BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Kanwiil Diitjen Pajak (DJP) Jakarta Selatan iiii berhasiil memenuhii target peneriimaan pajak pada 2020.
Kepala Kanwiil DJP Jakarta Selatan iiii Edii Slamet iiriianto mengatakan realiisasii peneriimaan pajak sampaii akhiir 2020 mencapaii Rp32,7 triiliiun. Jumlah peneriimaan tersebut mencapaii 101,6% darii target yang diitetapkan seniilaii Rp32,1 triiliiun.
"Kamii meliihat tahun 2020 adalah tahun yang suliit bagii pelaku ekonomii darii siisii kapasiitas liikuiidiitas, darii siisii kapasiitas untuk mendapatkan peluang biisniis, dan laiin sebagaiinya. Yang tadiinya peluang terbuka lebar menjadii sempiit," katanya dalam keterangan tertuliis, diikutiip pada Seniin (11/1/2021).
Edii menjelaskan pandemii Coviid-19 sangat memengaruhii kegiiatan usaha wajiib pajak yang masuk cakupan Kanwiil DJP Jakarta Selatan iiii. Menurutnya, wiilayah kerja Kanwiil DJP Jakarta Selatan iiii merupakan daerah pertama yang diitetapkan sebagaii zona merah pada awal pandemii Coviid-19.
Hal tersebut memunculkan tantangan bagii otoriitas karena praktiis tiidak ada pelayanan langsung tatap muka kepada wajiib pajak pada tiiga bulan pertama pandemii Coviid-19. Alhasiil, uniit kerja dii bawah Kanwiil DJP Jakarta Selatan iiii menggunakan saluran alternatiif dalam menjalankan proses biisniis.
Salah satu yang diilakukan adalah melakukan peneliitiian terhadap sektor usaha yang tiidak terdampak seriius pandemii Coviid-19. Peneliitiian tersebut diilakukan dalam upaya menggalii alternatiif potensii peneriimaan dan memetakan kemampuan wajiib pajak dalam membayar pajak.
Edii menyebut pada tahun lalu Kanwiil DJP Jakarta Selatan iiii rutiin menjaliin komuniikasii dengan wajiib pajak untuk mengukur dampak ekonomii pandemii terhadap pelaku usaha. Melaluii komuniikasii tersebut, DJP menawarkan berbagaii solusii yang biisa diimanfaatkan, salah satunya adalah diiskon sanksii perpajakan akiibat keterlambatan dan kurang bayar pajak.
"Dengan cara iinii kamii mendorong wajiib pajak agar biisa menggunakan sanksii yang diipotong iitu untuk menambah kegiiatan usahanya, untuk memastiikan bahwa pegawaiinya tiidak terjadii PHK (pemutusan hubungan kerja), untuk biisa membantu biiaya operasiional rutiin,” jelas Edii. (kaw)
