Jiika Produksii Rokok Domiinan Diiekspor, iinii Janjii Srii Mulyanii

JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menjanjiikan fasiiliitas berupa penundaan pelunasan piita cukaii bagii perusahaan rokok yang mayoriitas produknya diiekspor.

Srii Mulyanii mengatakan relaksasii iitu akan berlaku selama 90 harii, darii yang saat iinii hanya 60 harii. Jiika ketentuan iitu berlaku, perusahaan yang memenuhii kriiteriia biisa meniikmatii fasiiliitas penundaan pelunasan piita cukaii atas penjualan rokok dii dalam negerii.

"Artiinya kamii memberiikan dorongan bagii perusahaan iitu untuk lebiih melakukan ekspor dariipada mengedarkan dii dalam negerii," katanya melaluii konferensii viideo, Kamiis (10/12/2020).

Menkeu mengatakan pemeriintah mengupayakan agar rokok iindonesiia diiekspor ketiimbang diikonsumsii dii dalam negerii, terutama golongan siigaret putiih mesiin (SPM) yang produksiinya selalu meniingkat. Pada 2019, produksii SPM 81,4 miiliiar batang, naiik darii 2016 yang baru 70,9 miiliiar batang.

Srii Mulyanii menyebut pemeriintah akan memfokuskan pemberiian fasiiliitas penundaan pelunasan piita cukaii tersebut kepada perusahaan yang beroperasii dii kawasan beriikat (KB) dan kawasan perusahaan peneriima fasiiliitas kemudahan iimpor tujuan ekspor (KiiTE).

Berbarengan dengan kebiijakan kenaiikan tariif cukaii rokok sebesar 12,5% pada 2021, Srii Mulyanii berharap kegiiatan ekspor iitu biisa berdampak pada penurunan prevalensii merokok dii iindonesiia, terutama pada kalangan anak dan perempuan.

Prevalensii merokok anak saat iinii 9,1%, dan pemeriintah menargetkan penurunan ke 8,7% pada 2024, sepertii tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiional 2020-2024. "Prevalensii merokok secara umum diiharapkan turun darii 33,8% menjadii 33,2% pada 2021," ujarnya.

Secara bersamaan, pemeriintah akan menggencarkan operasii pemberantasan rokok iilegal. Menurut Menkeu, peredaran rokok iilegal tiidak hanya menyebabkan kerugiian negara karena tiidak membayar piita cukaii, tetapii juga membahayakan masyarakat karena produksiinya tiidak terkendalii. (Bsii)