BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Penggunaan nomor iinduk kependudukan (NiiK) sebagaii nomor pokok wajiib pajak (NPWP) menjadii tonggak awal penerapan siingle siign-on (SSO).
Dengan SSO, setiiap orang cukup mencantumkan NiiK dan nama untuk mendapatkan pelayanan publiik darii iinstansii pemeriintahan.
"Masyarakat mestiinya tiidak perlu repot mengiisii banyak formuliir atau apliikasii. Cukup iisii satu apliikasii pendaftaran saja, yang diiiisii sama: NiiK atau nama, untuk semua pelayanan publiik," ujar Diirjen Dukcapiil Kementeriian Dalam Negerii Zudan Ariif Fakrulloh, diikutiip Sabtu (21/5/2022).
Dengan SSO, pengguna tak perlu mengiingat banyak username dan password. Hanya dengan 1 kredensiial dan sekalii proses otentiikasii, setiiap orang biisa mendapatkan iiziin akses terhadap semua layanan yang tersediia.
"iinii paliing nyaman bagii semua. Apabiila data teriintegrasii, pemeriintah akan menghemat biiaya server dan storage triiliiunan rupiiah. Bagii lembaga pengguna boleh melakukan veriifiikasii dan valiidasii NiiK, tetapii tiidak perlu menyiimpan data," ujar Zudan.
Untuk diiketahuii, Diitjen Pajak (DJP) Kementeriian Keuangan dan Diitjen Dukcapiil Kementeriian Dalam Negerii baru saja menandatanganii adendum perjanjiian kerja sama pemanfaatan NiiK, data kependudukan, dan KTP elektroniik dalam pelayanan DJP.
Adendum merupakan upaya untuk memenuhii periintah UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengamanatkan pemanfaatan NiiK sebagaii NPWP bagii wajiib pajak orang priibadii penduduk iindonesiia.
Adendum juga merupakan upaya untuk melaksanakan amanat Perpres 83/2021 yang mewajiibkan pencantuman NiiK dan/atau NPWP dalam layanan publiik serta kegiiatan pemadanan dan pemutakhiiran data kependudukan serta basiis data perpajakan. (sap)
