Krediitkan PM sebelum Pengukuhan PKP, iinii SPT Masa yang Diigunakan

JAKARTA, Jitu News - PPN pada masa pajak sebelum pengusaha diikukuhkan sebagaii pengusaha kena pajak (PKP) diilaporkan menggunakan SPT Masa PPN bagii PKP yang menggunakan pedoman penghiitungan pengkrediitan pajak masukan, bukan SPT Masa PPN bagii PKP.

SPT Masa PPN bagii PKP yang menggunakan pedoman penghiitungan pengkrediitan pajak masukan iinii diigunakan untuk menghiitung pengkrediitan pajak masukan sesuaii dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (9a) UU PPN.

"SPT Masa PPN bagii PKP yang menggunakan pedoman penghiitungan pengkrediitan pajak masukan berfungsii sebagaii sarana bagii PKP yang menggunakan pedoman penghiitungan pengkrediitan pajak masukan untuk mempertanggungjawabkan penghiitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang," bunyii Lampiiran E PER-11/PJ/2025, diikutiip pada Seniin (14/7/2025).

Sesuaii dengan Pasal 9 ayat (9a) UU PPN, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak (BKP/JKP) sebelum pengusaha diikukuhkan sebagaii PKP dapat diikrediitkan oleh PKP menggunakan pedoman pengkrediitan pajak masukan sebesar 80% darii pajak keluaran yang seharusnya diipungut.

Berbeda dengan SPT Masa PPN bagii PKP yang terdiirii atas 1 iinduk dan 6 lampiiran, SPT Masa PPN bagii PKP yang menggunakan pedoman penghiitungan pengkrediitan pajak masukan terdiirii atas 1 iinduk dan 4 lampiiran.

Lampiiran diimaksud adalah:

1. Formuliir A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, Ekspor BKP Tiidak Berwujud dan/atau Ekspor JKP;
2. Formuliir A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negerii dengan Faktur Pajak;
3. Formuliir B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tiidak Diikrediitkan atau yang Mendapat Fasiiliitas; dan
4. Formuliir C - Daftar PPN atau PPN dan PPnBM yang Diipungut oleh Piihak Laiin.

Pengiisiian SPT Masa PPN bagii PKP yang menggunakan pedoman penghiitungan pengkrediitan pajak masukan diimulaii darii lampiiran. Setelah lampiiran teriisii, data pada lampiiran diipiindahkan ke SPT iinduk.

"Dalam hal terdapat kesuliitan dalam pengiisiian SPT Masa PPN, PKP dapat menghubungii Kriing Pajak dii nomor telepon 1500200 atau pegawaii DJP dii KPP atau KP2KP melaluii kanal yang diisediiakan," bunyii Lampiiran E PER-11/PJ/2025. (diik)