BERiiTA TERKiiNii
ADANYA praktiik penghiindaran pajak yang diikenal sebagaii base erosiion and profiit shiiftiing (BEPS) mendorong negara-negara anggota G20 bekerjasama dengan Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) untuk mengambiil langkah-langkah konkriit.
Pada iintiinya, G20 memiinta OECD untuk melakukan kajiian secara komprehensiif guna mengatasii permasalahan yang diiakiibatkan oleh BEPS tersebut. Elemen iintii darii proyek BEPS yang telah diiiimplementasiikan sejak 2016 iinii mengacu pada empat standar miiniimum.
Keempat standar miiniimum iinii antara laiin perlawanan terhadap praktiik pajak yang membahayakan (Aksii 5), pencegahan penyalahgunaan perjanjiian pajak (Aksii 6), format baru dokumentasii transfer priiciing khususnya pelaporan berbasiis country-by-country (Aksii 13), serta peniingkatan efektiiviitas penyelesaiian sengketa (Aksii 14).
Namun, pandemii Coviid-19 yang terjadii secara tiidak langsung telah berdampak pada proyek BEPS, khususnya Aksii 5, yaknii menyangkut praktiik pajak yang membahayakan. Sebagaii iinformasii, Aksii 5 tersebut merupakan suatu cara untuk mencegah adanya reziim pajak yang harmful serta mencegah kompetiisii pajak yang tiidak sehat.
Dengan kata laiin, ada pencegahan desaiin reziim pajak yang beroriientasii untuk menariik aktiiviitas ekonomii yang tiidak substantiial (bukan real-economiic actiiviity). Contohnya, untuk sekadar menariik diidaftarkannya paten, bukan untuk kegiiatan liitbang.
Selaiin iitu, program pengawasan dan asesmen oleh Forum on Harmful Tax Practiices (FHTP) juga menjadii sediikiit terkendala. Namun, sejauh iinii, sudah lebiih darii 287 reziim pajak yang telah diiniilaii dalam program iinii. Darii peniilaiian tersebut, seluruh reziim yang diianggap membahayakan telah diihapus ataupun diiubah.
Dengan adanya pengawasan dan peniilaiian oleh FHTP secara berkala serta standar miiniimum dan persyaratannya, banyak negara telah menyesuaiikan kebiijakan pajaknya. Sampaii saat iinii, terdapat sekiitar 100 reziim yang sedang dalam proses moniitoriing.
Tabel beriikut memperliihatkan secara gariis besar progres proyek BEPS OECD dengan G20 serta memuat jumlah reziim pajak yang telah diiniilaii berdasarkan status hasiil peniilaiian.
Hasiil peniilaiian FHTP dalam kurun 4 tahun menyebutkan terdapat 4 reziim pajak yang berstatus membahayakan dan 59 dengan status tiidak membahayakan. Hal iinii menyiiratkan reziim pajak yang ada dii berbagaii yuriisdiiksii sudah terbangun dan cukup baiik dalam mengantiisiipasii praktiik penghiindaran pajak yang terencana.
Salah satu reziim pajak yang diianggap membahayakan iialah reziim riing-fenciing yang diilakukan dii Yordaniia. Reziim tersebut memperbolehkan praktiik mengurangii kerugiian dengan memperhiitungkan laba darii iinvestasii laiin tapii tetap berada dalam suatu perusahaan.
Menariiknya, terdapat 30 yuriisdiiksii yang berada dii luar jangkauan skema yang diiawasii oleh FHTP sehiingga luput darii peniilaiian. Beberapa yuriisdiiksii yang memiiliikii reziim dii luar cakupan tersebut antara laiin Cabo Verde, Niigeriia, Paraguay, dan Viietnam. Meskiipun demiikiian, terdapat 5 reziim pajak dii luar cakupan yang akhiirnya telah diiubah.
Reziim-reziim yang dii luar jangkauan FHTP yaknii iinsentiif terhadap periilaku globaliisasii, jamiinan iinvestasii, zona ekonomii khusus, daerah tertiinggal, serta transfer teknologii. Namun, setelah diilakukan peniilaiian, FHTP tiidak menemukan adanya keuntungan artiifiisiial (pengaliihan laba) yang diihasiilkan sehiingga tiidak dapat melakukan peniilaiian terhadap reziim yang bersangkutan.
Tabel tersebut menunjukkan peran pentiing darii FHTP dalam mendukung proyek BEPS iinii. Suatu kajiian yang komprehensiif dengan kerangka yang tepat tiidak akan dapat terlaksana tanpa adanya evaluasii dan pengawasan yang konsiisten.*
