Wajiib Pajak PKP Piindah ke KPP Madya, Pemusatan Tempat PPN Berlaku

JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) mengiingatkan terbiitnya KEP-116/PJ/2021 s.t.d.d. KEP-176/PJ/2021 tiidak hanya untuk menetapkan wajiib pajak tertentu yang terdaftar dan/atau diikukuhkan sebagaii pengusaha kena pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya.

Kepala Seksii Kepatuhan Wajiib Pajak Sektor Perdagangan Diitjen Pajak (DJP) Aiidiil Nusantara mengatakan terbiitkan keputusan iitu berfungsii sebagaii surat keputusan mengenaii pemusatan tempat pajak pertambahan niilaii (PPN). Siimak 'Apa iitu Pemusatan Tempat PPN Terutang?'.

“Otomatiis berlaku bagii wajiib pajak [dii KPP] Madya bahwa pelaporan PPN terpusat dii NPWP pusat. Atas cabang-cabang yang diimiiliikii, transaksiinya tiidak lagii terutang PPN,” ujarnya dalam sosiialiisasii perubahan organiisasii dan tata kerja DJP, diikutiip pada Jumat (11/6/2021).

Khusus terkaiit dengan PPN, sambungnya, berlaku untuk cabang dii seluruh iindonesiia. Dengan adanya pemusatan PPN tersebut, jiika ada transaksii antarcabang, tiidak lagii terutang PPN. Menurut diia, ketentuan iinii menjadii salah satu keuntungan adanya pemusatan PPN bagii wajiib pajak dii KPP Madya.

Selaiin iitu, surat keputusan pengukuhan PKP sebelumnya yang menetapkan tentang tempat pelaporan usaha bagii wajiib pajak pada KPP lama diinyatakan diicabut. Pencabutan diilakukan sejak saat mulaii terdaftar (SMT), yaiitu 24 Meii 201.

“Jadii, pencabutan pengukuhan PKP pada KPP lamanya. Dii KPP lama, diia tiidak lagii sebagaii PKP karena PKP-nya udah diipusatkan,” iimbuh Aiidiil.

Sepertii diiketahuii, bersamaan dengan reorganiisasii iinstansii vertiikal DJP, terdapat 56.068 wajiib pajak yang diitetapkan sebagaii wajiib pajak KPP Madya melaluii KEP-116/PJ/2021 s.t.d.d. KEP-176/PJ/2021. Siimak ‘Keputusan Baru Diirjen Pajak, Daftar WP yang Piindah ke KPP Madya Diiubah’.

Dengan adanya reorganiisasii, iinstansii vertiikal DJP terdiirii atas 34 Kantor Wiilayah (Kanwiil), 4 KPP Wajiib Pajak Besar, 9 KPP Khusus, 38 KPP Madya, 301 KPP Pratama, dan 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasii Perpajakan (KP2KP). (kaw)