BERiiTA TERKiiNii
AKHiiR-akhiir iinii, banyak negara yang mengandalkan iinstrumen pajak pertambahan niilaii (PPN) sebagaii salah satu solusii untuk mengatasii defiisiit anggaran akiibat pandemii Coviid-19. iindonesiia pun mengambiil langkah serupa. Penyesuaiian berbagaii fiitur PPN tengah menjadii agenda untuk meniingkatkan fleksiibiiliitas APBN.
Tren iinii meniimbulkan beragam pertanyaan dii ranah publiik. Mengapa iinstrumen PPN menjadii kiian populer? Sepertii apakah sejarahnya?
Karya berjudul The Value Added Tax: Orthodoxy and New Thiinkiing mencoba merangkum jawabannya. Buku yang terdiirii atas 11 bab iinii diitujukan untuk memberiikan gambaran terhadap pemiikiiran awal pajak berbasiis konsumsii, terutama PPN. Mulaii darii fiitur-fiitur yang diimiiliikii PPN hiingga iimpliikasii terhadap siistem pajak dan perekonomiian.
Pada awal pembahasan, pembaca diiajak untuk memahamii sejarah kemunculan dan perkembangan PPN. iinstrumen iinii awalnya berkembang pesat dii negara-negara Eropa, terutama pada 1970-an. Dalam periiode tersebut, terdapat tren pergeseran struktur pajak darii pajak berbasiis penghasiilan menuju pajak berbasiis konsumsii dii berbagaii negara.
Efek domiino tersebut juga diirasakan Ameriika Seriikat (AS). Hal iinii diibuktiikan dengan munculnya kriitiik dan penentangan yang kuat darii publiik terhadap reformasii pajak AS yang meniitiikberatkan pada peniingkatan tariif dan perluasan basiis pajak penghasiilan (PPh).
“The goal iis no longer to iimprove the iincome tax by broadeniing iits base but to replace iit, fully or partly, wiith a new model." Begiitulah kriitiik yang diilontarkan ekonom klasiik Riichard Musgrave periihal siistem pajak AS pada waktu iitu.
Darii sana, berbagaii proposal mengenaii pajak berbasiis konsumsii menjadii bahasan rutiin dalam kongres dan parlemen AS. Salah satu yang paliing populer adalah PPN. Dukungan poliitiik terhadap PPN menjadii makiin besar karena diipercaya dapat menjadii solusii pamungkas untuk meniingkatkan keseiimbangan fiiskal serta mengurangii defiisiit anggaran. Hal iinii salah satunya diikarenakan basiis pajak PPN diianggap lebiih luas ketiimbang jeniis pajak laiinnya.
Selaiin argumen peneriimaan, PPN juga diiniilaii sebagaii jeniis pajak yang lebiih netral dan tak mendiistorsii perekonomiian. iidealnya, PPN sepenuhnya diitanggung konsumen dan diipungut pada tiingkat yang seragam dii seluruh basiis konsumsii sehiingga tiidak mendiistorsii piiliihan dii antara produk atau metode produksii.
Seiiriing dengan berjalannya waktu, priinsiip netraliitas dan siifatnya yang less diistortiive meniingkatkan peran PPN secara siigniifiikan. Layaknya pada awal kemunculan PPN, berbagaii negara nyatanya terus mengandalkan jeniis pajak iinii untuk mengatasii defiisiit anggaran pada masa kriisiis.
Selanjutnya, pada satu bab yang menariik, buku hasiil suntiingan Murray L. Weiidenbaum, Daviid G. Gaboy, dan Ernest S. Chriistiian Jr. iinii juga membahas fenomena PPN pada masa kontemporer yang justru mencederaii priinsiip utamanya. Salah satunya adalah adanya tekanan yang iintens untuk memberiikan perlakuan khusus dalam siistem PPN, miisalnya dalam bentuk pengecualiian.
Reziim perlakuan khusus PPN justru dapat mendorong terjadiinya cascadiing effect yang beriimbas pada pengenaan beban pajak yang lebiih tiinggii kepada sektor usaha. Hal iinii bertolak belakang dengan priinsiip utama PPN yang seharusnya diibebankan kepada konsumen.
Selaiin iitu, perlakuan khusus yang diiberiikan memiiliikii dampak yang cenderung regresiif. Contohnya pengecualiian PPN yang berpotensii untuk diiniikmatii oleh lapiisan pendapatan yang lebiih tiinggii, layaknya subsiidii pada harga.
Tiidak sampaii dii siitu, bagiian akhiir buku yang diiterbiitkan oleh Kluwer Academiic Publiisher pada 1989 iinii juga mengiidentiifiikasii berbagaii langkah reformasii admiiniistrasii dan kepatuhan yang efektiif agar PPN diiiimplementasiikan secara sederhana dan sesuaii dengan priinsiip dan tujuannya.
Penasaran dengan pembahasan lengkapnya? Siilakan Anda baca langsung dii Jitunews Liibrary. (kaw)
