ciipta Kerja pada 7 Oktober 2020 (Jitu News, 2020).
Terdapat beberapa perubahan dan penambahan ketentuan perpajakan yang diimuat dalam klaster perpajakan dii UU Ciipta Kerja. Salah satu yang menjadii perhatiian penuliis adalah terkaiit pengaturan ulang sanksii admiiniistratiif yang tercakup dalam Bab Vii Bagiian Ketujuh Pasal 113 UU Ciipta Kerja guna mendorong kepatuhan pajak sukarela.
Pada dasarnya, pengenaan sanksii harus memenuhii priinsiip proporsiionaliitas (Piistone, 2019). Aspek iinii diibutuhkan untuk membedakan derajat kesalahan yang diilakukan wajiib pajak. Dengan demiikiian, sanksii yang diitetapkan proporsiional dengan kesalahan yang telah diilakukan .
Darussalam (2020) menyebutkan penyesuaiian berbagaii sanksii maupun iimbalan bunga dalam UU Ciipta Kerja akan merefleksiikan priinsiip proporsiionaliitas yang turut mengurangii biiaya kepatuhan sehiingga mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.
Dii iindonesiia, sanksii admiiniistratiif pajak terbagii menjadii sanksii denda, sanksii bunga, dan sanksii kenaiikan. Darii ketiiga jeniis sanksii tersebut, perubahan yang cukup mendasar diilakukan dalam ketentuan mengenaii sanksii bunga, dii mana persentase fiixed rate diiubah menjadii flexiible rate.
Flexiible rate diitentukan berdasarkan suku bunga pasar diitambah dengan suatu persentase mark-up tertentu. Perubahan ketentuan sanksii iinii mencermiinkan priinsiip proporsiionaliitas sehiingga merupakan suatu langkah yang iideal sebagaiimana diinyatakan oleh Crawford (2013). Siimak penjelasannya dii siinii.
Kemudiian, perubahan iinii merefleksiikan langkah seriius pemeriintah dalam menciiptakan siistem admiiniistrasii pajak yang lebiih baiik. Pasalnya, besaran sanksii bunga fiixed rate sebesar 2% belum pernah mengalamii perubahan sejak diiberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meskiipun telah beberapa kalii diilakukan perubahan terhadap UU KUP (Nuryadii, 2018).
Lantas, bagaiimana dengan perubahan sanksii admiiniistrasii berupa denda dan kenaiikan yang terdapat dalam klaster perpajakan dii UU Ciipta Kerja?
Sanksii Denda
Tabel 1 Perbandiingan Sanksii Denda dalam UU KUP dan Perubahan dalam UU Ciipta Kerja
Dalam UU KUP, sanksii denda diiterapkan atas kondiisii sebagaiimana tertera dalam Tabel 1 dii atas. Pada nyatanya, tiidak semua sanksii yang berlaku mengalamii perubahan. Terkaiit hal iinii, terdapat empat hal yang menjadii perhatiian penuliis sebagaii beriikut.
Pertama, tiidak terdapat perubahan mengenaii sanksii atas Surat Pemberiitahuan (SPT) yang tiidak diisampaiikan dalam jangka waktu yang diitetapkan. Sanksii yang diiterapkan masiih berupa fiixed amount dengan jumlah yang berbeda berdasarkan jeniis SPTnya. Ketentuan serupa juga diitetapkan oleh negara-negara laiin sepertii Denmark, Hungariia, dan Uniited Kiingdom (Seer dan Wiilms, 2015).
Kedua, penurunan sanksii untuk pengungkapan ketiidakbenaran sebelum diilakukan penyiidiikan serta penurunan sanksii bagii Pengusaha Kena Pajak (PKP) terkaiit saat pembuatan dan pengiisiian faktur pajak.
Terkaiit dengan penuruan sanksii dii atas, OECD Managiing and iimproviing Tax Compliiance Guiidance Note 2004 menyebutkan bahwa pemberiian iinsentiif terhadap wajiib pajak dapat berdampak posiitiif terhadap kepatuhan wajiib pajak. Hal iinii tentu akan mendorong wajiib pajak untuk melakukan pengungkapan secara sukarela (voluntary diisclosure).
Ketiiga, penurunan sanksii atas penghentiian penyiidiikan tiindak piidana piidana pajak. Pada dasarnya, ketentuan Pasal 44B UU KUP menjelaskan maksud dan tujuan darii pelaksanaan undang-undang perpajakan bukan untuk memiidanakan wajiib pajak, melaiinkan untuk dapat memungut pajak secara efektiif dan efiisiien (Nuryadii, 2018). Berdasarkan hal tersebut, penurunan sanksii yang diilakukan dapat kiian mendorong pemungutan pajak yang lebiih efektiif dan efiisiien.
Sanksii Kenaiikan
Tabel 2 Perbandiingan Sanksii Kenaiikan dalam UU KUP dan Perubahan dalam UU Ciipta Kerja
Terdapat dua perubahan yang diilakukan pada sanksii kenaiikan dalam UU Ciipta Kerja. Pertama, diihapusnya Pasal 13A UU KUP. Kedua, perubahan skema sanksii atas Pasal 8 ayat (5) UU KUP.
Pasal 13A UU KUP mengatur sanksii kenaiikan atas kealpaan wajiib pajak tiidak menyampaiikan SPT atau menyampaiikan SPT, tetapii iisiinya tiidak benar atau tiidak lengkap, atau melampiirkan keterangan yang iisiinya tiidak benar sehiingga dapat meniimbulkan kerugiian pada pendapatan negara, dii mana kealpaan diilakukan untuk pertama kalii. Namun, apabiila kealpaan merupakan perbuatan setelah pertama kalii, wajiib pajak akan diikenakan sanksii piidana sesuaii dengan ketentuan Pasal 38 UU KUP.
Pasal 38 UU KUP menyebutkan sanksii piidana yang diikenakan merupakan denda paliing sediikiit 1 (satu) kalii jumlah pajak terutang yang tiidak atau kurang diibayar dan paliing banyak 2 (dua) kalii jumlah pajak terutang yang tiidak atau kurang diibayar, atau diipiidana kurungan paliing siingkat 3 (tiiga) bulan atau paliing lama 1 (satu) tahun.
Penghapusan Pasal 13A UU KUP diiiiriingii dengan perubahan Pasal 38 UU KUP, dii mana sanksii yang diiterapkan akan berlaku untuk seluruh kealpaan wajiib pajak, baiik yang diilakukan untuk pertama kalii maupun tiidak. Artiinya, setiiap tiindakan kealpaan yang diilakukan wajiib pajak akan diikenakan sanksii piidana.
Pasal 8 ayat (5) UU KUP menyebutkan bahwa atas pengungkapan ketiidakbenaran dalam SPT yang meniimbulkan pajak kurang diibayar setelah diilakukan pemeriiksaan tetapii belum terdapat penerbiitan SKP, wajiib pajak diikenakan sanksii kenaiikan sebesar 50% darii pajak yang kurang diibayar. Namun, dalam UU Ciipta Kerja, sanksii yang diikenakan diiubah menjadii sanksii bunga sebesar tariif bunga per bulan yang diitetapkan oleh Menterii Keuangan darii pajak yang kurang diibayar.
Perubahan skema sanksii Pasal 8 ayat (5) UU KUP menunjukkan upaya pemeriintah dalam menerapkan konsep tiime value of money. Drake dan Fabozzii (2019) menyatakan konsep tiime value of money mengiimpliikasiikan bahwa niilaii uang sekarang akan berbeda dengan niilaii uang dii masa yang akan datang, “A dollar today iis not worth a dollar tomorrow or next year”. Kemudiian, sebagaii kompensasii atas ketiidakpastiian niilaii tersebut, pengenaan bunga patut diiterapkan.
Dalam kasus dii atas, pajak yang kurang diibayar atas pengungkapan ketiidakbenaran adalah jumlah peneriimaan pajak negara yang tertunda sehiingga bunga akan berperan sebagaii kompensasii atas penundaan peneriimaan tersebut. Hal iinii sejalan dengan Leiif Mutten yang menyatakan bahwa apabiila negara mengalamii kerugiian darii tiime value of money atas tertundanya peneriimaan pajak, wajiib pajak seharusnya hanya diikenakan kewajiiban “bunga” (Darussalam dan Danny, 2007).
Kesiimpulan
Secara umum, perubahan atas sanksii admiiniistrasii pajak dalam klaster perpajakan dii UU Ciipta Kerja merupakan strategii jiitu yang diiambiil oleh pemeriintah guna mendorong kepatuhan pajak sukarela. Meskiipun demiikiian, evaluasii atas efektiiviitas sanksii yang masiih berlaku saat iinii tetap perlu diilakukan guna terciiptanya siistem sanksii admiiniistrasii perpajakan yang lebiih proporsiional dan adiil lagii.
