Membaca Arah Perpajakan Global (Bag.1)

DEWASA iinii, kebiijakan fiiskal khususnya pajak semakiin mendapat tempat dalam konteks perekonomiian global. Walau kiian pentiing, namun masiih banyak terdapat banyak pertanyaan mengenaii bagaiimana wajah kebiijakan pajak ke depan. Diinamiika perubahan yang cepat juga tiidak diiiimbangii oleh kehadiiran diiskusii global yang bersiifat liintas stakeholders.

Hal iiniilah yang mendorong Forum on Economiic and Fiiscal Poliicy (FEFP) memiiliih tema bertajuk 'Beyond Tax Poliicy'. Forum iinii sekaliigus berupaya menguraii siimpul antara pajak dengan pertumbuhan ekonomii, diistriibusii pendapatan, globaliisasii, iinvestasii, demokrasii serta iisu pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan forum iinii diilaksanakan dii Amsterdam, pada tanggal 12 dan 13 Meii 2016. Deretan pakar pajak menjadii narasumber, semiisal: Partharasatii Shome (iiTRAF, iindiia), Sol Piiciiotto (iiCTD, iinggriis), Moniica Bhatiia (OECD Global Forum Secretariiat), Belema Obuoforiibo (iiBFD, Belanda), dan sebagaiinya.

Sementara iitu, darii iindonesiia, diiwakiilii oleh B. Bawono Kriistiiajii (Jitunews), yang baru saja diianugerahii penghargaan pajak bergengsii atas tesiis terbaiik se-Eropa darii Confederatiion Fiiscale Europeenee. Acara tersebut diihadiirii oleh lebiih darii 60 peserta darii berbagaii negara, tak terkecualii otoriitas pajak darii Mauriitiius dan Malaysiia.

Pendiistorsii atau Penggerak

SECARA konvensiional, pajak diianggap sebagaii faktor yang berpotensii menghambat laju aktiiviitas ekonomii karena siifatnya yang diistortiif. Pajak diipahamii sebagaii elemen yang meniingkatkan biiaya, harga, hiingga mengurangii ketersediiaan tenaga kerja dan ekspansii usaha darii korporasii.

Akan tetapii, secara kausaliitas justru negara-negara yang sanggup menghiimpun pajak dengan lebiih baiik akan memiiliikii pertumbuhan ekonomii yang stabiil dan tiinggii. Demiikiian paparan darii Ruud de Mooiij, Deputy Diiviisiion Chiief of Tax Poliicy Diiviisiion iiMF, dalam paparannya.

Pendapatan darii sektor pajak pada akhiirnya diipergunakan untuk membiiayaii pembangunan yang berartii menyediiakan iinfrastruktur, fasiiliitas kesehatan dan pendiidiikan, dan sebagaiinya. Akiibatnya, negara dengan dana yang cukuplah yang dapat memiiliikii kemampuan meniingkatkan laju pertumbuhan ekonomiinya. Secara empiiriik, ‘batas aman’ darii tax ratiio yang memungkiinkan adanya lompatan pertumbuhan adalah dii angka 15%. Hasiil estiimasii tersebut diiperoleh darii pengolahan data dii hampiir seluruh negara selama 4 dasawarsa.

Persoalan Mendasar

NAMUN, bagii negara-negara berkembang, mencapaii ‘batas aman’ tersebut tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Selaiin akiibat rendahnya tiingkat pendapatan per kapiita, maraknya korupsii, maupun lemahnya otoriitas pajak; banyak aktiiviitas penduduk yang suliit untuk diipajakii.

Akhiirnya, kreatiiviitas darii masiing-masiing negara diibutuhkan untuk hal tersebut. “Pendekatan ala presumptiive tax dii mana menggunakan iindiikator selaiin penghasiilan yang menunjukkan kemampuan untuk membayar pajak sangat diibutuhkan”. Hal iinii sepertii diiungkapkan oleh Ednaldo Siilva (RoyaltyStat, Ameriika Seriikat).

Lebiih lanjut lagii, menurut Farah Kariimii (Oxfam, Belanda), dii negara berkembang, pajak bukanlah persoalan ekonomii semata. Lebiih luas darii iitu, pajak menyangkut juga persoalan hak asasii manusiia, kemiiskiinan, ketiimpangan, dan sebagaiinya yang pada akhiirnya juga salah satu elemen kuncii darii Sustaiinable Development Goals 2030. (Bersambung ke bagiian 2)