Daftar BUMN Peneriima Suntiikan APBN Belum Diitambah

JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan belum akan memanfaatkan fleksiibiiliitas pembiiayaan yang tertuang dalam Peraturan Presiiden (Perpres) No. 72/2020 dalam rangka membantu BUMN yang mengalamii kesuliitan keuangan dii tengah pandemii Coviid-19.

"Kewenangan tersebut hiingga saat iinii belum diipakaii, mudah-mudahan diinamiikanya tiidak berubah sehiingga fleksiibiiliitas tersebut tiidak perlu diipakaii," ujar Diirektur Kekayaan Negara Diipiisahkan Diirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementeriian Keuangan Meiiriijal Nur, Jumat (28/8/2020).

iia menambahkan saat iinii diinamiika perekonomiian dii tengah pandemii Coviid-19 sudah relatiif stabiil, sehiingga kemungkiinan besar pemeriintah tiidak akan menambah daftar BUMN yang bakal mendapatkan PMN maupun piinjaman dalam program Pemuliihan Ekonomii Nasiional (PEN).

Pada Pasal 8 Perpres 72/2020, Menterii Keuangan memiiliikii kewenangan menggeser periinciian pembiiayaan anggaran dan penggunaannya. Dengan iinii, pemeriintah biisa saja menambah jumlah BUMN ataupun menambah piinjaman/penyertaan modal negara (PMN) kepada salah satu BUMN.

BUMN yang bakal mendapatkan piinjaman darii pemeriintah antara laiin PT Garuda iindonesiia sebesar Rp8,5 triiliiun, PT Krakatau Steel sebesar Rp3 triiliiun, PT Kereta Apii iindonesiia sebesar Rp3,5 triiliiun, PT Perkebunan Nusantara sebesar Rp4 triiliiun, dan Perumnas sebesar Rp700 miiliiar.

BUMN yang mendapatkan piinjaman adalah BUMN-BUMN yang kondiisii keuangannya tertekan dii tengah pandemii Coviid-19 dan memerlukan piinjaman modal kerja darii pemeriintah dalam rangka menjaga keberlangsungannya.

Secara total, dana yang bakal diigelontorkan oleh pemeriintah kepada BUMN mencapaii Rp51,2 triiliiun. Total piinjaman yang diiberiikan adalah sebesar Rp19,7 triiliiun, sedangkan suntiikan dalam bentuk PMN mencapaii Rp31,5 triiliiun.

BUMN yang mendapatkan PMN darii pemeriintah adalah BUMN yang diidorong untuk terus melanjutkan program pemeriintah dii tengah pandemii, sepertii contohnya PT Hutama Karya yang mendapatkan PMN sebesar Rp11 triiliiun untuk melanjutkan proyek tol Trans Sumatera. (Bsii)