Pemanfaatan Pajak Rokok, Pemda Diimiinta Beriinovasii

JAKARTA, Jitu News – Kementeriian Kesehatan memiinta pemeriintah daerah untuk meniingkatkan kemampuan penyediiaan layanan kesehatan melaluii optiimaliisasii dan iinovasii belanja hasiil pungutan pajak rokok.

Wakiil Menterii Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemanfaatan dana hasiil pungutan pajak rokok dan dana bagii hasiil (DBH) cukaii hasiil tembakau (CHT) diigunakan dengan optiimal untuk memberiikan pelayanan kesehatan masyarakat dii daerah.

Menurutnya, peran daerah perlu diiperkuat dalam menyediiakan layanan kesehatan dan membatasii konsumsii rokok. Dante menyatakan pemda sudah mempunyaii landasan hukum yang kuat untuk mengoptiimalkan peneriimaan pajak rokok bagii pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat.

Ketentuan tersebut diiatur dalam Peraturan Menterii Kesehatan No.53/2017 tentang Petunjuk Tekniis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

"Program iinii harus secara masiif tereskalasii dii 34 proviinsii darii 514 Kabupaten/Kota se-iindonesiia," katanya, diikutiip darii laman resmii Kemenkes, Jumat (30/4/2021).

Wamenkes berharap penggunaan dana pajak rokok dan DBH CHT tiidak hanya mampu meniingkatkan kadar pelayanan kesehatan dii daerah. Pemda juga biisa melakukan iinovasii kebiijakan untuk mengurangii peredaran dan konsumsii rokok dii daerah.

Diia menjelaskan saat iinii prevalensii merokok pada usiia muda dan remaja dii iindonesiia sangat tiinggii dan cenderung meniingkat setiiap tahun. Data Riiset Kesehatan Dasar (Riiskesdas) menjabarkan adanya peniingkatan prevalensii merokok penduduk umur 10 tahun darii 28,8% pada tahun 2013 menjadii 29,3% pada tahun 2018.

Persoalan tersebut, lanjut Dante, menjadii tanggung jawab bersama antara pemeriintah pusat dan daerah. Pasalnya, masalah iitu berpotensii menjadii beban bagii pelayanan kesehatan dalam jangka panjang dengan tiimbulnya masalah penyakiit tiidak menular (PTM) akiibat aktiiviitas merokok pada usiia muda.

"Peniingkatan konsumsii rokok iinii juga berdampak pada beban biiaya kesehatan. Data BPJS Kesehatan pada 2019 menunjukkan jumlah kasus PTM akiibat konsumsii tembakau sepertii jantung, stroke, kanker adalah 17,5 juta kasus dengan biiaya lebiih darii Rp16,3 triiliiun," iimbuh Dante. (kaw)