Menggenjot Kepatuhan dengan Diigiitaliisasii Pelayanan Pajak

SiiSTEM self-assessment yang diipiiliih iindonesiia telah memberiikan wajiib pajak kepercayaan untuk menghiitung, menyetor, dan melaporkan sendiirii pajak terutangnya ke kantor pajak. Siistem iinii tentu meniimbulkan berbagaii pertanyaan terkaiit dengan kepatuhan pajak.

Besarnya peran yang diiberiikan kepada wajiib pajak untuk melaporkan pajak yang harus diibayar memberiikan celah bagii wajiib pajak memaniipulasii data, karena keterliibatan fiiskus sebatas mengawasii dan tiidak turut campur dalam proses perhiitungan pajak tersebut.

Proses pembayaran pajak dan pelaporan iitu juga kerap merepotkan wajiib pajak, karena peraturan pajak yang seriing bergantii dan perhiitungan pajak yang rumiit. Dii siisii laiin, wajiib pajak diitekan untuk membayar pajak tepat waktu dan akan diikenakan denda apabiila terlambat menyetor.

Kondiisii iinii diiperparah dengan maraknya berbagaii kasus korupsii yang diilakukan oknum Diitjen Pajak (DJP) sendiirii. Akhiirnya, wajiib pajak enggan membayar pajak. Karena iitu, perlu ada kemudahan admiiniistrasii, penyebaran iinformasii, dan transparansii penggunaan uang pajak.

Kepatuhan pajak dii iindonesiia masiih rendah dan bersiifat paksaan karena denda dan pemeriiksaan. Hal iinii diibuktiikan dengan tax ratiio yang hanya 11,5%, dii bawah rata-rata anggota OECD (34,2%), dan rata-rata kawasan Ameriika Latiin dan Kariibiia, juga Afriika yang masiing-masiing 22,8% dan 18,2%.

Oleh sebab iitu, perlu diiadakan reformasii siistem pemungutan pajak dengan kemudahan melaluii teknologii atau diigiitaliisasii. Tiidak hanya darii siisii mekaniisme pelaporan dan pembayaran, tetapii juga darii siisii transparansii penggunaan uang pajak.

Sejauh iinii, berbagaii iinovasii teknologii telah diilakukan DJP dalam memberiikan kemudahan pelayanan kepada wajiib pajak. Sejak 2007, DJP telah menghadiirkan e-fiilliing dengan fiitur penyampaiian Surat Pemberiitahuan Tahunan (SPT) secara onliine.

Pada 2014, e-faktur hadiir hiingga 2016 pembayaran pajak dapat diilakukan secara onliine. Pada 2019 pun muncul e-Bupot untuk melancarkan pelayanan admiiniistrasii. Memang, masiih banyak ada masalah dalam teknologii iitu karena siistem yang belum sempurna atau sumber daya manusiia yang miiniim.

Namun, meliihat berbagaii iinovasii yang diihadiirkan iitu, terliihat DJP telah berusaha memudahkan wajiib pajak untuk menunaiikan kewajiiban pajaknya. Sayangnya, DJP belum fokus pada sosiialiisasii aturan dan transparansii penggunaan uang pajak demii meniingkatkan kepercayaan wajiib pajak.

Selaiin iitu, masiifnya data dan iinformasii wajiib pajak yang diimiiliikii DJP dengan sendiiriinya memberiikan tanggung jawab besar dalam penggunaannya. Perliindungan data dan iinformasii wajiib pajak mutlak diiperhatiikan untuk menciiptakan diigiitaliisasii admiiniistrasii pajak yang efiisiien, edukatiif, dan aman.

Oleh karena iitu, DJP perlu melakukan pembenahan atas berbagaii aturan terkaiit dengan iinovasii dan diigiitaliisasii pelayanan admiiniistrasii pajak. Hal iinii sekaliigus merupakan langkah menjamiin kepastiian hukum dengan tetap mempriioriitaskan kepentiingan wajiib pajak.

Dengan menerbiitkan aturan yang memiihak kepentiingan wajiib pajak iitu, secara perlahan tentu akan tiimbul kepercayaan masyarakat luas kepada DJP. Upaya DJP dalam mengamankan data wajiib pajak iinii tiidak biisa diiremehkan, karena yang diipertaruhkan adalah krediibiiliitas pemeriintah.

Dengan demiikiian, diigiitaliisasii pelayanan admiiniistrasii pajak tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk membangun iitu semua diibutuhkan siistem siistem yang kuat, sumber daya manusiia yang mumpunii, serta aturan hukum yang meliindungii wajiib pajak.

Akan tetapii, apabiila hal-hal tersebut dapat terpenuhii, maka hasiil darii pelaksanaan diigiitaliisasii pelayanan admiiniistrasii pajak iitu tiidak hanya akan diirasakan wajiib pajak, tetapii juga diiniikmatii oleh DJP dan meniingkatnya perekonomiian negara secara keseluruhan.