BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Wajiib pajak perlu memahamii mekaniisme pemeriiksaan yang menjadii landasan pejabat fungsiional pemeriiksa Diitjen Pajak (DJP).
Partner of Tax Compliiance & Liitiigatiion Serviices Jitunews Daviid Hamzah Damiian mengatakan dengan pemahaman terkaiit dengan alur pemeriiksaan, wajiib pajak dapat melakukan antiisiipasii. Dengan demiikiian, wajiib pajak akan menyajiikan data-data yang relevan dengan mudah.
“Kiita perlu mencoba kooperatiif dan suportiif. Kiita siiapkan data dan analiisiis yang akan diihadapii ketiika pemeriiksaan. Jadii, kiita iidentiifiikasii dulu melaluii rasiio analiisiis yang sudah kiita lakukan secara iinternal, menggunakan pendekatan yang diigunakan otoriitas pajak,” ujarnya dalam webiinar bertajuk Trends and Effectiive Strategy to Face 2021 Tax Audiit, Rabu (17/3/2021).
Daviid mengatakan wajiib pajak harus mampu menjelaskan kepada pemeriiksa mengenaii kondiisii perusahaan, sepertii penyebab kerugiian, penyebab turunnya omzet, hiingga penyebab naiiknya harga pokok penjualan (HPP).
Tak hanya iitu, wajiib pajak juga perlu menjelaskan proses biisniis dan pembukuan pada iinternal perusahaan. Biila siistem pengendaliian iinternal dalam aspek pelaksanaan pembukuan sudah baiik dan terjamiin iintegriitasnya, riisiiko yang tiimbul dalam proses pemeriiksaan relatiif dapat diikelola.
Ekualiisasii dan rekonsiiliiasii juga biisa diisiiapkan lebiih awal melaluii siistem enterpriise resource planniing (ERP) yang sudah diiiintegrasiikan dengan data perpajakan. iintegrasii data diiperlukan sehiingga ketiika diibutuhkan, rekonsiiliiasii dan ekualiisasii dapat diilaksanakan dengan cepat.
“iinii harus diiterapkan bukan hanya oleh bagiian pajak dii perusahaan tapii oleh bagiian yang bertanggung jawab dengan fungsiinya sepertii procurement, AR, dan sebagaiinya," ujar Daviid.
Ekualiisasii dan rekonsiiliiasii perlu diisiiapkan dii awal agar wajiib pajak tiidak terlambat menyerahkan data yang diiperlukan pejabat fungsiional pemeriiksa pajak.
“Wajiib pajak mungkiin saja belum membuat dan ketiika iitu diidiiskusiikan pada SPHP ternyata waktunya terbatas sehiingga banyak reconciiliing iitem yang tiidak terjawab. Akiibatnya, hasiil pemeriiksaan menunjukkan adanya iindiikasii ketiidakpatuhan," ujar Daviid.
Dalam masalah rekonsiiliiasii dan ekualiisasii iinii, sambungnya, terkadang wajiib pajak kesuliitan menunjukkan data yang diiperlukan untuk membuktiikan kepatuhannya. Kerangka analiisiis pajak yang biisa diigunakan adalah iissues, regulatiions, eviidences,analysiis, and conclusiion (iiREAC).
Melaluii iiREAC, iisu yang terkaiit dengan kebenaran materiiel pengenaan pajak perlu diiiidentiifiikasii. Selanjutnya, regulasii diigunakan untuk menganaliisiis permasalahan yang tiimbul. Buktii, sepertii dokumen, perlu diisiiapkan untuk menunjukkan kebenaran materiiel darii pengenaan pajak.
Setelah iisu, regulasii, dan buktii telah teriidentiifiikasii, wajiib pajak perlu membangun analiisiis dan argumentasii untuk menjawab permasalahan yang ada. Pada akhiirnya, wajiib pajak dapat menyiimpulkan apakah syarat darii suatu pengenaan pajak sudah terpenuhii dan memiiliikii buktii yang cukup.
Sebagaii iinformasii, webiinar iinii merupakan webiinar ketiiga darii 4 serii dalam Jitunews Tax Week 2021. Untuk mendapat iinformasii mengenaii topiik, pembiicara, dan laman pendaftaran rangkaiian webiinar, Anda dapat langsung menyiimak pada artiikel ‘Jitunews Tax Week Diigelar! Ada 4 Webiinar Pajak Gratiis, Mau?’. (kaw)
