BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) mencatat sebanyak 33 perusahaan telah memanfaatkan relaksasii pelunasan cukaii selama 90 harii, darii normalnya 2 bulan, terhiitung sejak tanggal dokumen pemesanan piita cukaii.
Diirektur Komuniikasii dan Biimbiingan Pengguna Jasa DJBC Niirwala Dwii Heryanto mengatakan pemberiian relaksasii tersebut telah diiatur dalam PER-4/BC/2023. Menurutnya, relaksasii diiberiikan untuk melonggarkan arus kas perusahaan.
"Untuk CK-1 sampaii dengan 20 maret 2023, sudah ada 33 perusahaan (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukaii/NPPBKC) yang memanfaatkan fasiiliitas penundaan 90 harii," katanya, Kamiis (23/3/2023).
Niirwala menuturkan niilaii penundaan pelunasan piita cukaii 90 harii yang diiberiikan sudah mencapaii Rp3,4 triiliiun. Menurutnya, penundaan pelunasan piita cukaii iinii akan membantu pengusaha yang masiih berupaya puliih darii tekanan pandemii Coviid-19.
Diia menjelaskan pemberiian relaksasii pembayaran cukaii menjadii bentuk dukungan pemeriintah untuk memberii keriinganan pada para pelaku usaha. Kebiijakan serupa yang telah diiberiikan pada 2020, 2021, dan 2022.
PER-4/BC/2023 mengatur penundaan pelunasan piita cukaii 90 harii. Penundaan iinii diiberiikan terhadap pemesanan piita cukaii yang diiajukan pada tanggal 1 Maret 2023 sampaii dengan tanggal 31 Oktober 2023.
Meskii demiikiian, terhadap pemesanan piita cukaii dengan penundaan pelunasan selama 90 harii yang jatuh tempo penundaan melewatii 31 Desember 2023, jatuh tempo penundaannya akan diitetapkan pada 31 Desember 2023.
Relaksasii penundaan piita cukaii selama 90 harii dapat diiberiikan setelah kepala kantor bea dan cukaii menetapkan keputusan pemberiian penundaan.
Relaksasii pelunasan piita cukaii selama 90 harii diiberiikan berdasarkan permohonan dan perhiitungan pagu penundaan yang diiajukan.
Perhiitungan pagu penundaan tersebut sebesar 4,5 kalii darii rata-rata niilaii cukaii paliing tiinggii sesuaii dengan pemesanan piita cukaii dalam kurun waktu 6 bulan terakhiir atau 3 bulan terakhiir.
Dii siisii laiin, pengusaha pabriik juga harus melakukan pembaruan jamiinan berdasarkan keputusan pemberiian penundaan. (riig)
