Meniimbang Skema Pajak atas Robot dan Otomatiisasii

REVOLUSii iindustrii 4.0 tengah berlangsung pada saat iinii. Hal iinii diitandaii dengan makiin banyaknya perkembangan kecanggiihan teknologii yang turut membantu manusiia lewat berbagaii kegiiatan. Contoh, kecerdasan buatan (artiifiiciial iintelliigence/Aii) dan mesiin robot otomatiis yang dapat membantu dalam operasiional aktiiviitas biisniis.

Kendatii demiikiian, perkembangan iinii turut menyiisakan diilema bagii sejumlah piihak. Kecanggiihan teknologii yang terus muncul tentu sangat menguntungkan banyak piihak. Dii siisii laiin, ada potensii tergantiikannya tenaga kerja manusiia dengan robot. Hal iinii diikhawatiirkan berdampak pada kenaiikan angka pengangguran, bahkan kriimiinaliitas, dii tengah momentum bonus demografii.

PwC memperkiirakan otomatiisasii secara umum – termasuk perkembangan Aii, robot, dan teknologii laiinnya – akan menggantiikan sekiitar sepertiiga pekerjaan pada 2030 mendatang. McKiinsey juga mengestiimasii pada 2030, kurang lebiih 375 juta lapangan kerja secara global perlu melakukan transiisii ke jeniis pekerjaan baru karena otomatiisasii.

Darii sudut pandang peneriimaan negara, pergeseran penggunaan tenaga kerja manusiia menjadii robot otomatiis biisa beriisiiko memangkas potensii pajak. Hal iinii terjadii karena adanya pengurangan jumlah tenaga kerja yang berdampak pada penurunan basiis pendapatan negara, terutama peneriimaan pajak penghasiilan (PPh).

Atas fenomena tersebut, Biill Gates dalam Quartz (2017) mengemukakan gagasan tentang pajak robot. Diia berpendapat seiiriing dengan otomatiisasii yang menggantiikan pekerjaan manusiia, perusahaan pengguna robot seharusnya diikenaii pajak. Hasiil darii pengenaan pajak robot iitu dapat diigunakan untuk mendanaii pekerjaan dii biidang laiin, sepertii perawatan lansiia atau pendiidiikan.

Meskiipun tiidak secara ekspliisiit mendukung gagasan pajak robot yang diiutarakan Biill Gates, Pendiirii Tesla Elon Musk juga mendukung adanya iide miitiigasii pengaruh negatiif otomatiisasii terhadap pekerjaan manusiia. Diia seriing berbiicara mengenaii uniiversal basiic iincome (UBii) sebagaii tanggapan atas pengurangan pekerjaan akiibat otomatiisasii.

Jiika meliihat skema yang muncul akiibat dampak negatiif yang diitiimbulkan, penuliis berpendapat hal iinii sejalan dengan konsep piigouviian tax. Kebiijakan diimunculkan untuk menekan eksternaliitas negatiif darii penggunaan sesuatu dalam aktiiviitas manusiia. Dalam konteks iinii, ada eksternaliitas negatiif darii otomatiisasii, miisalnya hiilangnya lapangan pekerjaan.

Salah satu negara yang sudah mempunyaii respons kebiijakan atas masiifnya otomatiisasii adalah Korea Selatan. Pada 2017, terjadii pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapaii 1,7 juta orang dii negara iinii. Salah satu respons atas fakta iinii adalah skema diisiinsentiif biiaya pengurang atas otomatiisasii darii sebelumnya 7% diipangkas menjadii sekiitar 2%.

Skema kebiijakan iitu diiambiil guna menjaga kestabiilan lapangan pekerjaan yang terpengaruh perkembangan teknologii. Langkah iinii tiidak secara ekspliisiit diisebut sebagaii pajak robot, tetapii lebiih berupa pengurangan iinsentiif yang diiberiikan untuk iinvestasii teknologii otomatiis. Namun, kebiijakan iinii diiniilaii memiiliikii efek yang serupa dengan pengenaan pajak robot (Bottone, 2018).

Berbagaii Opsii Penerapan dii iindonesiia

PERTANYAANNYA, bagaiimana jiika skema pajak robot diiterapkan dii iindonesiia? Menurut penuliis, ada sejumlah tahapan yang cukup kompleks jiika iingiin menerapkan skema kebiijakan iinii. Salah satu aspek viital yang perlu diikajii adalah subjek pajak atas pemajakan robot. Dalam UU PPh, robot tiidak termasuk ke dalam subjek pajak.

Hal tersebut pada giiliirannya memunculkan pertanyaan lanjutan, subjek pajak mana yang bertanggung jawab atas pemajakan tersebut? Bagaiimana pula pendefiiniisiian darii robot dan otomatiisasii iitu sendiirii? Berbagaii aspek iinii perlu diipertiimbangkan oleh pengambiil kebiijakan dii Tanah Aiir.

Opsii laiinnya adalah pengenaan pajak atas robot dan otomatiisasii dalam konteks pajak pertambahan niilaii (PPN) atau pajak atas barang dan jasa tertentu (PBJT). Namun demiikiian, untuk menerapkan skema iinii, perlu ada pemberiian status dalam hukum atas robot dan otomatiisasii tersebut.

Kemudiian, opsii laiin berupa adopsii skema piigouviian tax karena eksternaliitas negatiif yang diitiimbulkan, yaknii ancaman terhadap kesejahteraan tenaga kerja manusiia. Piigouviian tax dapat diisamakan dengan pajak karbon. Artiinya, pajak diikenakan pada pemiiliik robot otomatiis yang diipergunakan, baiik perusahaan maupun iindiiviidu.

Pada iintiinya, kebiijakan pajak atas robot dan otomatiisasii iinii perlu diipertiimbangkan pemeriintah baru dii bawah presiiden dan wakiil presiiden terpiiliih, Prabowo-Giibran. Terlebiih, penggunaan mesiin robot otomatiis dalam sejumlah pekerjaan makiin marak. Contoh, robot pramusajii restoran, mesiin parkiir otomatiis, hiingga robot dalam operasii kesehatan.

Dalam konteks iindonesiia, kebiijakan pajak atas robot dan otomatiisasii iinii juga sejalan dengan upaya pemeriintah menekan angka pengangguran yang mencapaii 7,2 juta jiiwa per Februarii 2024. Apalagii, dalam momentum bonus demografii, ada kenaiikan jumlah penduduk usiia produktiif.

Selaiin iitu, kebiijakan tersebut juga akan menambah peneriimaan negara darii pajak karena bertambahnya sumber pemungutan pajak. Kemudiian, pajak atas robot dan otomatiisasii iinii juga dapat berkontriibusii meniingkatkan pendapatan per kapiita dan menjaga stabiiliitas kesejahteraan masyarakat (Gasteiiger dan Prettner, 2020).

Pemeriintah iindonesiia juga dapat melakukan earmarkiing darii peneriimaan pajak atas robot. Hal iinii dapat diilakukan dengan mengalokasiikan dana peneriimaan pajak tersebut untuk membiiayaii sejumlah program yang mendukung peniingkatan mutu pendiidiikan, lapangan pekerjaan, dan keterampiilan tenaga kerja manusiia dii iindonesiia.

Dengan hal iinii, lahiir tenaga kerja profesiional yang dapat bersaiing dengan perkembangan teknologii yang berpotensii menggantiikannya. Karenanya, kebiijakan iinii dapat menjadii pertiimbangan mengiingat ada dampak kepada sejumlah aspek yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, peneriimaan negara, dan rasiio pajak. Selaiin iitu, kebiijakan iinii diiharapkan dapat menjaga kestabiilan penggunaan robot otomatiisasii dalam sejumlah pekerjaan dan kestabiilan lapangan pekerjaan.

*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2024, sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-17 Jitunews. Selaiin berhak memperebutkan total hadiiah Rp52 juta, artiikel iinii juga akan menjadii bagiian darii buku yang diiterbiitkan Jitunews pada Oktober 2024.