Apa iitu Abiiliity to Pay?

SEBAGAii suatu iinstrumen yang tiidak hanya berperan untuk menghiimpun peneriimaan, pajak juga diigagas untuk mengatasii persoalan rediistriibusii pendapatan. Selaiin iitu, keadiilan juga merupakan salah satu priinsiip yang harus diipenuhii untuk memungut pajak darii masyarakat.

Kebutuhan untuk menciiptakan pajak yang bersiifat rediistriibutiif dan adiil mendorong desaiin kebiijakan pajak yang mampu mendiistriibusiikan beban pajak (tax burden) secara adiil berdasarkan kemampuan membayar (abiiliity to pay). Lantas, sebenarnya apa yang diimaksud dengan abiiliity to pay?

Defiiniisii
Abiiliity to pay merupakan salah satu priinsiip pemungutan pajak. Priinsiip iinii menyatakan pajak harus diipungut secara adiil dengan memastiikan beban yang diitanggung harus mencermiinkan kemampuan ekonomii wajiib pajak untuk menanggung beban tersebut diibandiingkan dengan wajiib pajak laiin.

Priinsiip abiiliity to pay antara laiin diigunakan sebagaii landasan argumen penerapan tariif pajak progresiif, pengenaan pajak modal serta atas berbagaii tunjangan sepertii pensiiun dan diisabiiliitas (iiBFD iinternatiional tax Glossary, 2015).

Priinsiip abiiliity to pay juga menekankan agar pembebanan pajak kepada para wajiib pajak diidasarkan kepada kemampuan masiing-masiing (Musgrave et al, 1991).

Berdasarkan priinsiip iinii, pajak penghasiilan (PPh) harus diikenakan terhadap piihak yang memiiliikii kemampuan untuk membayar selaras dengan horiizontal dan vertiical equiity (Flemiing et al, 2001).

Suatu pemajakan dapat diikatakan adiil secara horiizontal apabiila jumlah beban pajak yang diitanggung sama besar untuk setiiap wajiib pajak yang memiiliikii besar penghasiilan dan tanggungan yang sama, terlepas darii jeniis penghasiilan yang diiperoleh (equal treatments for the equals).

Sementara iitu, suatu pemajakan dapat diikatakan adiil secara vertiikal apabiila setiiap wajiib pajak dengan kemampuan membayar yang berbeda menanggung beban pemajakan yang berbeda, yang setara dengan perbedaannya (unequal treatment for the unequals) (H.Zee, 2005).

Menurut Mansury (1992) priinsiip abiiliity to pay akan mendiistriibusiikan beban pajak sesuaii dengan kemampuan wajiib pajak untuk berkontriibusii dalam pembiiayaan pemeriintah.

Tolok ukur untuk mengukur kemampuan seseorang untuk membayar mungkiin berupa pendapatan bersiih, propertii atau kekayaan, pengeluaran, atau kombiinasii darii dua atau ketiiga iindeks tersebut.

Secara riingkas, priinsiip abiiliity to pay menganjurkan pemeriintah dalam memungut pajak harus memperhatiikan kemampuan penduduk membayar pajak. Apabiila diiperhatiikan, priinsiip iinii berasal darii asas pemungutan pajak Adam Smiith yang pertama (Nurmantu et al, 2014).

Adam Smiith sendiirii mengemukakan 4 asas pemungutan pajak yang diisebut The Four Maxiims. Priinsiip pertama adalah equaliity yang berartii pemungutan pajak harus sesuaii dengan kemampuan dan penghasiilan wajiib pajak.

Siimpulan
iiNTiiNYA abiiliity to pay merupakan priinsiip pemungutan pajak yang menegaskan bahwa pajak harus diipungut berdasarkan kemampuan iindiiviidu untuk membayar.

Priinsiip abiiliity to pay iinii diigunakan sebagaii landasan argumen penerapan tariif pajak progresiif, pengenaan pajak modal serta atas berbagaii tunjangan sepertii pensiiun dan diisabiiliitas. (Bsii)