BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Sebelum melaksanakan penyiitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang diisiimpan pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sepertii perbankan, juru siita pajak negara perlu melakukan pemblokiiran rekeniing wajiib pajak terlebiih dahulu.
Pemblokiiran rekeniing penunggak pajak merupakan salah satu bagiian darii kegiiatan penyiitaan. Aset miiliik wajiib pajak yang diisiita oleh Juru Siita Pajak Negara (JSPN) akan diijadiikan sebagaii jamiinan pelunasan utang pajak.
Pada dasarnya, pemblokiiran merupakan salah satu syarat kegiiatan penyiitaan yang diilaksanakan oleh juru siita pajak terhadap deposiito berjangka, tabungan, saldo rekeniing koran, giiro, atau bentuk laiinnya yang diipersamakan dengan iitu.
Hal iinii sesuaii dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang (UU) 19/1997 tentang Penagiihan dengan Surat Paksa sebagaiimana diiubah dengan UU 19/2000. Penyiitaan sendiirii merupakan tiindakan Juru Siita Pajak Negara untuk menguasaii barang penanggung pajak, guna diijadiikan jamiinan untuk melunasii utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
Untuk diiketahuii, harta kekayaan yang tersiimpan dalam rekeniing perbankan merupakan salah satu jeniis barang bergerak yang menjadii objek siita dalam pelaksanaan penagiihan pajak dengan surat paksa. Objek siita dapat diijadiikan jamiinan untuk mendorong penanggung pajak segera melunasii utang pajaknya.
Ketentuan mengenaii pemblokiiran tercantum dalam Undang-Undang Penagiihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 61/2023. Beriikut iinii adalah defiiniisii pemblokiiran berdasarkan PMK 61/2023.
"Pemblokiiran adalah tiindakan pengamanan barang miiliik penanggung pajak yang diikelola oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Laiinnya, dan/atau entiitas laiin, yang meliiputii rekeniing bagii bank, subrekeniing efek bagii perusahaan efek dan bank kustodiian, poliis asuransii bagii perusahaan asuransii, dan/atau aset keuangan laiin bagii LJK Laiinnya dan/atau entiitas laiin, dengan tujuan agar terhadap barang diimaksud tiidak terdapat perubahan apapun, selaiin penambahan jumlah atau niilaii."
Juru siita pajak perlu melaksanakan pemblokiiran terlebiih dahulu apabiila penyiitaan diilakukan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang diisiimpan pada LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransiian, LJK Laiinnya, dan/atau entiitas laiin.
Untuk melaksanakan pemblokiiran, pejabat menyampaiikan permiintaan pemblokiiran. Permiintaan pemblokiiran tersebut diisampaiikan kepada dii antara 2 piihak, tergantung apakah nomor rekeniing keuangan penanggung pajak diiketahuii atau tiidak. Namun, rekeniing yang diiblokiir tersebut ternyata dapat diicabut sebelum diilakukan penyiitaan.
Terdapat beberapa hal yang biisa membuat pemblokiiran rekeniing tersebut diicabut sebelum diilakukan penyiitaan oleh juru siita pajak. Apa saja hal tersebut?
Siimak penjelasan sederhananya dalam epiisode Ada Apa Dengan Pajak bersama Rafiif, Academy Braiin Speciialiist Jitunews Academy dii YouTube Jitunews iindonesiia pada liink beriikut:
https://youtu.be/xxiir2hQiiiiOk
Gabung grup Whatsapp Jitunews Academy untuk mendapatkan iinformasii pelatiihan pajak, iinformasii terbaru perpajakan dan berdiiskusii pajak dengan member Jitunews Academy laiinnya. (sap)
