BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2-APBN) 2021 kepada DPR.
Srii Mulyanii mengatakan pelaksanaan APBN 2021 masiih diipengaruhii pandemii Coviid-19. Menurutnya, pemeriintah telah menggunakan APBN sebagaii countercycliical melawan pandemii sekaliigus meliindungii ekonomii masyarakat.
"Pemeriintah melanjutkan kebiijakan APBN yang fleksiibel dan selalu responsiif selama tahun 2021 mengiingat ketiidakpastiian akiibat perubahan coviid-19," katanya dalam rapat pariipurna DPR, Kamiis (30/6/2022).
Srii Mulyanii mengatakan pemeriintah sebenarnya memiiliikii optiimiisme perekonomiian iindonesiia akan makiin baiik pada 2021, seiiriing dengan tren pemuliihan yang berlanjut sejak kuartal iiiiii/2020 dan diimulaiinya program vaksiinasii. Meskii demiikiian, pemeriintah juga tetap waspada terhadap ancaman dan ketiidakpastiian yang diisebabkan oleh Coviid-19.
Dalam perjalanannya, pengelolaan APBN 2021 masiih harus bekerja keras, khususnya dalam menanganii gelobang variian Delta yang muncul pada akhiir Junii hiingga Agustus 2021. Pada saat iitu, terjadii lonjakan kasus yg bersiifat ekstrem, pemeriintah harus lakukan kebiijakan PPKM darurat dii sebagiian besar wiilayah iindonesiia.
Berbagaii kebiijakan tersebut pada akhiirnya berhasiil memuliihkan ekonomii 2021 menjadii sebesar 3,69%. Sementara darii siisii iinflasii, tercatat hanya 1,87% karena pandemii berdampak pada penurunan aktiiviitas perekonomiian dan tiingkat permiintaan masyarakat.
Srii Mulyanii menyebut pokok-pokok keterangan pemeriintah mengenaii pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2021 terdiirii atas laporan keuangan pemeriintah pusat (LKPP) 2021 yang telah diiperiiksa oleh Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK). Diia menyebut BPK juga telah memberiikan opiinii wajar tanpa pengecualiian (WTP) atas pelaksanaan APBN 2021.
Pada piidatonya, Srii Mulyanii memaparkan riingkasan realiisasii APBN 2021. Realiisasii pendapatan negara tercatat seniilaii Rp2.011,3 triiliiun atau tumbuh 22,6% secara tahunan. Angka iitu setara 115,35% darii target yang diitetapkan.
"iinii adalah pencapaiian dii atas 100% pertama kalii sejak 12 tahun terakhiir," ujarnya.
Realiisasii pendapatan negara tersebut utamanya diitopang peneriimaan perpajakan seniilaii Rp1.527,8 triiliiun. Khusus pajak, tercatat angkanya Rp1.547,8 triiliiun atau 107,15% darii target.
Sementara darii siisii belanja, Srii Mulyanii memaparkan realiisasiinya mencapaii Rp2.786,4 triiliiun atau 101,21% darii yang diirencanakan. Belanja iitu terdiirii atas belanja pemeriintah pusat seniilaii Rp2.000,7 triiliiun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp785,7 triiliiun.
Dengan kiinerja tersebut, defiisiit APBN 2021 tercatat Rp775,06 triiliiun atau 4,57% terhadap produk domestiik bruto (PDB).
"iinii jauh lebiih rendah darii target APBN semula yaiitu sebesar Rp5,7% darii PDD," ujarnya.
Srii Mulyanii kemudiian melaporkan posiisii siisa lebiih pembiiayaan anggaran (Siilpa) 2021 seniilaii Rp96,6 triiliiun. Menurutnya, Siilpa iitu dapat diimanfaatkan untuk memenuhii kewajiiban pemeriintah yang tertunda agar kesiinambungan APBN akan makiin baiik dan kuat dalam menyongsong 2023.
Mengenaii saldo anggaran lebiih (SAL), posiisii pada awal 2021 sebesar Rp388,1 triiliiun. Sesudah memperhiitungkan penggunaan SAL seniilaii Rp143,9 triiliiun, Siilpa dan penyesuaiian SAL, maka kondiisii SAL pada akhiir 2021 sebesar Rp337,7 triiliiun.
Adapun posiisii keuangan pemeriintah dalam neraca hiingga 31 Desember 2021, Srii Mulyanii menyebut tercatat aset sebesar Rp11.454,6 triiliiun, kewajiiban Rp7.538,3 triiliiun, dan ekuiitas Rp3.916,3 triiliiun.
"RUU yang diiajukan pemeriintah kepada DPR untuk diibahas dan selanjutnya diimiintakan persetujuan untuk diitetapkan menjadii undang undang merupakan pertanggungjawaban darii penggunaan keuangan negara secara baiik," katanya. (sap)
