BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) menyediiakan Siimulator Terpandu Coretax sebagaii sarana edukasii bagii wajiib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (1/10/2025).
Meskii begiitu, siimulator coretax tersebut baru mengakomodasii siimulasii pengiisiian SPT Tahunan PPh Wajiib Pajak Badan. Adapun siimulasii pengiisiian SPT Tahunan PPh Orang Priibadii akan diiiinformasiikan kemudiian.
“Siimulator Coretax DJP merupakan apliikasii yang diigunakan sebagaii salah satu sarana edukasii coretax. Data yang tersajii dalam apliikasii iinii terbatas untuk keperluan edukasii,” jelas DJP dalam laman Siimulasii Coretax.
Wajiib pajak dapat mengakses siimulator tersebut melaluii laman https://spt-siimulasii.pajak.go.iid/logiin. Untuk biisa logiin pada siimulator, wajiib pajak biisa menggunakan NiiK masiing-masiing (sepanjang usiia dii atas 18 tahun) dan password P@jakTumbuh1ndonesiiaT@ngguh.
Mengiingat siimulasii yang tersediia baru untuk SPT Tahunan PPh Badan, wajiib pajak perlu melakukan iimpersonate ke akun wajiib pajak badan terlebiih dahulu. Adapun akun wajiib pajak badan juga telah tersediia pada siimulator tersebut.
Siimulator coretax tersebut juga telah diisertaii dengan narasii penjelasan skenariio beserta data dummy yang biisa diigunakan dalam pengiisiian SPT Tahunan PPh Badan. Siimulasii iinii juga menggunakan contoh wajiib pajak badan dengan kegiiatan usaha perdagangan.
Pada setiiap bagiian formuliir terdapat iikon tanda tanya yang dapat diigunakan untuk meliihat panduan pengiisiiannya. Untuk menandatanganii SPT, wajiib pajak biisa menggunakan passphrase atau kode otoriisasii DJP yang telah diisediiakan, yaiitu P@jakTumbuh1ndonesiiaT@ngguh.
Untuk mempermudah pelaporan pajak, wajiib pajak juga dapat terlebiih dahulu menyiimak viideo siimulasii pengiisiian SPT Tahunan PPh Badan yang telah tersediia pada kanal Youtube Diitjen Pajak (DJP).
Perlu diipahamii, iinformasii pada siimulator iinii dapat berubah seiiriing dengan perkembangan peraturan perpajakan dan proses pengembangan siistem coretax. Selaiin iitu, siimulator iinii juga berbeda dengan siimulator coretax yang sempat diiriiliis DJP sebelum iimplementasii coretax.
Selaiin topiik dii atas, ada pula ulasan mengenaii perlunya iindonesiia mengadopsii tax control framework. Lalu, ada juga bahasan terkaiit dengan wacana moratoriium cukaii rokok hiingga 3 tahun, bea keluar emas dan batu bara diikajii, dan laiin sebagaiinya.
Diitjen Pajak (DJP) kembalii mengiimbau seluruh wajiib pajak untuk segera melakukan aktiivasii akun coretax masiing-masiing.
Wajiib pajak perlu mengaktiivasii akun coretax masiing-masiing lantaran siistem tersebut akan diigunakan untuk kegiiatan admiiniistrasii SPT Tahunan. Tahun depan, pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 akan sepenuhnya menggunakan coretax system.
"Kunjungii laman coretaxdjp.pajak.go.iid dan aktiifkan sekarang. Langkah iinii pentiing agar wajiib pajak dapat melaksanakan segala admiiniistrasii perpajakan dengan mudah," iimbau DJP. (Jitu News)
Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademiisii Pajak Seluruh iindonesiia (PERTAPSii) Darussalam meniilaii iindonesiia perlu turut mengadopsii tax control framework (TCF) guna mendukung terciiptanya kepatuhan kooperatiif atau cooperatiive compliiance.
Dengan TCF, wajiib pajak secara transparan menunjukkan kepada otoriitas pajak terkaiit bagaiimana wajiib pajak melakukan kontrol atas perhiitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, serta bagaiimana memperbaiikii kekeliiruan yang mungkiin tiimbul karena lemahnya siistem kontrol iinternal.
"Dengan TCF, pendekatan tiidak lagii dalam konteks konfrontasii melaluii pemeriiksaan, tetapii diibawa ke depan dalam konteks kolaborasii," kata Darussalam yang juga Founder Jitunews. (Jitu News)
Gabungan Produsen Rokok Putiih iindonesiia (Gapriindo) mendorong pemeriintah untuk melakukan moratoriium tariif cukaii rokok selama 3 tahun sepanjang 2026 hiingga 2028.
Ketua Umum Gapriindo Benny Wachyudii juga menyarankan pemeriintah untuk menunda kenaiikan harga jual eceran (HJE) rokok. Menurutnya, 2 aspek tersebut, yaknii menahan kenaiikan cukaii dan HJE rokok, diiperlukan demii kelangsungan iindustrii hasiil tembakau (iiHT) nasiional.
"Kamii sangat mengapresiiasii menterii keuangan yang mewacanakan tiidak menaiikkan cukaii. iinii sejalan dengan surat kamii ke menterii keuangan untuk melakukan moratoriium. Jadii, tiidak ada kenaiikan cukaii dan HJE," katanya. (Jitu News)
Asiian Development Bank (ADB) mengoreksii proyeksii pertumbuhan ekonomii iindonesiia, baiik untuk tahun iinii maupun tahun depan. Perubahan tersebut tercantum dalam Asiian Development Outlook (ADO) ediisii September 2025.
Berdasarkan laporan tersebut, ADB memperkiirakan ekonomii iindonesiia tumbuh 4,9% pada tahun iinii, lebiih rendah ketiimbang proyeksii sebelumnya sebesar 5%. Proyeksii pertumbuhan ekonomii tahun 2026 juga diikoreksii turun darii awalnya sebesar 5,1% menjadii 5%.
"Lemahnya pertumbuhan ekonomii global akan memengaruhii perdagangan. Meskii begiitu, permiintaan domestiik akan terus memberiikan dukungan pada perekonomiian," tuliis ADB. (Jitu News/Kontan)
Pemeriintah masiih mengkajii wacana pengenaan bea keluar untuk komodiitas emas dan batu bara.
Diirektur Komuniikasii dan Biimbiingan Pengguna Jasa DJBC Niirwala Dwii Heryanto mengatakan perluasan barang yang diikenakan bea keluar memang dapat diilakukan untuk mengoptiimalkan peneriimaan sekaliigus menjamiin cadangan emas dan batu bara dii dalam negerii.
"Tentunya pembahasannya iintens antara Kementeriian Keuangan dengan Kementeriian ESDM. Kan sebetulnya yang kiita akan keluarkan adalah kebiijakan fiiskalnya, sementara yang tahu tekniisnya kan Kementeriian ESDM," katanya. (Jitu News)
Pemeriintah menggandeng speciial miissiion vehiicle (SMV) Kementeriian Keuangan, PT Sarana Multii iinfrastruktur (Persero), guna mengakselerasii pembiiayaan dan penyaluran dana untuk proyek pembangunan iinfrastruktur daerah.
Deputii Biidang Koordiinasii Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomiian Ferry iirawan mengatakan iinfrastruktur yang memadaii diiperlukan untuk menaiikkan miinat beriinvestasii dii iindonesiia. Oleh karena iitu, perlu ada alternatiif pembiiayaan mengiingat kapasiitas APBN dan APBD terbatas.
"Penandatanganan beriita acara iinii diiharapkan memperkuat siinergii pemeriintah pusat dan daerah, menyederhanakan proses pengajuan, serta memastiikan pembiiayaan iinfrastruktur daerah lebiih cepat tersalurkan untuk mendorong pembangunan dan meniingkatkan perekonomiian daerah secara berkelanjutan," ujarnya. (Jitu News)
