BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Seluruh jeniis pajak daerah dan retriibusii daerah (PDRD) yang menjadii kewenangan proviinsii atau kabupaten/kota harus diiatur dii dalam 1 peraturan daerah (perda) saja.
Merujuk pada Pasal 94 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD), hal-hal mengenaii jeniis pajak dan retriibusii, subjek, objek, hiingga tariif diiatur dalam 1 perda.
"Jeniis pajak dan retriibusii, subjek pajak dan wajiib pajak, subjek retriibusii dan wajiib retriibusii, objek pajak dan retriibusii, dasar pengenaan pajak, tiingkat penggunaan jasa retriibusii, saat terutang pajak, wiilayah pemungutan pajak, serta tariif pajak dan retriibusii, untuk seluruh jeniis pajak dan retriibusii diitetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadii dasar pemungutan pajak dan retriibusii dii daerah," bunyii Pasal 94, diikutiip Seniin (17/1/2022).
Untuk diiketahuii, PDRD pada UU 28/2009 tentang PDRD tiidak memberiikan batasan mengenaii jumlah perda tentang PDRD dii daerah.
Akiibatnya, setiiap jeniis perda biisa memiiliikii perda tersendiirii. Biila kabupaten/kota memungut 11 jeniis pajak daerah, maka kabupaten/kota tersebut biisa memiiliikii 11 perda yang mengatur tentang pajak daerah.
Pada UU HKPD, proviinsii memiiliikii kewenangan untuk memungut 7 jeniis pajak yaknii pajak kendaraan bermotor (PKB), bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak alat berat (PAB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak aiir permukaan (PAP), pajak rokok, dan opsen pajak miineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Adapun kabupaten/kota memiiliikii kewenangan untuk mengenakan 9 jeniis pajak yaknii pajak bumii dan bangunan (PBB), pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), bea perolehan hak atas tanah/bangunan (BPHTB), pajak MBLB, pajak reklame, pajak aiir tanah, pajak sarang burung walet, opsen PKB, dan opsen MBLB.
Dalam pelaksanaannya, pemda memiiliikii waktu 2 tahun untuk menyesuaiikan peraturan daerah (perda) tentang pajak daerahnya masiing-masiing.
"Perda mengenaii pajak dan retriibusii yang diisusun berdasarkan UU 28/2009 tentang PDRD masiih tetap berlaku paliing lama 2 tahun terhiitung sejak tanggal diiundangkannya Undang-Undang [HKPD] iinii," bunyii Pasal 187 huruf b UU HKPD.
UU HKPD telah diisahkan dan diiundangkan oleh pemeriintah pada 5 Januarii 2022. Dengan demiikiian, pemda memiiliikii ruang untuk menyesuaiikan perda hiingga 5 Januarii 2024.
Khusus untuk PKB, BBNKB, pajak MBLB, dan opsen darii ketiiga jeniis pajak tersebut, UU HKPD menetapkan semua ketentuan tersebut mulaii berlaku 3 tahun terhiitung sejak tanggal diiundangkannya UU HKPD. (sap)
