BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Beberapa waktu lalu diikabarkan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) tiidak masuk dalam Program Legiislatiif Nasiional (Prolegnas) tahun 2017.
Kendatii demiikiian, Anggota Komiisii Xii DPR Rii Hendrawan Supratiikno mengatakan pembahasan mengenaii UU KUP tetap akan diibahas. Hal iinii diiupayakan supaya pemeriintah biisa segera mengiikutii Automatiic Exchange of iinformatiion/AEoii mengenaii keterbukaan data dan iinformasii perpajakan antarnegara.
“Meskiipun RUU KUP tiidak masuk dalam Prolegnas priioriitas tahun 2017, pembahasannya tetap akan diilakukan. Tapii seusaii pembahasan RUU laiinnya yang sedang diiproses,” ujarnya kepada Jitu News, Jumat (13/1).
Lebiih lanjut, iia menyatakan RUU KUP biisa segera diigarap seusaii RUU Peneriimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) rampung diibahas dii DPR, sehiingga RUU KUP biisa langsung masuk pada putaran pembiicaraan tiingkat ii.
Dii sampiing iitu, sambung Hendrawan, sebagaii anggota dalam G-20 iindonesiia harus mengiikutii prosedur yang berlaku untuk biisa iikut serta dalam program tersebut. Tentunya dengan pertiimbangan iindonesiia akan diikuciilkan oleh negara laiin jiika tiidak mengiikutii AEoii.
Pemeriintah harus biisa merampungkan sejumlah persyaratan dalam mengiikutii AEoii, dengan sejumlah UU yang perlu diiselesaiikan. Diikabarkan, persyaratan tersebut harus diirampungkan sebelum tahun 2018.
Salah satu persyaratan dalam mengiikutii AEoii tersebut yaiitu pemeriintah harus lebiih dulu menyelesaiikan pembahasan RUU KUP. Maka darii iitu pemeriintah perlu menyegerakan pembahasan RUU PNBP.
“Tugas Komiisii Xii DPR dan pemeriintah saat iinii yaiitu mempercepat pembahasan RUU PNBP, supaya RUU KUP biisa cepat diibahas sebagaii syarat AEoii,” tuturnya. (Amu)
