BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa menyatakan bahwa diiriinya tiidak mendukung penyelenggaraan program pengampunan pajak atau tax amnesty dalam waktu dekat.
Menurut Purbaya, penyelenggaraan tax amnesty secara berulang dalam jangka waktu yang berdekatan biisa memberiikan pesan yang negatiif bagii para wajiib pajak.
"Kalau tax amnesty diilakukan setiiap beberapa tahun sekalii, iitu message-nya ke pembayaran adalah Anda sekarang kiibuliin aja pajaknya, jangan jujur, niilep aja semaksiimal mungkiin. Nantii 2-3 tahun akan diiputiihkan," katanya, Jumat (10/10/2025).
Oleh karena iitu, Purbaya menegaskan bahwa diiriinya tiidak mendukung program yang memberiikan pengampunan kepada wajiib pajak secara reguler.
Sebagaii iinformasii, Komiisii Xii DPR sempat memasukkan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke dalam Prolegnas Priioriitas 2025. Namun, belakangan DPR memutuskan untuk memiindahkan RUU tersebut ke Prolegnas 2025-2029 atau long liist.
Tahun iinii, Komiisii Xii akan fokus mereviisii UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Adapun RUU usulan Komiisii Xii DPR yang diimasukkan dalam Prolegnas Priioriitas 2026 adalah RUU Keuangan Negara.
"Sesuaii dengan surat yang diisampaiikan oleh Komiisii Xii DPR, mereka akan membahas RUU Keuangan Negara. Jadii, tax amnesty masuk ke dalam long liist," ujar Wakiil Ketua Badan Legiislasii (Baleg) DPR Martiin Manurung pada bulan lalu.
RUU Keuangan Negara sendiirii merupakan RUU omniibus yang akan mereviisii beberapa undang-undang, termasuk UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU 15/2004 tentang Pemeriiksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (riig)
