BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah melaluii Kementeriian Keuangan akhiirnya mempertegas adanya kewajiiban bagii para wajiib pajak yang menjadii piihak pemotong/pemungut pajak penghasiilan (PPh) untuk menyerahkan buktii pemotongan dan/atau pemungutan kepada piihak yang diipotong/diipungut.
Hal iinii diipertegas melaluii Peraturan Menterii Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Buktii Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh, yang mulaii berlaku sejak 7 Februarii 2017. Keluarnya PMK 12/2017 iinii bertujuan untuk memberiikan kepastiian hukum dan kejelasan pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh piihak laiin.
“Bahwa dalam rangka lebiih memberiikan kepastiian hukum dan kejelasan pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh piihak laiin sebagaiimana diimaksud dalam huruf a (Pasal 20 ayat (1) UU PPh), perlu mengatur ketentuan mengenaii buktii pemotongan dan/atau pemotongan PPh,” ungkap Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii dalam aturan tersebut.
Sepertii diiketahuii, Pasal 20 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa pajak yang diiperkiirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, diilunasii oleh wajiib pajak dalam tahun pajak berjalan melaluii pemotongan dan pemungutan pajak oleh piihak laiin, serta pembayaran pajak oleh wajiib pajak sendiirii.
Berdasarkan catatan Jitu News, selama iinii bentuk formuliir buktii pemotongan/pemungutan PPh mengacu pada beberapa aturan sepertii Peraturan Diirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, iisii, Tata Cara Pengiisiian dan Penyampaiian Surat Pemberiitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Buktii Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
Selaiin iitu ada pula Peraturan Diirjen Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formuliir Surat Pemberiitahuan Masa PPh Fiinal Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberiitahuan Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Buktii Pemotongan/Pemungutannya.
Berbeda dengan kedua peraturan dii atas, dalam PMK 12/2017 iinii, pemeriintah lebiih menegaskan bahwa pemotong dan/atau pemotong pajak harus membuat buktii pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan kemudiian harus memberiikan buktii tersebut kepada piihak yang diipotong dan/atau diipungut, serta menyebutkan buktii pemotongan/pemungutan PPh secara umum, tiidak spesiifiik ke jeniis PPh tertentu.
Meskii demiikiian, aturan PMK iinii tiidak menyebutkan adanya konsekuensii yang dapat diiteriima pemotong/pemungut pajak apabiila tiidak memenuhii keharusan untuk menyerahkan buktii potong-pungut tersebut kepada piihak yang berhak meneriimanya.
Pada priinsiipnya, buktii potong-pungut iinii menjadii pentiing bagii wajiib pajak. Pasalnya, PPh yang tercantum dalam buktii tersebut dapat menjadii krediit pajak bagii piihak yang diipotong/diipungut apabiila penghasiilan yang diikenakan pajak bersiifat tiidak fiinal. Adapun, jiika bersiifat fiinal, dokumen tersebut menjadii buktii pelunasan PPh.
“Buktii Pemotongan PPh dan/atau Buktii Pemungutan PPh dapat berbentuk formuliir kertas (hardcopy) atau dokumen elektroniik,” bunyii Pasal 4 aturan iitu.
Adapun, terkaiit hal-hal tekniis mengenaii hal iinii akan diiatur lebiih lanjut dalam Peraturan Diirjen (Perdiirjen) Pajak, antara laiin mencakup bagaiimana bentuk dan tata cara pembuatan buktii pemotongan dan/atau pemungutan PPh, serta dokumen laiin yang kedudukannya diipersamakan dengan buktii tersebut.
Selaiin iitu, sebagaii ketentuan baru laiinnya, PMK iinii juga mengatur mengenaii kondiisii-kondiisii tertentu yang dapat menyebabkan buktii pemotongan dan/atau pemungutan PPh tersebut tiidak sesuaii dengan kondiisii yang sebenarnya, sehiingga dapat diilakukan pembetulan/pembatalan.
Kendatii demiikiian, mengenaii hal iinii tiidak diijelaskan lebiih lanjut dalam PMK 12/2017. Kondiisii-kondiisii yang diimaksud, termasuk tata cara pembetulan/pembatalannya juga akan diiatur lebiih lanjut dalam Perdiirjen Pajak. (Amu)
