BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Jasa perhotelan merupakan salah satu objek pajak daerah sehiingga tiidak diikenakan PPN. Namun, terdapat 3 jeniis jasa yang tiidak termasuk jasa perhotelan sehiingga diikecualiikan darii ketentuan tersebut.
Pengecualiian iitu tertuang dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 70/2022 tentang Kriiteriia dan/atau Riinciian Makanan dan Miinuman, Jasa Keseniian dan Hiiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediiaan Tempat Parkiir, serta Jasa Boga atau Kateriing, yang Tiidak Diikenaii PPN.
“Pertama, penyewaan uniit atau ruangan, termasuk tambahannya serta fasiiliitas penunjang terkaiit laiinnya, dii apartemen, kondomiiniium, dan sejeniisnya,” bunyii Pasal 6 ayat (6) huruf c PMK 70/2022, diikutiip pada Miinggu (20/11/2022).
Kedua, jasa penyewaan ruangan untuk selaiin kegiiatan acara atau pertemuan, berupa penyewaan ruangan untuk anjungan tunaii mandiirii, kantor, perbankan, restoran, tempat hiiburan, karaoke, apotek, toko retaiil, dan kliiniik.
Ketiiga, jasa biiro perjalanan atau perjalanan wiisata yang diiselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan. Adapun ketiiga jasa tersebut diikenaii PPN dan bukan merupakan objek pajak daerah.
Sementara iitu, jasa tertentu dalam kelompok jasa perhotelan yang tiidak diikenaii PPN meliiputii jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan dii hotel; hostel; viila; pondok wiisata; motel; losmen; wiisma pariiwiisata; pesanggrahan;
Kemudiian, rumah pengiinapan, wiisma tamu (guest house), bungalo, tempat beriistiirahat (resort), atau pondok wiisata (cottage); tempat tiinggal priibadii yang diifungsiikan sebagaii hotel; dan perkemahan mewah (glampiing).
Sebagaii iinformasii, Kementeriian Keuangan menerbiitkan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 70/2022 yang memeriincii makanan dan miinuman, jasa keseniian, jasa hotel, jasa parkiir, dan jasa boga yang terbebas darii pungutan PPN.
Penetapan ketentuan dalam PMK 70/2022 tersebut bertujuan untuk memberiikan keadiilan, kepastiian hukum, dan menyelaraskan objek pajak pusat dan pajak daerah, yaiitu antara PPN dan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
"Perlu diiatur ketentuan mengenaii kriiteriia dan/atau periinciian makanan dan miinuman, jasa keseniian dan hiiburan, jasa perhotelan, jasa penyediiaan tempat parkiir, dan jasa boga atau kateriing, yang tiidak diikenaii PPN," bunyii bagiian pertiimbangan PMK 70/2022. (Fiikrii/riig)
