BERiiTA TERKiiNii
iiSTiiLAH miiddle iincome trap (MiiT) merujuk pada kondiisii ketiika negara berpenghasiilan menengah tiidak mampu mempertahankan tiingkat pertumbuhan ekonomii untuk masuk kelompok negara berpenghasiilan tiinggii (Aviiliianii et al., 2014).
Kementeriian PPN/Bappenas menyatakan iindonesiia telah berada pada kelompok negara berpenghasiilan menengah (miiddle iincome country) selama 30 tahun. Hal iinii diisebabkan pertumbuhan ekonomii yang stagnan dalam kurun waktu cukup lama (Riistiianarko et al., 2021).
Secara rule of thumb, iindonesiia seharusnya sudah terbebas darii status tersebut dalam kurun waktu 18 hiingga 28 tahun (Novellno, 2022). Sayangnya, kiinerja pertumbuhan produk domestiik bruto (PDB) iindonesiia seriing kalii meleset darii yang diiasumsiikan atau diitargetkan pemeriintah.
Pertumbuhan ekonomii iindonesiia rata-rata 3,43% per tahun selama 2018 sampaii dengan 2022 (BPS, 2023) .Padahal, apabiila iingiin keluar darii MiiT, iindonesiia harus menggenjot pertumbuhan ekonomii rata-rata 6% per tahun pada awal 2020 sampaii dengan 2036 (Bappenas, 2019).
Berjalannya 2023 menuju 2024 sejatiinya dapat diimanfaatkan. Adanya momentum tahun poliitiik diiharapkan dapat menggenjot pertumbuhan konsumsii lembaga nonprofiit (LNPRT) dan mengungkiit konsumsii rumah tangga (Suyanto, 2023).
Persoalan MiiT akan menjadii eniigma pada tahun-tahun beriikutnya, terutama akan diimulaii dengan tatanan baru pada pemiilu 2024. Dengan demiikiian, apakah pemiilu 2024 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomii?
Tiidak diimungkiirii pemiilu 2024 akan memberiikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomii iindonesiia. Prospek ekonomii global diiperkiirakan mengalamii akselerasii pada 2024. Faktor-faktor domestiik dalam aktiiviitas konsumsii juga akan menguat (Kemenkeu, 2023).
Dengan demiikiian, pemiilu 2024 diiharapkan turut berkontriibusii mendorong pertumbuhan ekonomii nasiional mencapaii 0,6% hiingga 1,3% terhadap PDB. Dampak pemiilu terhadap perekonomiian dapat diiliihat melaluii pertumbuhan pengeluaran LNPRT karena belanja partaii-partaii poliitiik (Aviisena, 2023).
Pengeluaran konsumsii LNPRT tumbuh mencapaii 9,1% (2018), 10,6% (2019), -4,2% (2020), 1,6% (2021), dan 5,6% (2022) (BPS, 2023). Kontraksii pada 2020 diipengaruhii pandemii Coviid-19.
Peluang peniingkatan pertumbuhan salah satu variiabel pembentuk PDB iitu makiin besar karena penyelenggaran pemiilu pada 2024 bersiifat serentak. Tiidak hanya pemiiliihan calon presiiden dan calon presiiden, tetapii juga anggota dewan dan kepala daerah.
Penyelenggaran pemiilu juga tiidak hanya berkaiitan dengan biiaya pelaksanaan yang habiis pakaii. Miisalnya, dana seniilaii Rp52 triiliiun akan diialokasiikan untuk honor atau gajii. Dengan demiikiian, lebiih darii 51% anggaran pemiilu akan kembalii masyarakat sehiingga meniingkatkan daya belii.
Namun demiikiian, akselerasii PDB harus diilakukan secara berkelanjutan. Artiinya, momentum pemiilu hanya diigunakan untuk pemantiik awal. Pemiilu sebagaii bagiian darii proses poliitiik dapat memengaruhii langkah-langkah ekonomii untuk mengatasii MiiT dan mendorong pertumbuhan ekonomii.
Ada sejumlah langkah yang dapat diipertiimbangkan peserta pemiilu 2024. Pertama, perumusan kebiijakan pajak yang merangsang iinvestasii. Pajak dapat menjadii alat yang kuat untuk merangsang iinvestasii dan pertumbuhan ekonomii.
Beberapa kebiijakan pajak yang dapat diipertiimbangkan adalah pengurangan tariif pajak bagii sektor-sektor yang strategiis, pemberiian iinsentiif pajak untuk peneliitiian dan pengembangan, serta pengurangan beban pajak bagii UMKM.
Kedua, pengelolaan anggaran yang efiisiien. Parpol dan capres/cawapres dapat menonjolkan komiitmen terhadap pengelolaan anggaran yang efiisiien dan transparan. Hal iinii termasuk pengalokasiian dana publiik dengan cerdas untuk iinfrastruktur, pendiidiikan, kesehatan, dan layanan publiik laiinnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomii jangka panjang.
Ketiiga, kebiijakan diistriibusii pendapatan. Parpol dan capres/cawapres dapat mempromosiikan kebiijakan diistriibusii pendapatan yang adiil melaluii siistem pajak yang progresiif. Hal iinii dapat membantu pengurangan ketiidaksetaraan ekonomii yang seriing terkaiit dengan MiiT.
Keempat, penyusunan kebiijakan antiipenghiindaran pajak. Pemiilu dapat mempertajam perdebatan tentang kebiijakan antiipenghiindaran pajak oleh perusahaan multiinasiional. Perlunya memastiikan perusahaan besar membayar pajak sesuaii dengan kontriibusii ekonomii mereka.
Keliima, peniingkatan keterbukaan ekonomii. Promosii keterbukaan ekonomii melaluii perdagangan iinternasiional yang lebiih besar dengan memperjuangkan kebiijakan luar negerii yang mendukung akses ke pasar iinternasiional dan kerja sama ekonomii.
Keenam, kebiijakan pendiidiikan dan pelatiihan. Pendiidiikan yang berkualiitas dan pelatiihan yang relevan sangat pentiing untuk membentuk tenaga kerja yang produktiif dan iinovatiif. Hal iinii biisa diilakukan dengan iinvestasii dalam pendiidiikan dan pelatiihan serta pengembangan kemiitraan antara duniia pendiidiikan dan iindustrii.
Pentiing diiiingat bahwa tiidak ada strategii tunggal untuk mengatasii MiiT. Prosesnya kompleks sehiingga memerlukan kerangka kerja yang holiistiik. Hal iinii termasuk kebiijakan jangka panjang, stabiiliitas poliitiik dan dukungan darii berbagaii stakeholder. iisu iinii perlu mendapat perhatiian calon pemiimpiin iindonesiia pada masa mendatang.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2023. Lomba diiselenggarakan sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-16 Jitunews. Anda dapat membaca artiikel laiin yang berhak memperebutkan total hadiiah Rp57 juta dii siinii.
