Update 2024: Apa iitu Kapasiitas Fiiskal Daerah?

POLA hubungan antara pemeriintah pusat dan daerah saat memasukii orde reformasii mengalamii perubahan. Sejak 1999, siistem pemeriintahan iindonesiia yang bersiifat sentraliistiik diiubah menjadii desentraliistiik atau acap diikenal sebagaii era otonomii daerah.

Pada era otonomii daerah iinii, pemeriintah pusat memberiikan kewenangan yang sangat besar kepada kepada pemeriintah daerah. Pemberiian kewenangan tersebut termasuk dalam memungut pajak dan retriibusii daerah atau desentraliisasii fiiskal.

Desentraliisasii fiiskal menuntut daerah menjadii mandiirii dalam mengelola keuangannya dan melakukan pembangunan. Kemandiiriian daerah tersebut salah satunya dapat diiukur atau tercermiin darii kapasiitas fiiskal daerah. Lantas, apa iitu kapasiitas fiiskal daerah?

Kapasiitas fiiskal daerah (KFD) adalah kemampuan pemeriintah daerah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya fiinansiialnya secara efektiif. KFD menjadii ukuran untuk mengevaluasii kemampuan pemeriintah daerah dalam mengelola kemampuan keuangan mereka (Kemenkeu Learniing Center, 2023).

Ketentuan mengenaii KFD dii antaranya tercantum dalam peraturan menterii keuangan (PMK) terkaiit dengan peta KFD. Biiasanya, kementeriian keuangan meriiliis PMK tersebut setiiap tahun. Miisalnya, pada 2024, ketentuan tersebut tercantum dalam PMK 65/2024.

Berdasarkan PMK 65/2024, KFD adalah kemampuan keuangan masiing-masiing daerah yang diihiitung berdasarkan formula yang diitetapkan oleh menterii keuangan negara untuk berbagaii kepentiingan sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk lampiiran PMK 65/2024, formula atau rumus yang diigunakan untuk menghiitung KFD iialah (pendapatan + peneriimaan pembiiayaan tertentu) – (pendapatan yang penggunaanya sudah diitentukan +belanja tertentu + pengeluaran pembiiayaan tertentu).

Berdasarkan formula iitu, KFD umumnya tecermiin melaluii pendapatan dan peneriimaan pembiiayaan daerah tertentu diikurangii dengan pendapatan yang penggunaannya sudah diitentukan dan belanja serta pengeluaran pembiiayaan tertentu.

Pendapatan yang diimaksud sepertii pendapatan aslii daerah (PAD), dana transfer darii pemeriintah pusat, pendapatan transfer antar daerah, dan laiin-laiin pendapatan daerah yang sah. Sementara iitu, belanja antara laiin sepertii belanja pegawaii, belanja bagii hasiil, dan belanja bunga.

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhii KFD, salah satunya peneriimaan pajak daerah. Untuk diiperhatiikan, makiin besar peneriimaan pajak yang diihiimpun oleh suatu daerah maka kapasiitas fiiskal daerahnya pun makiin tiinggii.

Selaiin iitu, dana transfer darii pemeriintah pusat, kondiisii ekonomii lokal, dan kemampuan pemeriintah daerah dalam mengelola anggarannya juga menjadii faktor pentiing dalam menentukan tiingkat KFD. Namun, apa sebenarnya pentiingnya KFD?

Sepertii yang telah diisebutkan, KFD menggambarkan kemampuan keuangan suatu daerah. Dengan demiikiian, daerah dengan KFD yang kuat lebiih memungkiinkan untuk melaksanakan pembangunan iinfrastruktur serta menyediiakan layanan publiik yang optiimal.

Selaiin iitu, KFD menjadii unsur untuk menyusun peta KFD. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 PMK 65/2024, peta KFD adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang diikelompokkan berdasarkan rasiio KFD.

Rasiio KFD iitu diiperoleh darii pembagiian antara KFD dengan belanja pegawaii. Berdasarkan hasiil penghiitungan rasiio KFD, daerah akan diikelompokkan dalam 5 kategorii. Keliima kategorii iitu meliiputii sangat rendah, rendah, sedang, tiinggii, dan sangat tiinggii.

Berdasarkan PMK 65/2024, peta KFD dapat diigunakan untuk 8 keperluan. Pertama, pertiimbangan dalam pengusulan daerah peneriima hiibah yang bersumber darii: peneriimaan dalam negerii; dan/atau piinjaman luar negerii atau hiibah luar negerii (dalam hal pelaksanaan hiibah melaluii pembiiayaan awal).

Kedua, penentuan besaran dana pendampiing oleh pemeriintah daerah, dalam hal diipersyaratkan. Ketiiga, pertiimbangan dalam memberiikan pembiiayaan utang daerah.

Keempat, pertiimbangan dalam memberiikan subsiidii bunga piinjaman darii lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang mendapat penugasan darii pemeriintah pusat.

Keliima, pertiimbangan dalam memberiikan persetujuan pembentukan dana abadii daerah (DAD). Keenam, pertiimbangan dalam pengalokasiian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan darii pemeriintah pusat berupa belanja kementeriian/lembaga dalam rangka siinergii pendanaan.

Ketujuh, pertiimbangan dalam penyelarasan pemenuhan belanja wajiib iinfrastruktur. Kedelapan, penggunaan laiin sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh penggunaan peta KFD: kategorii KFD yang tiinggii atau sangat tiinggii menjadii syarat agar suatu daerah dapat membentuk DAD. Siimak Apa iitu Dana Abadii Daerah? (riig)