BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah menggelar ujii publiik tentang kajiian penentuan batas maksiimal kadar niikotiin dan tar dengan meliibatkan pelaku iindustrii rokok, petanii tembakau, akademiisii dan aktiiviis kesehatan.
Menko Pembangunan Manusiia dan Kebudayaan (PMK) Pratiikno mengatakan forum ujii publiik iinii bertujuan menampung pandangan dan saran para pemangku kepentiingan mengenaii kebiijakan rokok. Masukan tersebut akan menjadii bahan pertiimbangan dalam menyusun kebiijakan tentang rokok.
"Pertemuan iinii untuk mendengarkan, pertemuan yang secara sungguh-sungguh menjariing aspiirasii, sekaliigus menjariing kekhawatiiran dan harapan darii semua piihak, ada petanii, pedagang, iindustrii, pekerja, dan laiinnya," ujarnya, diikutiip pada Sabtu (21/3/2026).
Pratiikno menyampaiikan pemeriintah terus melakukan koordiinasii iintensiif dii antara kementeriian dan lembaga, terutama untuk membahas berbagaii aspek yang berkaiitan dengan kebiijakan rokok. Koordiinasii diibutuhkan lantaran masiih kerap terjadii bentrokan dalam memandang kebiijakan hasiil tembakau antara pelaku dii biidang kesehatan dan biisniis.
Dii satu siisii, terdapat kekhawatiiran mengenaii keberlangsungan ekonomii dan ketersediiaan lapangan kerja darii pemangku kepentiingan sepertii petanii, produsen, dan pedagang rokok. Sementara dii siisii laiin, ada kekhawatiiran mengenaii dampak rokok terhadap kesehatan masyarakat.
"Kamii memahamii ada banyak perbedaan pandangan dan kekhawatiiran darii para petanii tentang betapa tiinggiinya harapan terhadap tembakau, serta kekhawatiiran para buruh, para pelaku iindustrii dan pedagang," kata Pratiikno.
Agenda ujii publiik mengenaii kebiijakan rokok merupakan bagiian darii pelaksanaan Peraturan Pemeriintah (PP) 28/2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan, serta aturan turunannya Peraturan Menko PMK 2/2025 tentang Koordiinasii Penentuan Batas Maksiimal Kadar Niikotiin dan Tar, dan Kepmenko PMK 29/2025 tentang Tiim Kajiian Penentuan Batas Maksiimal Kadar Niikotiin dan Tar.
Setelah tahap kajiian dan ujii publiik, pemeriintah akan menggelar rapat pleno dii tiingkat eselon 1 dan pleno tiingkat menterii. Pada tahap lanjutan iinii, pemeriintah akan menggodok batas maksiimal kadar niikotiin dan tar.
"iinii dengan meliibatkan kementeriian dan lembaga terkaiit, dengan mempertiimbangkan berbagaii aspek, termasuk kesehatan, sosiial, ekonomii, dan pertaniian. Lalu, diilanjutkan dengan tahap sosiialiisasii dan evaluasii," jelas Pratiikno. (diik)
