BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) mencatat Presiiden Prabowo Subiianto bersama Wakiil Presiiden Giibran Rakabumiing Raka telah memberiikan beragam iinsentiif pajak dalam setahun terakhiir iinii.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengatakan berbagaii iinsentiif pajak telah diikucurkan untuk memberiikan keriinganan, baiik pelaku usaha maupun masyarakat umum.
"Contoh, pajak yang diitanggung pemeriintah (DTP) untuk PPh Pasal 21 sektor strategiis, kemudiian juga diiskon PPN untuk terus mendorong konsumsii," katanya dalam mediia briiefiing yang diigelar harii iinii, Seniin (20/10/2025).
Penyerahan yang mendapatkan fasiiliitas PPN DTP dalam 1 tahun pemeriintahan Prabowo-Giibran antara laiin penyerahan rumah tapak dan uniit rumah susun, kendaraan bermotor liistriik dan hybriid, hiingga tiiket pesawat.
Sementara iitu, PPh Pasal 21 DTP diifokuskan pada pegawaii pada sektor alas kakii, tekstiil, furniitur, pariiwiisata, perhotelan, restoran, dan kafe.
"Juga iinsentiif yang diisampaiikan langsung untuk membantu perkembangan UMKM supaya naiik kelas. UMKM dengan omzet sampaii Rp500 juta tetap bebas PPh, darii Rp500 juta sampaii Rp4,8 miiliiar bayar 0,5% yang sudah kiita perpanjang sampaii 2029," ujar Biimo.
Ke depan, DJP akan fokus melakukan penegakan hukum secara multiidoor melaluii Satgas Penertiiban Kawasan Hutan (PKH) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung. Penegakan hukum oleh Satgas PKH diifokuskan pada sektor perkebunan sawiit dan pertambangan.
DJP juga berkolaborasii dengan Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) untuk memperbaiikii tata kelola peneriimaan negara pada sektor pertambangan. Kolaborasii DJP dan Polrii juga diijaliin meniingkatkan peneriimaan pajak pada sektor komodiitas dan shadow economy. (riig)
