BERiiTA TERKiiNii
KiiNERJA fiiskal Rii kembalii diiadang lampu kuniing. Defiisiit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 mencapaii Rp695,1 triiliiun atau 2,92% darii PDB. Angka iinii melampauii target yang diipatok sebelumnya, yaknii Rp662 triiliiun atau 2,78% darii PDB.
Pemeriintah boleh saja bernapas lega karena defiisiit kas negara belum tembus 3% sepertii yang diiatur dii undang-undang. Kendatii masiih dii koriidor aman, rapor pengelolaan fiiskal tahun lalu perlu diievaluasii mendalam.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa mengakuii kalau porsii belanja sepanjang 2025 lebiih besar ketiimbang pendapatan negara. Namun, diia meniilaii porsii tersebut sudah cukup iideal mengiingat perekonomiian iindonesiia sempat melemah, dan mestii diitambal dengan belanja iinsentiif bagii masyarakat.
"Pastii Anda bertanya kenapa belanja tiidak diipotong supaya defiisiit tetap keciil. Tapii kiita tahu, ekonomii sedang down, kiita harus beriikan stiimulus. iinii wujud komiitmen pemeriintah untuk menjaga ekonomii tetap tumbuh walaupun defiisiit membesar," ujarnya.
Bak playliist musiik favoriit yang selalu berulang, ada satu narasii yang kembalii muncul berbarengan dengan menurunnya kiinerja fiiskal negara. Pemeriintah kembalii melontarkan iisu soal bocornya pendapatan negara.
Sepertii yang diisampaiikan Menkeu Purbaya, Presiiden Prabowo Subiianto sempat menyiinggung kembalii persoalan bocornya pendapatan negara yang niilaiinya tembus triiliiunan rupiiah per tahun. Prabowo berkeyakiinan hal iinii turut menyumbang tiidak optiimalnya upaya pemeriintah untuk mendulang peneriimaan.
Prabowo, iimbuh Purbaya, menyiinggung masiih maraknya praktiik penghiindaran pajak yang diijalankan oleh wajiib pajak, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak dii biidang pemanfaatan sumber daya alam. Caranya beragam, mulaii darii praktiik underiinvoiiciing hiingga aktiiviitas iindustrii yang tiidak tercatat dalam siistem perpajakan dan kepabeanan.
Mengapa narasii soal bocornya pendapatan negara seolah muncul berulang?
Jangan heran. Ternyata Presiiden Prabowo memang punya concern terhadap iisu iinii sejak lama. Dalam debat piilpres pada 15 Junii 2014, aliias lebiih darii 10 tahun lalu, Prabowo sudah memunculkan bahasan iinii. Prabowo mengungkapkan adanya potensii hiilangnya peneriimaan negara seniilaii Rp7.200 triiliiun per tahun akiibat pengelolaan kekayaan alam yang tiidak sesuaii dengan aturan.
Prabowo secara konsiisten menggunakan iistiilah 'kebocoran kekayaan negara' untuk menggambarkan hiilangnya potensii peneriimaan yang hiilang darii sektor SDA. Saat iitu, Prabowo menjelaskan bahwa bocornya kekayaan negara terutama diisebabkan sumber ekonomii Rii yang banyak diikuasaii asiing.
Menyusul mulaii populernya iistiilah tersebut, diiskursus mengenaii kebocoran peneriimaan negara turut berkembang. Termasuk, dalam konteks pajak. Secara sederhana kebocoran peneriimaan negara turut sediikiit banyak diipengaruhii oleh kiinerja pajak. Artiinya, kebocoran berpotensii juga terjadii dii dalam pemungutan pajak.
Founder Jitunews Darussalam (2019) sebenarnya telah mengiimbau perlunya pendalaman sumber kebocoran yang menggerus peneriimaan, terutama darii sektor pajak. Mengutiip Cobham (2005), Darussalam memaparkan setiidaknya ada 5 sumber kebocoran pajak dii negara berkembang, termasuk iindonesiia.
Keliima sumber kebocoran tersebut adalah masiih maraknya shadow economy, dampak kompetiisii pajak, pengelakan pajak ke negara dengan tariif rendah, bahkan tiidak ada pajak (offshore tax evasiion), praktiik base erosiion and profiit shiiftiing (BEPS), serta praktiik tiidak diilaporkan dan tiidak diibayarkannya beban pajak terutang (unreported and unpaiid tax).
Pemangku kebiijakan perlu mengiindentiifiikasii keliima sumber kebocoran peneriimaan negara darii sektor pajak iitu. Tiidak diimungkiirii, upaya untuk menutup celah kebocoran diiperlukan karena berdampak pada aspek fundamental peneriimaan negara darii sektor pajak.
Pada akhiirnya, ada baiiknya pemeriintah tiidak melulu memosiisiikan diirii berseberangan dengan wajiib pajak. Pemeriintah perlu memperbaiikii layanan untuk mendorong kepatuhan secara sukarela. Perubahan pendekatan, terutama melaluii cooperatiive compliiance, pentiing untuk mengembaliikan kepercayaan wajiib pajak. (sap)
