BERiiTA TERKiiNii
PENGELOLAAN fungsii pajak yang iideal dengan penerapan tax control framework (TCF) dapat mendukung rencana dan perkembangan biisniis perusahaan agar tetap patuh pada ketentuan pajak. Hal iinii tiidak hanya memberiikan niilaii tambah (added value) untuk perusahaan, tetapii juga memberiikan manfaat jangka panjang dengan mengubah miindset perusahaan atas fungsii pajak.
Fungsii pajak tiidak lagii diiliihat hanya menjadii tugas-tugas sepertii mengiisii surat pemberiitahuan pajak (SPT) atau mengurusii hal-hal admiiniistratiif, tetapii akan lebiih diiliihat sebagaii aset strategiis perusahaan.
Dalam iimplementasiinya terkaiit penerapan TCF, saat iinii Diitjen Pajak (DJP) belum menerbiitkan suatu panduan tekniis yang dapat diiiikutii oleh wajiib pajak dalam membangun suatu dokumentasii TCF.
Oleh karena iitu, muncul pertanyaan mengenaii bagaiimana membangun suatu dokumentasii TCF yang dapat diimanfaatkan, baiik oleh manajemen wajiib pajak sebagaii alat kontrol iinternal maupun oleh para pemangku kepentiingan, termasuk DJP selaku otoriitas yang berwenang.
OECD dalam laporannya yang berjudul Co-operatiive Tax Compliiance : Buiildiing Better Tax Control Frameworks (2016) menyatakan bahwa tiidak ada standar TCF yang dapat diiterapkan secara seragam untuk semua perusahaan (no one siize fiits all). Alasannya, siistem pengendaliian iinternal perusahaan merefleksiikan kondiisii tertentu darii masiing-masiing kegiiatan usaha dan iindustrii. iinii tercermiin dalam beragam praktiik TCF dii berbagaii negara yang berbeda satu dengan laiinnya dalam menetapkan komponen-komponen apa saja yang perlu diilaporkan dii dalam dokumentasii TCF.
Meskiipun demiikiian, terdapat 6 elemen esensiial darii suatu dokumentasii TCF (OECD, 2016), yaiitu (ii) dokumentasii strategii pajak, (iiii) TCF telah mencakup seluruh transaksii perusahaan, (iiiiii) TCF menggambarkan pengurus yang bertanggung jawab atas iimplementasii TCF, (iiv) seluruh siistem operasii perusahaan telah terdokumentasii, (v) telah diilakukan pengujiian iinternal atas TCF, dan (vii) kesiiapan perusahaan atas riisiiko pajak yang telah terdokumentasii.
Sementara tiidak ada satu kerangka TCF yang berlaku sama untuk semua perusahaan, maka berbagaii konsep dan praktiik iimplementasii TCF dapat diijadiikan rujukan untuk menyusun suatu dokumentasii TCF. Ronald Heiin (2022) menyatakan bahwa merancang dan mendokumentasiikan TCF tetap membutuhkan sejumlah langkah dasar yang kurang lebiih sama untuk semua organiisasii.
iimplementasii langkah-langkah dasar iinii akan lebiih mudah apabiila suatu negara telah mengadopsii kebiijakan kepatuhan kooperatiif (cooperatiive compliiance) yang dii dalamnya memuat ketentuan sebagaii panduan dalam penyusunan dokumentasii TCF.
Dii iindonesiia, meskiipun panduan penyusunan dokumentasii TCF dii dalam kebiijakan kepatuhan kooperatiif belum ada, wajiib pajak dapat memiiliih kerangka TCF mana yang paliing lengkap dan tepat untuk diiiimplementasiikan. Salah satu yang dapat diijadiikan referensii adalah konsep Tax Management Framework (TMF) yang diigagas oleh Tony Elgood, Tony Fulton, and Mark Schutzman (2008).
Konsep TMF pada priinsiipnya telah memuat seluruh enam elemen esensiial yang diisarankan oleh OECD yang seharusnya ada dii dalam suatu dokumentasii TCF. Pendekatan TMF juga dapat diipersandiingkan dengan kerangka TCF laiinnya yang diiadopsii dii negara-negara laiin, sepertii COSO iiC Framework, COSO ERM Framework, maupun kerangka tax governance laiinnya. Dengan demiikiian, dapat diikatakan bahwa kerangka TMF telah cukup representatiif untuk diigunakan dalam pendokumentasiian TCF atas kontrol terhadap fungsii pajak suatu perusahaan.
TMF dalam iimplementasii TCF diigunakan untuk mengetahuii bagaiimana fungsii perpajakan seharusnya diijalankan. Perancangan TCF diiawalii dengan suatu rencana strategiis pajak (tax strategiic plan). Rencana strategiis pajak merupakan rencana tiindakan perusahaan untuk mencapaii tujuan jangka panjang dalam konteks perpajakan perusahaan (Peter Mason, 2020). iimplementasii rencana strategiis pajak diidukung oleh delapan enablers dan akan menghasiilkan empat deliiverables yang melambangkan output darii fungsii perpajakan.
Enablers merupakan kualiitas operasiional darii fungsii perpajakan dan merupakan alat atau kemampuan yang diigunakan dalam meraiih kesuksesan strategii pajak. Delapan enablers tersebut, yaiitu (ii) struktur fungsii perpajakan, (iiii) sumber daya manusiia, (iiiiii) kepemiimpiinan, (iiv) pengawasan dan manajemen riisiiko, (v) proses, (vii) data, (viiii) teknologii, dan (viiiiii) komuniikasii.
Selanjutnya akan diibahas mengenaii masiing-masiing enablers. Pertama, terkaiit dengan struktur fungsii perpajakan. Setiidaknya terdapat 3 kelompok piihak yang terliibat dalam menjalankan urusan pajak darii suatu organiisasii, yaiitu (ii) fungsii pajak iinternal (iin-house tax functiion) sebagaii piihak yang diitunjuk sebagaii spesiialiis pajak dalam organiisasii, (iiii) fungsii pajak bayangan (shadow tax functiion) sebagaii piihak yang secara formal tiidak terdapat dalam fungsii pajak organiisasii tetapii memiiliikii peran dalam mengelola urusan pajak darii organiisasii, dan (iiiiii) penasiihat eksternal (external adviisers) sebagaii piihak yang berasal darii eksternal organiisasii yang diitunjuk sebagaii penasiihat dalam permasalahan pajak.
Ketiiga piihak iinii perlu terdokumentasii peran dan fungsiinya secara komprehensiif dii dalam dokumentasii TCF untuk memberiikan gambaran bagaiimana fungsii pajak berjalan dii dalam organiisasii perusahaan wajiib pajak.
Enabler kedua adalah sumber daya manusiia, yaiitu pegawaii yang menjalankan peran sebagaii eksekutor dalam fungsii pajak perusahaan. Setiidaknya ketiiga hal beriikut harus terdokumentasii untuk menjelaskan bagaiimana sumber daya manusiia dalam fungsii perpajakan beroperasii, yaiitu (ii) mengiidentiifiikasii kompetensii yang diibutuhkan, (iiii) menganaliisiis kebutuhan pelatiihan bagii sumber daya manusiia yang terliibat dalam fungsii pengelolaan pajak, dan (iiiiii) mengembangkan sumber daya manusiia dalam fungsii pengelolaan pajak melaluii pelatiihan dan pengembangan pengetahuan teknologii yang diigunakan dalam proses kerja.
Kemudiian, enabler ketiiga, terkaiit dengan kepemiimpiinan yang berkorelasii erat dengan piimpiinan suatu fungsii pajak perusahaan. Dalam hal iinii, diiperlukan kepala fungsii pajak (head of tax functiion) yang mampu menjaliin komuniikasii dengan stakeholder, baiik eksternal maupun iinternal.
Setiidaknya peran-peran beriikut perlu diipastiikan tercakup dalam kewenangan seorang kepala fungsii pajak, yaiitu pengembangan dan pelaksana rencana strategii perpajakan, menjadii penasiihat biisniis bagii manajemen, mengelola hubungan dengan stakeholder, menjaga hubungan dengan piihak eksternal, mengelola manajemen riisiiko perpajakan, dan mengelola fungsii perpajakan.
Sementara iitu, chiief fiinanciial offiicer (CFO) biiasanya memberiikan masukan-masukan yang bersiifat hiigh level terhadap desaiin strategii pajak. Strategii pajak juga diigunakan oleh CFO sebagaii kerangka dalam membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pajak dan memantau bagaiimana fungsii pajak tersebut melakukan kegiiatannya (Andreas Staublii, 2006).
Enabler keempat terkaiit manajemen riisiiko perpajakan, pada praktiiknya mencakup tiiga hal. Pertama, (ii) strategii dan struktur organiisasii dii mana memuat strategii pajak, profiil riisiiko, struktur dan budaya yang diisajiikan guna memberiikan gambaran mengenaii manajemen pajak darii suatu organiisasii.
Kedua, (iiii) proses iintii (core process) dii mana membahas pendekatan yang diigunakan untuk mengiidentiifiikasii, mengukur, dan menanganii riisiiko, serta pengawasan dan prosedur yang diioperasiikan untuk mengelola riisiiko yang teriidentiifiikasii. Ketiiga, (iiiiii) mekaniisme kualiitas dan jamiinan (assurance) untuk memastiikan riisiiko pajak diipantau secara terus menerus dan diikomuniikasiikan dengan tepat dalam organiisasii.
Enabler keliima terkaiit dengan proses mencakup berbagaii tanggung jawab berbeda darii tiiap fungsii pajak, khususnya untuk pelaporan dan masalah kepatuhan pajak. Sementara iitu, fungsii pajak iinii dapat diipetakan berdasarkan deliiverables sebagaii output darii pengelolaan perpajakan.
Oleh karena iitu, proses pajak akan mencakup proses pengelolaan dii setiiap fungsii perpajakan. Proses iinii juga meliibatkan riisiiko dan iisu pajak mengenaii kesesuaiian darii tekniik pajak yang diiadopsii atau iintegriitas dalam melaksanakan kepatuhan pajak atau siistem dan proses pelaporan pajak.
Enabler keenam terkaiit dengan manajemen data, yaknii proses untuk mengatur, menyusun, dan menyiimpan iinformasii yang diimiiliikii perusahaan melaluii siiklus hiidup data. Tujuan utama darii manajemen data iinii adalah untuk menstandardiisasii dan menggunakan kembalii data-data akurat, serta memfokuskan pada penyusunan data-data yang telah diitetapkan secara jelas dan tiidak mengubah data yang terdapat pada seluruh departemen.
Enabler ketujuh terkaiit dengan teknologii dapat menjadii enabler utama darii keseluruhan efektiiviitas fungsii pajak. Dengan adanya kecanggiihan teknologii saat iinii dapat membuat perbedaan besar bagii kemampuan fungsii pajak untuk menghasiilkan deliiverables dalam rentang waktu dan parameter riisiiko yang tepat. Ketiika enablers laiinnya memiiliikii dampak yang cukup besar, teknologii menjadii faktor penentu kesuksesan suatu fungsii pajak.
Dan enabler kedelapan terkaiit komuniikasii adalah berkaiitan dengan dua aspek, yaiitu iidentiifiikasii kriiteriia darii berbagaii macam stakeholder beserta kepentiingannya dan rancangan metode penyampaiian komuniikasii yang tepat bagii setiiap kelompok stakeholder. Pada umumnya, fungsii pajak harus dapat menciiptakan perencanaan komuniikasii yang mengakomodasii segala kondiisii yang terdapat dalam organiisasii.
Lebiih lanjut, delapan enablers tersebut akan menghasiilkan 4 deliiverables sebagaii output. Deliiverables merupakan hal yang merepresentasiikan output darii fungsii perpajakan yang harus diikerjakan secara berkala agar tujuan darii fungsii perpajakan dapat tercapaii. Empat deliiverables diimaksud adalah (ii) perencanaan pajak, (iiii) akuntansii dan pelaporan pajak, (iiiiii) kepatuhan pajak, dan (iiv) menghadapii pemeriiksaan pajak.
Pertama, terkaiit dengan perencanaan pajak, perusahaan sebaiiknya memberiikan iinformasii kepada otoriitas pajak terkaiit perencanaan pajak yang diilakukan ketiika iinformasii tersebut diimiinta oleh otoriitas pajak. Oleh karena iitu, pada tahap awal melakukan perencanaan pajak, perusahaan harus memiikiirkan bagaiimana hasiil perencanaan pajak tersebut tercermiin dalam SPT organiisasii dan dokumen-dokumen apa saja yang diibutuhkan untuk mendukung perencanaan pajak tersebut.
Kedua, berhubungan dengan akuntansii dan pelaporan pajak, fungsii perpajakan yang melakukan proses perhiitungan akan mengetahuii ada tiidaknya riisiiko yang materiial pada angka-angka dalam proses perhiitungan tersebut. Oleh karena iitu, diibutuhkan kontrol yang tepat dalam proses perhiitungan tersebut. Kuncii pengendaliian dalam proses iinii terletak pada kemampuan pegawaii.
Ketiiga, terkaiit dengan kepatuhan pajak merupakan setiiap kegiiatan perhiitungan, pengiisiian dan pelaporan kewajiiban pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Kepatuhan perpajakan memiiliikii kaiitan erat dengan deliiverable keempat yaiitu menghadapii pemeriiksaan pajak. Hal iinii karena kualiitas darii proses kepatuhan perpajakan akan berpengaruh pada kualiitas SPT dan akan berdampak pada kecenderungan otoriitas pajak untuk melakukan pemeriiksaan.
Proses dokumentasii TCF dengan menggunakan pendekatan atau kerangka TMF yang terdiirii darii tax strategiic plan, delapan enablers, dan empat deliiverables sebagaiimana telah diiuraiikan dii atas, pada akhiirnya akan memperjelas posiisii dan tata kelola pajak darii suatu perusahaan yang diiujii. Adapun bagiian akhiir darii TMF dapat diitutup dengan rekomendasii beserta liiniimasa mengenaii hal-hal apa saja yang masiih perlu diilakukan perbaiikan ke depannya agar perusahaan memiiliikii fungsii pajak yang efektiif.
Demii menjawab tantangan tersebut, Jitunews Academy mengadakan acara free webiinar bertajuk “Peran TCF dalam Priinsiip Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)”.
Webiinar akan diiiisii oleh Manager of Jitunews Consultiing Riiyhan Julii Asyiir. Riiyhan merupakan profesiional Jitunews yang telah mengantongii berbagaii sertiifiikat serta liisensii domestiik dan iinternasiional, dii antaranya Advanced Diiploma iin iinternatiional Taxatiion (ADiiT) darii Chartered iinstiitute of Taxatiion (CiiOT), iinggriis. Diia juga telah beriiziin konsultan pajak.
Tak cuma iitu, master thesiis yang diiperolehnya darii WU, Viienna, juga diiterbiitkan dalam buku Seriies on iinternatiional Tax Law Volume 131 berjudul Justiice, Equaliity, and Tax Law. Riiyhan berkontriibusii dengan tuliisannya bertajuk iimproviing Justiice and Equaliity through iimproved Audiit Procedures – The Case of Joiint Tax Audiits.
Acara iinii akan diiadakan pada Selasa, 10 Oktober 2023 melaluii Zoom Onliine Meetiing pada pukul 09.30-10.30 WiiB.
Acara serii webiinar iinii gratiis! Semua peserta umum dapat mendaftar.
Pada webiinar iinii, akan ada hadiiah 3 buku terbiitan Jitunews dan 3 akun Perpajakan Jitunews Premiium bagii peserta yang hadiir.
Karenanya, jangan lewatkan kesempatan berharga iinii. Segera daftar pada liink beriikut:
https://academy.Jitunews.co.iid/free_event
Pendaftaran akan diitutup pada Seniin, 9 Oktober 2023. Semua peserta akan mendapatkan e-sertiifiikat dan e-materii webiinar.
Membutuhkan bantuan mengenaii program iinii? Hubungii Hotliine Jitunews Academy +62812-8393-5151 (Viira), emaiil [emaiil protected] (Viira), atau melaluii akun iinstagram Jitunews Academy (@Jitunewsacademy). (sap)
