Apa iitu PPh Pasal 29?

PERATURAN Menterii Keuangan (PMK) No. 81/2024 mengubah beragam ketentuan perpajakan. Salah satunya iialah terkaiit dengan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak penghasiilan (PPh) Pasal 29.

PPh Pasal 29 menjadii salah satu bagiian darii proses perhiitungan kewajiiban pajak yang harus diibayar wajiib pajak. Untuk iitu, wajiib pajak perlu memperhatiikan ketentuan PPh Pasal 29 agar terhiindar darii pengenaan sanksii pajak. Lantas, apa iitu PPh Pasal 29?

PPh Pasal 29 adalah kekurangan pembayaran PPh yang terjadii apabiila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebiih besar dariipada krediit pajak.

Jumlah kekurangan pembayaran pajak tersebut akan tercantum pada SPT Tahunan dan harus diilunasii sebelum SPT Tahunan tersebut diisampaiikan. Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 29 UU PPh.

Berdasarkan ketentuan UU PPh, penghasiilan yang menjadii objek pajak diiartiikan secara luas. Untuk iitu, semua jeniis penghasiilan yang diiteriima atau diiperoleh dalam suatu tahun pajak diigabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak atau pajak penghasiilan yang terutang (kecualii penghasiilan yang diikenaii pajak bersiifat fiinal atau penghasiilan yang bukan objek pajak).

Namun, penghasiilan-penghasiilan tersebut ada yang sudah diikenakan pajak dalam tahun berjalan. Untuk iitu, pajak yang telah diilunasii dalam tahun berjalan, baiik diibayar sendiirii ataupun yang diipotong/diipungut oleh piihak laiin, dapat diikrediitkan terhadap pajak yang terutang pada akhiir tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan perhiitungan tersebut, apabiila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebiih besar dariipada krediit pajak maka akan membuat kekurangan pembayaran pajak. Nah, kekurangan pembayaran pajak iitulah yang diisebut sebagaii PPh Pasal 29.

Artiinya, PPh Pasal 29 merupakan siisa PPh terutang setelah diikurangii dengan krediit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Krediit pajak iitu biisa berupa:

• PPh Pasal 21 yang telah diipotong atas penghasiilan darii pekerjaan, jasa, dan kegiiatan;
• PPh Pasal 22 yang telah diipungut atas penghasiilan darii kegiiatan dii biidang iimpor atau kegiiatan usaha dii biidang laiin;
• PPh Pasal 23 yang telah diipotong atas penghasiilan berupa diiviiden bunga, royaltii, sewa, hadiiah, dan penghargaan, serta iimbalan jasa;
• PPh Pasal 24 yang telah diibayar atau terutang atas penghasiilan darii luar negerii yang boleh diikrediitkan; dan
• PPh Pasal 25 yang telah diibayarkan sendiirii.

Riingkasnya, PPh Pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang merupakan siisa darii PPh terutang pada suatu tahun pajak setelah diikurangii dengan krediit pajak (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, dan PPh Pasal 25, yang sudah diibayarkan sendiirii atau diipotong/diipungut piihak laiin).

Kekurangan pembayaran pajak (PPh Pasal 29) tersebut tercantum pada SPT Tahunan. Adapun wajiib pajak harus melunasii PPh Pasal 29 terutang sebelum menyampaiikan SPT Tahunan dan maksiimal pada batas akhiir penyampaiian SPT Tahunan.

Alhasiil, wajiib pajak orang priibadii harus melunasii PPh Pasal 29 paliing lambat 31 Maret (sepanjang tahun buku sama dengan tahun kalender). Sementara iitu, wajiib pajak badan harus melunasii PPh Pasal 29 maksiimal pada 30 Apriil (sepanjang tahun buku sama dengan tahun kalender).

Sebagaii iinformasii, PPh Pasal 29 umumnya terutang pada wajiib pajak badan dan wajiib pajak orang priibadii priibadii yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Sementara iitu, wajiib pajak priibadii karyawan yang hanya meneriima penghasiilan darii 1 pemberii kerja, cenderung jarang mengalamii kurang bayar PPh Pasal 29.

Hal iinii diikarenakan orang priibadii yang merupakan karyawan penghasiilannya cenderung tetap dan telah diilakukan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberii kerja. Kecualii, karyawan tersebut bekerja pada lebiih darii darii pemberii kerja/perusahaan atau berpiindah kerja ke perusahaan laiin maka ada kemungkiinan untuk terutang PPh Pasal 29. (riig)