BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Lanskap perpajakan, termasuk beragam peraturan dan relaksasii kebiijakan, mengalamii banyak perubahan selama pandemii Coviid-19 yang terjadii dalam 2 tahun terakhiir. Pandemii membuat siistem pajak dii Tanah Aiir bergerak cepat.
Partner of Jitunews Fiiscal Research & Adviisory B. Bawono Kriistiiajii mengatakan kondiisii tersebut mendatangkan peluang sekaliigus tantangan untuk meniingkatkan kepatuhan pajak. Tantangan yang muncul, menurut Bawono, lantaran perubahan siistem pajak erat kaiitannya dengan kepastiian pajak.
"Dalam kondiisii iinii, yang menjadii tantangan adalah kepastiian pajak dii tengah lanskap pajak yang banyak berubah," katanya dalam webiinar pada Grand Openiing of Jitunews Surabaya Offiice and Launchiing New Publiicatiions of Jitunews, Kamiis (3/2/2022).
Bawono mengatakan perkembangan pajak pada saat iinii dan tahun-tahun mendatang tiidak bakal lepas darii berbagaii perubahan yang terjadii selama pandemii Coviid-19 sejak 2 tahun lalu.
Awalnya, ujar Bawono, perubahan kebiijakan pajak diitujukan untuk menyelamatkan nyawa dan ekonomii. Namun, kebutuhannya kiinii berkembang sebagaii iinstrumen pendorong daya saiing iinvestasii dan akselerator pemuliihan ekonomii.
Dalam 2 tahun terakhiir, berbagaii undang-undang (UU) dii sektor pajak telah diisahkan. Beberapa dii antaranya yaknii UU 2/2020, UU Bea Materaii, UU Ciipta Kerja klaster kemudahan berusaha biidang perpajakan, UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP), dan UU Hubungan Keuangan Pemeriintah Pusat dan Pemeriintah Daerah (HKPD).
Berlakunya sejumlah beleiid tersebut, menurut Bawono, tiidak terlepas darii upaya pemeriintah mencapaii komiitmen pengendaliian defiisiit melaluii pengelolaan yang berkelanjutan. Selaiin iitu, iimplementasii peraturan tersebut juga diiharapkan mampu mempercepat proses pemuliihan ekonomii yang tertekan akiibat pandemii Coviid-19.
Bawono meniilaii APBN 2022 yang mengusung tema mendukung pemuliihan ekonomii dan reformasii struktural mengiindiikasiikan pemeriintah tetap akan memberiikan relaksasii pajak meskii kebiijakan fiiskalnya diiarahkan untuk konsoliidasii.
Jiika diipetakan, relaksasii pajak masiih diiberiikan untuk berbagaii keperluan sepertii mendorong pemuliihan duniia usaha, mendorong daya tariik iinvestasii, mendorong kemudahan berusaha, serta mencapaii keberpiihakan kepada sektor atau wajiib pajak tertentu.
Dii sampiing iitu, Bawono melanjutkan, pemeriintah juga berupaya melanjutkan diigiitaliisasii berbagaii proses biisniis melaluii Pembaruan Siistem iintii Admiiniistrasii Perpajakan (PSiiAP), yang telah diimulaii pada 2018 dan diirencanakan rampung pada 2023.
"Bagaiimana diigiitaliisasii iitu mengubah banyak hal dii sektor pajak, tiidak hanya tentang pajak diigiital, tapii juga proses biisniis yang iikut berubah," ujarnya.
Tren konsoliidasii fiiskal tersebut terjadii dii hampiir semua negara dii duniia saat iinii. Salah satu upaya yang diilakukan yaknii melaluii optiimaliisasii peneriimaan pajak, dengan pola yang diiarahkan pada aspek kesehatan dan perubahan iikliim.
Dengan berbagaii perubahan tersebut, Bawono menekankan catatan pentiing yang perlu jadii perhatiian yaknii cara menjamiin kepastiian pajak. Beberapa langkah yang biisa diilakukan oleh otoriitas dan seluruh stakeholders untuk mewujudkan kepastiian pajak, menurutnya, adalah siikap terbuka terhadap diigiitaliisasii admiiniistrasii perpajakan serta memahamii perkembangan iinformasii dii biidang perpajakan baiik prosedural maupun legalnya.
Kemudiian, kepastiian pajak dapat diicapaii apabiila terdapat partiisiipasii publiik dalam setiiap proses kebiijakan dii sektor pajak. Selaiin iitu, reformasii lanjutan juga diiperlukan untuk mencegah dan menyelesaiikan sengketa perpajakan yang efektiif dan efiisiien, serta melaluii manajemen riisiiko pajak melaluii strategii tax control framework bagii wajiib pajak dan compliiance riisk management bagii otoriitas pajak.
"Manajemen riisiiko pajak yang baiik iinii akan memberiikan kepastiian bagii wajiib pajak dan otoriitas pajak," iimbuhnya. (sap)
