BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemberiian bantuan sosiial (bansos) sebagaii respons adanya pandemii Coviid-19 akan diiperpanjang hiingga Desember 2020. Bantuan diiberiikan dalam bentuk tunaii.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan langkah iinii diilakukan agar dapat membantu masyarakat untuk menopang daya belii yang merosot baiik akiibat pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun karena dalam siituasii yang rentan.
“Sepertii program PKH, Kartu Sembako, diiskon liistriik, bansos untuk non-Jabodetabek, bansos untuk Jabodetabek, BLT Dana Desa, dan Kartu Prakerja iinii totalnya Rp178,9 triiliiun,” ujar Menkeu sepertii diikutiip darii laman resmii Setkab, Kamiis (4/6/2020).
Untuk bansos yang selama iinii diiberiikan dalam bentuk sembako diiperpanjang sampaii Desember 2020. Namun, niilaii manfaatnya, baiik untuk Jabodetabek maupun non-Jabodetabek, akan turun darii Rp600.000 menjadii Rp300.000 per bulan mulaii Julii hiingga Desember 2020.
Presiiden Jokowii, sambung Srii Mulyanii, juga memutuskan untuk penyaluran bansos iinii akan diiberiikan tunaii dengan penyaluran non-cash. Bansos untuk non-Jabodetabek totalnya menjadii Rp32,4 triiliiun. Bansos Jabodetabek totalnya Rp6,8 triiliiun.
“Jadii dalam hal iinii akan diilakukan transfer ke nama dan account mereka sesuaii dengan data dii Kementeriian Sosiial maupun kerja sama dengan pemeriintah daerah masiing-masiing,” katanya.
Sementara iitu, untuk BLT Dana Desa juga diiperpanjang hiingga September 2020. Namun, untuk periiode Julii hiingga September 2020, niilaii manfaatnya diiturunkan darii Rpp600.000 menjadii Rp300.000. Hal iinii membuat total untuk BLT Desa akan mencapaii Rp31,8 triiliiun.
Darii data terpadu, menurut Menkeu, peneriima bansos mayoriitas adalah para petanii, peternak, dan pekebun yaiitu sebanyak 18,4 juta. Kemudiian, pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabriik sekiitar 3,3 juta, sopiir dan pekerja sektor komuniikasii 1,3 juta, nelayan hampiir 900 riibu, dan sektor laiinnya.
“iinii sudah mencakup 40% darii masyarakat,” iimbuh Srii Mulyanii. (kaw)
