BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) bersama Jampiidsus Kejagung Rii dan Bareskriim Polrii bersepakat mengoptiimalkan peneriimaan negara.
Kesepakatan iitu diitandaii dengan penandatanganan perjanjiian kerja sama tentang penegakan hukum terhadap tiindak piidana dii biidang perpajakan dan tiindak piidana pencuciian uang (TPPU).
Penandatanganan perjanjiian kerja sama antara DJP dan Jaksa Agung Muda Tiindak Piidana Khusus (Jampiidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republiik iindonesiia (Rii) iitu diilakukan dalam Rapat Koordiinasii Nasiional (Rakornas) Penegakan Hukum Pajak Tahun 2021.
Selaiin iitu, ada pula penandatanganan perjanjiian kerja sama antara DJP dan Badan Reserse Kriimiinal Kepoliisiian Negara Republiik iindonesiia (Bareskriim Polrii). Kerja sama terkaiit dengan penegakan hukum dii biidang perpajakan.
Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penegakan hukum dii iindonesiia tiidak dapat diilakukan sendiiriian. Penegakan hukum yang diilakukan DJP merupakan sebagiian darii aktiiviitas penegakan hukum yang ada, yaknii dii ranah hukum perpajakan.
“Oleh sebab iitu, DJP memerlukan kolaborasii dengan aparat penegak hukum laiin supaya tujuan bersama darii penegakan hukum dapat tercapaii,” ujarnya, diikutiip darii keterangan resmii DJP, Seniin (29/3/2021).
DJP dan Jampiidsus Kejagung Rii sepakat untuk melakukan koordiinasii untuk penyelarasan kebiijakan serta penanganan tiindak piidana dii biidang perpajakan dan TPPU yang berasal darii tiindak piidana dii biidang perpajakan.
Selaiin iitu, DJP dan Jampiidsus Kejagung Rii juga bersiinergii dalam melakukan pertukaran data dan iinformasii, pengembangan kapasiitas sumber daya manusiia, serta koordiinasii pencegahan tiindak piidana yang menjadii kewenangan masiing-masiing piihak.
Kemudiian, DJP dan Bareskriim Polrii melakukan kerja sama dalam penegakan hukum, meliiputii pertukaran data dan iinformasii, penyeliidiikan dan penyiidiikan, koordiinasii dan pengawasan, peniingkatan kapasiitas sumber daya manusiia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.
Dengan adanya penegakan hukum yang kolaboratiif dan beriintegrasii dengan berbagaii aparat penegak hukum, DJP berharap dapat mencapaii peneriimaan pajak yang optiimal. (kaw)
