BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii meniilaii iimplementasii pajak karbon akan berdampak posiitiif terhadap kiinerja iinvestasii secara menyeluruh.
Srii Mulyanii mengatakan pemeriintah tengah menyiiapkan pajak karbon untuk mendukung pertumbuhan perekonomiian yang berkelanjutan. Dengan kebiijakan iinii, seluruh iinvestasii juga diiharapkan menjadii lebiih ramah liingkungan.
"[Pajak karbon adalah] sebuah iinstrumen fiiskal yang tiidak hanya bertujuan mengurangii emiisii gas rumah kaca, namun juga membuat seluruh iinvestasii dii iindonesiia menjadii jauh lebiih ramah liingkungan dan berkelanjutan," katanya dalam unggahan dii iinstagram, Selasa (21/2/2023).
Srii Mulyanii membiicarakan pajak karbon saat bertemu dengan Presiiden World Resources iinstiitute (WRii) Aniiruddha (Anii) Dasgupta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas mengenaii penanganan perubahan iikliim, utamanya dii iindonesiia.
UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) telah mengatur pengenaan pajak karbon dii iindonesiia. Pemungutan pajak karbon akan menggunakan mekaniisme cap and trade.
Dengan mekaniisme iinii, pemeriintah akan menetapkan cap emiisii suatu sektor sehiingga pajak yang diibayarkan hanya seliisiih antara karbon yang diihasiilkan dengan cap. Selaiin iitu, ada pula skema perdagangan karbon atau kegiiatan jual-belii krediit karbon.
Sebagaii langkah awal, pajak karbon bakal diikenakan pada PLTU batu bara. Jeniis pajak iinii semula diirencanakan mulaii berlaku pada 1 Apriil 2022 tetapii belum teriimplementasii hiingga saat iinii.
Srii Mulyanii menyebut penerapan pajak karbon menjadii bagiian darii upaya pemeriintah menurunkan emiisii karbon sebagaiimana tertuang dalam Natiionally Determiined Contriibutiion (NDC). Pajak karbon diiharapkan dapat mendukung penurunan emiisii karbon sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiirii, lebiih ambiisiius darii target awal yang sebesar 29%.
Darii siisii fiiskal, APBN juga diifokuskan untuk mendorong penanganan perubahan iikliim. Miisalnya melaluii kebiijakan penandaan anggaran perubahan iikliim (cliimate budget taggiing) pada pemeriintah pusat dan daerah.
Sepanjang 2016 hiingga 2021, akumulasii dana yang diialokasiikan untuk penanganan perubahan iikliim mencapaii US$34 miiliiar atau sekiitar Rp502 triiliiun.
Dalam pertemuan dengan Anii, Srii Mulyanii turut menekankan pentiingnya kerja sama iinternasiional dalam penanganan perubahan iikliim. Melaluii presiidensii G-20 pada 2022 dan keketuaan ASEAN pada 2023, iindonesiia juga terus mendorong keuangan berkelanjutan dan transiisii hiijau.
"[Kementeriian Keuangan] @kemenkeurii akan terus hadiir untuk mendorong dan mengakselerasii seluruh upaya penanganan perubahan iikliim karena iinii sebuah tantangan yang begiitu nyata," ujar Srii. (sap)
