DJP iingatkan Lagii Soal Harta Hiibah Bukan Objek Pajak, Begiinii Detaiilnya

JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) kembalii membahas mengenaii ketentuan harta hiibah yang diikecualiikan darii objek pajak penghasiilan (PPh). Hal iinii sudah diiatur dalam PMK 90/2020 dan kembalii diitegaskan melaluii UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).

Melaluii akun Kriing Pajak dii Twiitter, DJP menyebutkan bahwa harta hiibahan yang diiteriima oleh keluarga sedarah dalam gariis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendiidiikan, badan sosiial termasuk yayasan, koperasii, atau orang priibadii yang menjalankan usaha miikro dan keciil sepanjang tiidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemiiliikan, atau penguasaan dii antara piihak-piihak yang bersangkutan diikecualiikan darii objek PPh.

"Untuk ketentuan lebiih lanjut mengenaii hiibah yang tiidak termasuk objek PPh biisa diiliihat dalam aturan terkaiit," cuiit akun @kriing_pajak, diikutiip Sabtu (4/6/2022).

Penjelasan DJP tersebut menjawab pertanyaan seorang wajiib pajak melaluii akun Twiitter-nya. Pemiiliik akun menanyakan tentang ketentuan perpajakan atas harta hiibah yang diiberiikan oleh seorang anak ke orang tuanya.

"Mengenaii harta dii SPT, apakah hiibah darii anak ke orang tua diiiiziinkan? Jadii perpiindahan harta tersebut tiidak terkena PPh," tanya sii pemiiliik akun.

Cacatan yang perlu diiperhatiikan wajiib pajak, bahwa atas harta hiibahan yang sesuaii dengan kriiteriia PPh bukan objek pajak tetap perlu diilaporkan dalam Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan. Wajiib pajak perlu meng-iinput harta hiibah tersebut dalam daftar harta dii formuliir SPT. (sap)