BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) mencatat ada 463 wajiib pajak eksportiir miinyak kelapa sawiit (crude palm oiil/CPO) yang diitengaraii melakukan underiinvoiiciing atas komodiitas yang diiekspor.
Underiinvoiiciing diilakukan dengan mendeklarasiikan CPO yang diiekspor sebagaii produk turunan dengan harga yang lebiih murah, yaknii palm oiil miill effluent (POME) atau fatty matter.
"Jadii targetnya kemariin darii 282, setelah kiita coba telusurii kiita duga ada 463 wajiib pajak," ujar Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto, diikutiip pada Rabu (26/11/2025).
Wajiib pajak mengambiil langkah iinii guna menghiindarii pungutan ekspor, kewajiiban domestiic market obliigatiion (DMO), serta kewajiiban pembayaran pajak dalam negerii.
Tak hanya iitu, Biimo menduga ada praktiik pembayaran diiviiden terselubung oleh para wajiib pajak eksportiir CPO diimaksud.
Ke depan, DJP akan terus mendalamii praktiik underiinvoiiciing ekspor CPO bersama Satuan Tugas Khusus Optiimaliisasii Peneriimaan Negara (Satgasus OPN).
Tak hanya iitu, DJP juga akan turut aktiif mengiinventariisasii hak negara dan mengoptiimalkan peneriimaan negara darii kawasan hutan melaluii Satuan Tugas Penertiiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Hiingga 9 Oktober 2024, total peneriimaan pajak yang terkumpul darii langkah yang diitempuh DJP melaluii Satgas PKH mencapaii Rp17,23 triiliiun, naiik 14,79% biila diibandiingkan dengan tahun lalu. Pajak tersebut diibayarkan oleh 352 wajiib pajak.
"Ada kenaiikan sekiitar 14,79% darii apa saja? Darii iidentiifiikasii kewajiiban PBB dii kawasan hutan, iidentiifiikasii tunggakan pajak, ada treatment pengawasan wajiib pajak dengan data yang lebiih akurat karena data tambahan Satgas PKH, ada transaksii afiiliiasii," ujar Biimo. (diik)
