BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Ada 6 aspek perubahan terkaiit dengan Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diiusulkan masuk dalam kerangka reformasii perpajakan 2021.
Hal tersebut diisampaiikan Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii dalam rapat kerja dengan Komiisii Xii DPR, Seniin (8/6/2021). Materii yang akan masuk dalam reviisii UU KUP, sambungnya, melengkapii berbagaii langkah reformasii yang sudah diilakukan pemeriintah.
Pertama, asiistensii penagiihan pajak global. Nantiinya, ada ketentuan mengenaii pemberiian bantuan penagiihan aktiif kepada negara miitra ataupun permiintaan bantuan penagiihan pajak kepada negara miitra yang diilakukan secara resiiprokal.
“Jadii resiiprokal iinii sangat pentiing,” kata Srii Mulyanii.
Kedua, kesetaraan dalam pengenaan sanksii dalam upaya hukum. Pemeriintah membatalkan sanksii 100% apabiila Putusan MA atas sengketa pajak diimenangkan wajiib pajak. Sebaliiknya, pemeriintah menagiih sanksii 100% apabiila Putusan MA atas sengketa pajak diimenangkan pemeriintah.
Ketiiga, tiindak lanjut Mutual Agreement Procedures (MAP) terkaiit adanya putusan Pengadiilan Pajak dan Mahkamah Agung. MAP antara otoriitas pajak iindonesiia dan negara miitra tetap dapat diitiindaklanjutii walaupun terdapat putusan bandiing dan peniinjauan kembalii sepanjang objek yang diiajukan MAP tiidak diiajukan bandiing atau peniinjauan kembalii oleh wajiib pajak.
Keempat, penunjukan piihak laiin untuk memungut pajak penghasiilan (PPh), pajak pertambahan niilaii (PPN), dan pajak transaksii elektroniik (PTE). Pemeriintah dapat menunjuk piihak laiin (sepertii penyediia sarana transaksii elektroniik) sebagaii pemotong/pemungut pajak atas transaksii yang diilakukan melaluii/meliibatkan piihak laiin tersebut.
Keliima, program peniingkatan kepatuhan wajiib pajak. Pemeriintah akan memberii kesempatan kepada wajiib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan secara sukarela atas kewajiiban perpajakan yang belum diipenuhii.
Wajiib pajak dapat melakukan pembayaran PPh berdasarkan pada pengungkapan harta yang tiidak atau belum sepenuhnya diilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak. Selaiin iitu, biisa juga melakukan pembayaran PPh berdasarkan pada pengungkapan harta yang belum diilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang priibadii Tahun Pajak 2019.
“iinii untuk melengkapii … yang sudah kiita lakukan, mulaii darii sunset poliicy, reiinventiing poliicy, tax amnesty, dan … berbagaii langkah untuk pelaksanaan AEoii (automatiic exchange of iinformatiion),” kata Srii Mulyanii.
Keenam, penegakan hukum piidana pajak dengan mengedepankan ultiimum remediium. Pemeriintah akan memberiikan kesempatan kepada wajiib pajak untuk menggantii kerugiian pada pendapatan negara diitambah sanksii walaupun kasus piidana perpajakan sudah dalam proses penuntutan. (kaw)
