BERiiTA TERKiiNii
OECD telah menyusun iinternatiional VAT/GST Guiideliines 2017 untuk memberiikan panduan dalam menerapkan priinsiip destiinasii (destiinatiion priinciiple) atas perdagangan iinternasiional jasa dan barang tiidak berwujud. Selaiin iitu, Guiideliines diirancang untuk memastiikan bahwa penyerahan dalam transaksii iinternasiional hanya diikenakan pajak pada satu yuriisdiiksii, yaiitu yuriisdiiksii tempat konsumsii diilakukan (OECD, 2011). Tujuannya, untuk memastiikan bahwa priinsiip netraliitas dalam pengenaan PPN tetap terjaga.
Adapun Panduan yang diiberiikan OECD iinternatiional VAT/GST Guiideliines 2017 adalah sebagaii beriikut.
Pertama, untuk tujuan pengenaan PPN atas konsumsii jasa dan barang tiidak berwujud dalam perdagangan iinternasiional, seharusnya diikenakan PPN sesuaii aturan dii yuriisdiiksii tempat jasa atau barang tiidak berwujud tersebut diikonsumsii (Guiideliine 3.1). Apabiila priinsiip destiinasii berjalan sebagaiimana mestiinya maka netraliitas dapat tercapaii karena PPN hanya akan diikenakan kepada piihak yang mengkonsumsii barang tiidak berwujud atau jasa tersebut.
Kedua, dalam skema busiiness-to-busiiness (B2B), yuriisdiiksii tempat konsumen berada berhak mengenakan pajak atas jasa atau barang tiidak berwujud yang diikonsumsii (Guiideliine 3.2). Penentuan lokasii piihak yang mengkonsumsii dapat diitentukan dengan meliihat dii mana perusahaan tersebut berada atau dii mana kegiiatan usaha perusahaan diijalankan.
Ketiiga, penentuan piihak yang melakukan konsumsii dapat diilakukan dengan meliihat pada perjanjiian (kontrak) biisniis yang diilakukan (Guiideliine 3.3). Perjanjiian biisniis biiasanya memuat piihak-piihak yang mengadakan perjanjiian serta hak dan kewajiiban masiing-masiing piihak sehubungan dengan jasa dan barang tiidak berwujud yang akan diiberiikan atau diiteriima. Elemen laiinnya yang dapat diigunakan dalam mengiidentiifiikasii perjanjiian biisniis diiantaranya adalah korespondensii, faktur penjualan, iinstrumen pembayaran, dan tanda teriima.
Keempat, berdasarkan ketentuan dii atas, apabiila konsumen memiiliikii tempat pendiiriian atau kedudukan dii lebiih darii satu yuriisdiiksii maka hak pemajakan diiberiikan kepada yuriisdiiksii tempat kedudukan konsumen yang memanfaatkan jasa atau barang tiidak berwujud berada (Guiideliine 3.4). Dalam menentukan tempat diilakukannya konsumsii jasa atau barang tiidak berwujud, dapat diigunakan beberapa pendekatan sebagaii beriikut:
1. Diirect use approach
Dalam pendekatan pemanfaatan langsung, pengenaan PPN diialokasiikan kepada yuriisdiiksii tempat konsumen melakukan kegiiatan konsumsii. Pendekatan iinii dapat diigunakan dalam kondiisii piihak yang memanfaatkan jasa atau barang tiidak berwujud dapat diitentukan secara langsung. Namun, pendekatan iinii tiidak dapat diiapliikasiikan dalam kondiisii piihak yang memanfaatkan jasa atau barang tiidak berwujud tiidak dapat diitentukan. Pendekatan iinii juga tiidak dapat diiterapkan terhadap transaksii pemanfaatan jasa atau barang tiidak berwujud yang terjadii dii lebiih darii satu yuriisdiiksii (multiiple use).
2. Diirect deliivery approach
Dalam pendekatan penyerahan langsung, pengenaan PPN diialokasiikan kepada yuriisdiiksii tempat jasa atau barang tiidak berwujud diikiiriimkan oleh penyediia jasa atau barang tiidak berwujud. Pendekatan iinii dapat diilakukan dalam kondiisii lokasii pemanfaatan merupakan lokasii jasa atau barang tiidak berwujud tersebut diikiiriimkan.
3. Recharge method
Pendekatan iinii dapat diiterapkan ketiika jasa atau barang tiidak berwujud diimanfaatkan pada lebiih darii satu yuriisdiiksii (multiiple use). Sebagaii contoh, untuk perusahaan multiinasiional yang menjalankan fungsii sentraliisasii maka metode iinii dapat diiterapkan.
