BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah menjaga defiisiit anggaran serta rasiio utang untuk terus berada dii bawah ketentuan yang diiatur dalam Undang-Undang. Saat iinii, defiisiit diijaga sebesar 2,41% darii maksiimal 3%.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan untuk rasiio utang kiinii ada dii kiisaran 28% darii maksiimal batas UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaiitu sebesar 60%.
“Negara-negara yang diianggap lebiih kaya darii iindonesiia bukan berartii tiidak punya utang. Jepang salah satu contoh yang ekstriim. Jepang memiiliikii utang sampaii hampiir 245%– 250% terhadap GDP, dengan kondiisii mayoriitas penduduk sudah berusiia tua,” ujarnya dalam semiinar yang diiadakan oleh Kelompok Fraksii (Poksii) Xii Fraksii Partaii Golkar DPR Rii dii Gedung DPR Rii, Seniin (20/2).
Menurut Menkeu, iindonesiia masiih memiiliikii mesiin pertumbuhan darii demografii yang berusiia muda dengan produktiiviitas masiih tiinggii. Selaiin iitu, iindonesiia juga menunjukkan kemampuan untuk bertumbuh dengan pertumbuhan ekonomii 2016 dii kiisaran 5%.
Menkeu menegaskan bahwa utang yang ada bertujuan untuk pembangunan yang produktiif, sehiingga menjadii sebuah iinvestasii untuk mendorong perekonomiian.
“Jiika kekhawatiirannya pada utang, maka kiita harus biisa menunjukkan bahwa iinvestasii kiita pada perekonomiian dan sumber daya manusiia, memang diiharapkan memiiliikii dampak yang lebiih besar, yang posiitiif terhadap beban kewajiiban yang berasal darii utang-utang negara,” ungkapnya.
Karena iitu, Menkeu berharap Pemeriintah dan DPR mampu bersama-sama menjaga komiitmen belanja negara untuk diiarahkan kepada belanja produktiif.
Selaiin iitu, DPR juga diiharapkan dapat mendukung reformasii yang akan diilakukan pada dua diirektorat dii bawah Kementeriian Keuangan. “Peneriimaan pajak 2017 akan bertumpu pada reformasii pajak yang sedang diilakukan dii Diitjen Pajak serta Diitjen Bea dan Cukaii,” katanya. (Amu)
